Anggaran Launching Pilkada KPU Lubuklinggau Dipertanyakan
Kantor KPU Lubuklinggau. Foto: Dokumen palpos--
LUBUKLINGGAU, KORANPALPOS.COM - Minggu 9 Juni 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Lubuklinggau resmi melakukan launching Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako) Lubuklinggau 2024.
Kegiatan ini sekaligus menandakan bahwa sosialisasi pilwako Kota Lubuklinggau telah di mulai.
Namun rangkaian kegiatan launching yang diawali jalan santai dan dimeriahkan dua artis jebolan KDI tersebut disinyalir menelan dana hingga mencapai kisaran Rp1 miliar tersebut disoal banyak pihak.
Selain dinilai tidak memenuhi azas efesiensi anggaran, transparansi anggaran rangkaian peluncuran Pilwako Lubuklinggau 2024 tersebut juga dipertanyakan.
BACA JUGA:Nekat Melintas di Jalan Lingkar Prabumulih : Truk Batu Bara Dikandangkan
BACA JUGA:Lepas Sambut Kepala Kejaksaan Negeri, Hani : Selamat Datang di Kabupaten Banyuasin
Rehan, warga Kota Lubuklinggau Utara ikut mempertanyakan rangkaian kegiatan launching tersebut. "Katanya pesta demokrasi, pesta rakyat, tapi kalau seperti ini hanya pestanya KPU," ungkap Rehan.
Rehab juga mengkritisi pemborong anggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Lubuklinggau. Karena menurutnya alokasi anggaran launching tersebut harusnya bisa digunakan untuk sosialisasi tahapan dan calon agar lebih optimal.
"Kalau mau buat ramai pengunjung, dengan musik dan artis lokalpun dipastikan ramai pengunjung, pesta OT (Orgen Tunggal) saja pengunjung ramai," ujarnya.
Tapi nyatanya, tambah Rehan, meski dihibur oleh artis ibu kota mayoritas warga Kota Lubuklinggau tidak tahu kalau ada launching Pilwako oleh KPU. "Jadi pesta dengan anggaran yang katanya menelan dana tidak sedikit ini siapa yang menikmati," tegas Rehan.
BACA JUGA:Jelang Idul Adha, Pedagang Hewan Kurban Keluhkan Sepi Pembeli
BACA JUGA:Warga Batu Kuning Blokade Jalan : Perusahaan Janjikan Perbaikan Jalan !
Untuk mencegah terjadinya pemborosan anggaran yang tidak perlu dan indikasi terjadinya Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) di tubuh KPU Lubuklinggau, Rehan, juga meminta agar Kejari Lubuklinggau tidak tinggal diam dan mengusut setip laporan yang masuk atau menindaklanjuti setiap informasi yang ada di tengah masyarakat.
Sementara dari KPU Kota Lubuklinggau belum ada keterangan resmi terkait alokasi anggaran tersebut. Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM, Andre Affandi, ketika dikonfirmasi palpos lebih memilih bungkam. Ketika dihubungi hanya ada nada dering namun tidak diangkat. (yat)