Ia mengusulkan agar dibangun sekolah tingkat SMA atau SMK di wilayah tersebut, mengingat potensi lahan pemerintah seluas 10 hektar yang saat ini dikelola oleh PT PPI, yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan.
Menanggapi hal tersebut, Ir. MF Ridho menyarankan agar warga menyusun proposal yang jelas terkait penggunaan lahan tersebut.
"Kami akan terus memperjuangkan pembangunan fasilitas pendidikan di Talang Kelapa. Namun, sangat penting untuk memastikan status lahan tersebut, apakah itu milik pemerintah pusat, daerah, atau kabupaten. Proses hibah tanah perlu dilakukan sesuai prosedur yang berlaku," kata Ridho.
Ridho juga mengingatkan agar proposal pengajuan hibah lahan, dengan luas minimal 1,5 hektar, disusun dengan jelas agar proses pembangunan sekolah dapat segera dimulai.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan mendukung penuh pembangunan fasilitas pendidikan apabila status lahan sudah jelas dan disetujui untuk digunakan.
Reses masa sidang II ini menjadi kesempatan emas bagi anggota DPRD Sumsel untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat, yang menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi.
Beberapa isu utama yang diangkat dalam pertemuan ini antara lain pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas publik seperti air bersih, dan pengembangan sektor pendidikan.
Dengan dukungan masyarakat dan komitmen anggota DPRD, diharapkan aspirasi-aspirasi tersebut dapat terwujud dalam bentuk kebijakan yang konkret.
Semua pihak berharap agar pembangunan di Kabupaten Banyuasin, khususnya di Kecamatan Talang Kelapa dan sekitarnya, bisa lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan adanya perhatian yang lebih besar terhadap kebutuhan dasar, seperti jalan yang layak, air bersih, dan fasilitas pendidikan, masyarakat berharap kesejahteraan dan kualitas hidup mereka akan terus meningkat.
Reses yang berlangsung selama seminggu ini diharapkan menjadi langkah awal menuju perubahan positif yang lebih besar bagi masyarakat di Dapil X, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar.
Para anggota DPRD Dapil X diharapkan dapat terus menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat untuk mewujudkan berbagai aspirasi yang telah disampaikan, serta memastikan bahwa semua program pembangunan berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. (ADV)