KORANPALPOS.COM - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong pemulihan peran United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) dalam menangani pengungsi Palestina, melalui diplomasi parlemen.
Berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu, seruan tersebut disampaikan Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera, di tengah pembahasan rancangan resolusi yang mendukung perjuangan rakyat Palestina, pada Sidang Komisi Politik Majelis Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA) di Baghdad, Irak.
Mardani menyebut ada empat hal fundamental yang harus selalu dijadikan substansi pokok dalam setiap bahasan mengenai Palestina, yakni batas wilayah, hak untuk kembali bagi rakyat Palestina, status pengungsi Palestina dan akses terhadap air bersih.
"Tanpa keempat hal tersebut, pengakuan terhadap negara Palestina merdeka akan mengalami kendala," kata Mardani.
BACA JUGA:Keniscayaan Kebijakan Luar Negeri Indonesia
BACA JUGA:Kopassus Harus Punya 'Soft Power' Mumpuni
Dia menegaskan UNRWA berperan penting dalam penanganan dua dari keempat hal tersebut, khususnya penanganan pengungsi dan hak untuk kembali."Itulah sebabnya UNRWA tidak boleh sampai 'lumpuh'," ujarnya.
UNRWA adalah badan internasional di bawah PBB yang bekerja untuk membantu dan melindungi para pengungsi Palestina. Untuk diketahui, Amerika Serikat berencana untuk menghentikan kontribusinya terhadap UNRWA menyusul desakan dan tuduhan Israel agar badan PBB itu dibubarkan karena menampung teroris.
Oleh karena itu, Mardani mengajak agar parlemen negara-negara APA mendorong pemerintah mereka untuk menolak upaya unilateral negara tertentu untuk mengurangi secara drastis kemampuan finansial dan operasional UNRWA dalam menjalankan kewajibannya melindungi pengungsi Palestina, sesuai dengan tujuan pendiriannya yang tercantum dalam Resolusi PBB 302 tahun 1949.
BACA JUGA:DPRD Sumsel Tindak Lanjuti Penetapan KPU : Pelantikan HDCU Tinggal Tunggu Jadwal !
Dia juga mengajak agar negara-negara anggota APA bersatu dan mendorong penguatan kembali sistem multilateral, yang menurutnya sedang terancam oleh aksi-aksi sepihak dan semena-mena dari negara tertentu.(ant)