MUARA ENIM – Pemerintah Kabupaten Muara Enim mengajak semua pihak untuk perangi kemiskinan tanpa pamrih, berlomba-lomba dalam kebaikan dengan penuh komitmen dan sungguh-sungguh dalam menyukseskan program-program penanganan fakir miskin.
Ajakan itu disampaikan Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik H Irawan Supmidi saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Fakir Miskin tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 di Ballroom Hotel Griya Serasan Sekundang, Selasa (5/12).
Dalam rakor tersebut diikuti 100 perserta yang terdiri Koordinator Kecamatan PKH 22 Orang, koordinator kabupaten PKH berjumlah 2 orang, TKSK 22 orang, Kantor Cabang PT POS Lingkup Kabupaten Muara Enim 10 orang, Petugas Bansos Cabang BRI Prabumulih 6 orang, Petugas Bansos Cabang BRI Muara Enim 6 orang, Kasi Kesos Kecamatan berjumlah 22 orang dan Operator Bansos Kabupaten Muara Enim berjumlah 10 orang.
BACA JUGA:Gelar Konsultasi Publik Susun Rancangan Awal RKPD 2025
Selain itu turut hadir juga Kepala Dinas Sosial Muara Enim Drs Bhakti MSi, narasumber Kasi Penanganan Kemiskinan Perkotaan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Nurul Yuniarni AKS MSi, Petugas Bansos BRI Kantor Cabang Muara Enim Walin Safari dan Suvervisor Penjualan Jasa Keuangan PT POS Indonesia Persero Kantor Cabang Muara Enim Desy Kurniaty Situmorang.
“Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks, baik dari aspek penyebab, maupun dampaknya sehingga diperlukan langkah penanggulangan dari berbagai perspektif dengan melibatkan banyak pihak sesuai dengan kewenangannya,” ujar Staf Ahli H Irawan Supmidi.
BACA JUGA:Pemkab OKI Jadikan Biliard Cabor Pendulang Medali
Oleh karena itu, dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan, pemerintah melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan mengatur pembagian tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan kemiskinan mulai dari tingkat pusat sampai dengan Kabupaten/Kota.
Salah satu program pemerintah dalam upaya penanganan fakir miskin yaitu melalui pelaksanaan program sembako yang merupakan transformasi dari Pemberian Bantuan Sosial Pangan NonTunai (BPNT) oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Sosial untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bansos sehingga dapat lebih tepat sasaran sehingga terwujud keuangan inklusidi masyarakat khususnya kelas menegah ke bawah.
“Meskipun program BPNT sudah berjalan, namun masih diperlukan penyempurnaan dalam pelaksanaannya sehingga program tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai,” harapnya.
BACA JUGA:Dua Agenda Besar Jajaran Polres Ogan Ilir
Melalui forum ini, kata dia, diharapkan permasalahan yang ada di lapangan dapat ditemukan penyelesaiannya.
“Untuk itu saya mengajak semua pihak yang terlibat untuk aktif menyampaikan ide, gagasan atau permasalahan yang ditemui sehingga fokus penanganannya lebih spesifik berdasarkan ruang lingkup masalah,” jalasnya.
Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi media untuk menyamakan persepsi di antara para pihak terkait tugas dan kewajiban masing-masing sehingga peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin dan penguatan perlindungan sosial dapat terwujud.
BACA JUGA:Warga Diminta Antisipasi Lonjakan Harga Sembako