KORANPALPOS.COM - Bupati Muara Enim H Edison, dengan tegas mengingatkan perusahaan PT RMK, Kecamatan Gunung Megamg agar tidak merugikan masyarakat. Hal tersebut disampai terkait dampak limbah disposal yang mencamari kebun sawit milik warga hingga kini belum ada penyelesaiannya.
"Semua yang bersifatnya berhubungan dengan masyarakat harus ditanggapi mencari solusi. Kita memang butuh investasi harus sesuai dengan roll disamping itu juga tidak merugikan hak-hak masyarakat," ujar Bupati H Edison usai menggelar halal bihalal di halaman Pemkab Muara Enim, Selasa 8 April 2028.
Menindak lanjuti hal tersebut, dirinya akan memanggil DLH dan Perizinan untuk melaporkan kepada dirinya permasalahannya yang merugikan masyarakat dan izin disposal jalan perusahaan.
BACA JUGA:Bupati Muara Enim Beri Sinyal Mutasi Pejabat : Ganti Kepala OPD hingga Kabag !
BACA JUGA:Bupati Edison Harap ASN Tingkatkan Etos Kerja
"DLH dan Perizinan akan kita panggil halnya apa, kekurangannya apa dan bagaimana solusinya," terangnya.
Lanjutnya, apalagi lemerintah tengah gencar-gencarnya mendukung melalui ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Kalu kebun masyarakat sudah terdampak dan tidak bisa lagi berkebun sehingga berdampak pada pedapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
"Kalau kewajiban-kewajiban perusahaan (PT RMK, red) belum dipenuhi mesti dipenuhi. Kalau ada yang dirugikan mesti jangan dirugikan. Artinya, dunia usaha tetap berjalan tapi hak-hak masyarakat jangan dirugikan seperti lingkungan, ketahanan pangan. Apalagi Presiden yang sangat ditonjolkan asta cita ketahanan pangan," pungkasnya.
BACA JUGA:Eksekutif dan Legislatif Muba Matangkan RPJMD 2025–2029 : Bahas 7 Isu Strategis !
BACA JUGA:Tingkatkan Profesionalisme di Era Digital
Sebelumnya, diduga tidak mengantongi izin amdal jalan, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Muara Enim meminta PT Royaltama Mulya Kencana (RMK) di wilayah Kecamatan Gunung Megang ditutup.
Penegasan itu disampaikan dalam dapat menindaklanjuti laporan masyarakat Gunung Megang karena kebun sawit dan kebun karet milik Makmur dan Pajarudin terdampak limbah yang hingga kini tidak ada penyelesaian.
Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat Banmus dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Deddy Arianto Sutopo SPd di dampingi Ketua Komisi I Muallimin Fajarudin Spt bersama anggota Yones Toner ST SH MH, Yupi SE MM, H Nisrin, Harmison SE dan M Pasma, Senin 17 Februari 2025.
BACA JUGA:Hindari Denda : Ratusan Warga Prabumulih Serbu Kantor Samsat !
BACA JUGA:Terganjal Kesepakatan Waktu, Rencana Revitalisasi Pasar Inpres Lubuklinggau Tertunda