KORANPALPOS.COM - Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergotong royong menghadapi ancaman sampah digital yang semakin mencemari ruang publik dan membentuk perilaku masyarakat secara masif melalui algoritma media digital.
Dalam keterangannya di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Rabu (14/5), Komaruddin menekankan bahwa persoalan ini tidak lagi bersifat teknis semata, melainkan sudah menjadi masalah struktural dan kultural yang memengaruhi pola pikir serta perilaku masyarakat Indonesia secara luas.
“Yang diserang sekarang itu bukan hanya informasi, tapi pemikiran dan perilaku masyarakat, terutama oleh yang disebut digital colonialism atau kolonialisme digital. Algoritma sekarang mengarahkan cara berpikir kita,” ujar Komaruddin.
BACA JUGA:Presiden Rampungkan Kunjungan di Brunei
BACA JUGA:Seluruh SPPG Diminta Patuhi SOP Program MBG
Ia menyoroti betapa dominannya peran teknologi digital dalam membentuk persepsi masyarakat, di mana informasi yang dikonsumsi sehari-hari lebih banyak berasal dari konten algoritmik yang belum tentu valid, otentik, atau mendidik.
“Orang sekarang melihat dunia lewat layar HP-nya. Apa yang muncul di YouTube, media sosial, itu yang dipercaya, tanpa tahu kebenarannya. Itu berbahaya,” tambahnya.
Komaruddin menyebut fenomena sampah digital sebagai arus informasi yang tidak memiliki nilai edukatif, tidak diverifikasi, dan kerap kali mengandung hoaks, ujaran kebencian, hingga ideologi ekstrem. Menurutnya, jika dibiarkan, hal ini akan merusak ekosistem wacana publik yang sehat dan melemahkan daya kritis masyarakat.
BACA JUGA:Seskab Teddy-Dubes Australia Bahas Kunjungan PM Albanese
BACA JUGA:Akses Jalan dan Jembatan Penghubung Desa Talang Nangka dan Desa Pandan, Rampung 2025
“Kalau ruang publik kita terus dipenuhi oleh konten dangkal, menyesatkan, bahkan manipulatif, maka bangsa ini akan kehilangan arah dalam membangun nalar publik yang waras dan kritis,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan informasi seperti halnya menjaga kebersihan lingkungan fisik. “Kalau di jalan kita tidak mau melihat sampah berserakan, kenapa di ruang digital kita biarkan informasi beracun merajalela?” tegasnya.
Menghadapi tantangan tersebut, Ketua Dewan Pers menegaskan bahwa perlawanan terhadap sampah digital bukan hanya tugas lembaga pers semata, tapi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Ia mendorong kolaborasi aktif antara jurnalis, akademisi, guru, kementerian, hingga perusahaan media sosial.
BACA JUGA:Hadiri Pembukaan Konferensi Ke-19 PUIC di DPR
BACA JUGA:Harus Berdasar Refleksi Pengalaman