Koalisi Pilpres Bisa Berbeda dengan Pilkada : Analisis Dinamika Politik Lokal dan Nasional !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Robiansyah |

Sabtu , 25 May 2024 - 21:51

PALEMBANG, KORANPALPOS.COM - Dalam dunia politik yang dinamis, koalisi yang terbentuk untuk pemilihan presiden (pilpres) dan wakil presiden di tingkat nasional seringkali berbeda dengan koalisi yang muncul pada pemilihan kepala daerah (pilkada).

Menurut Ghulam Manar, pengamat politik dari Universitas Diponegoro Semarang, koalisi politik di Indonesia tidak bersifat permanen dan sangat mungkin mengalami perubahan tergantung pada konteks dan kondisi lokal.

"Berbicara politik, koalisi itu tidak permanen. Tidak ada jaminan di pilpres kemudian (sama) dengan pilkada, termasuk untuk Jateng maupun Kota Semarang," ungkap Ghulam Manar.

Jawa Tengah (Jateng), dikenal sebagai "kandang banteng" karena merupakan basis kuat bagi PDI Perjuangan (PDIP).

Meskipun calon presiden dan wakil presiden dari PDIP kalah pada Pilpres 2024, partai tersebut masih menunjukkan dominasi yang signifikan di wilayah ini.

Perolehan suara PDIP pada Pemilu 2024 tetap tinggi, memberikan partai tersebut peluang untuk mengusung pasangan calon sendiri pada Pilkada Jateng karena telah memenuhi syarat minimal 20 persen atau 24 kursi di DPRD.

Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora Indonesia, PSI, Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Menunjukkan kekuatannya di tingkat pusat dengan memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Namun, Ghulam Manar memperkirakan bahwa situasi politik di Jateng tidak akan mencerminkan koalisi nasional ini karena masyarakat setempat lebih menilai kinerja langsung dari kepala daerah mereka.

koalisi pilpres bisa berbeda dengan pilkada : analisis dinamika politik lokal dan nasional !                            palembang, koranpalpos.com - dalam dunia politik yang dinamis, koalisi yang terbentuk untuk pemilihan presiden (pilpres) dan wakil presiden di tingkat nasional seringkali berbeda dengan koalisi yang muncul pada pemilihan kepala daerah (pilkada).
menurut ghulam manar, pengamat politik dari universitas diponegoro semarang, koalisi politik di indonesia tidak bersifat permanen dan sangat mungkin mengalami perubahan tergantung pada konteks dan kondisi lokal.
"berbicara politik, koalisi itu tidak permanen. tidak ada jaminan di pilpres kemudian (sama) dengan pilkada, termasuk untuk jateng maupun kota semarang," ungkap ghulam manar. 
baca juga:survei lsi : askolani dan slamet soemosentono bersaing di pilkada banyuasin 2024, nama hani syopiar muncul !
baca juga:pdip bentuk tim pemenangan pilkada nasional 
jawa tengah (jateng), dikenal sebagai "kandang banteng" karena merupakan basis kuat bagi pdi perjuangan (pdip).
meskipun calon presiden dan wakil presiden dari pdip kalah pada pilpres 2024, partai tersebut masih menunjukkan dominasi yang signifikan di wilayah ini.
perolehan suara pdip pada pemilu 2024 tetap tinggi, memberikan partai tersebut peluang untuk mengusung pasangan calon sendiri pada pilkada jateng karena telah memenuhi syarat minimal 20 persen atau 24 kursi di dprd.
baca juga:baliho memenuhi kota prabumulih : hj. ngesti rahayu didorong maju sebagai calon walikota di pilkada 2024 !
baca juga:survei lsi terbaru : herman deru unggul telak di pilkada sumatera selatan 2024 !
koalisi indonesia maju (kim), yang terdiri dari partai gerindra, partai golkar, pan, partai demokrat, partai bulan bintang (pbb), partai gelora indonesia, psi, partai garuda, dan partai rakyat adil makmur (prima).
menunjukkan kekuatannya di tingkat pusat dengan memenangkan pasangan prabowo subianto-gibran rakabuming raka pada pilpres 2024.
namun, ghulam manar memperkirakan bahwa situasi politik di jateng tidak akan mencerminkan koalisi nasional ini karena masyarakat setempat lebih menilai kinerja langsung dari kepala daerah mereka.
baca juga:paparkan visi-misi maju pilkada 2024 di partai demokrat, haw janji ciptakan 10 ribu lapangan kerja baru
baca juga:optimis dapat restu partai, sekjen pdip muara enim maju di pilkada 2024
"kalau di level lokal, masyarakat merasakan langsung kinerja kepala daerahnya, baik gubernur, apalagi wali kota dan bupati. karena itu, koalisi pada pilpres 2024 tidak akan terjadi di jateng," tambah ghulam.
ketua desk pilkada dpc partai gerindra kota semarang, joko santoso, mengamini bahwa peta koalisi di tingkat daerah bisa berbeda dengan pusat, tergantung pada dinamika lokal yang terjadi.
misalnya, gerindra tetap mempertimbangkan untuk mengundang wali kota semarang hevearita gunaryanti rahayu, yang merupakan kader pdip, sebagai calon potensial.
baca juga:menuju pilkada serentak 2024 : ratna mahmud vs firdaus cik olah, siapa yang kantongi rekomendasi golkar ?
baca juga:zulhas tegaskan pan terus beriringan dengan gerindra di pilkada serentak 2024 : dari daerah sampai pusat ! 
"kami itu ada rencana, termasuk mbak ita (hevearita) akan diundang. komunikasi politik, kami tidak melihat partai besar atau kecil. semua berpotensi untuk bisa kami gandeng," jelas joko santoso.
meskipun kim di tingkat pusat tetap menjadi acuan bagi gerindra, ada fleksibilitas dalam strategi koalisi di tingkat lokal.
joko menegaskan bahwa pengalaman kim memenangkan pasangan prabowo-gibran di pilpres 2024 bisa menjadi modal awal yang kuat untuk pilkada mendatang, namun koalisi lokal bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan potensi di daerah.
"paling tidak kemarin sudah punya pengalaman di kim bisa memenangkan pak prabowo dan mas gibran. ini paling tidak menjadi modal awal. syukur-syukur (parpol, red.) bisa nambah," katanya.
dalam politik, koalisi yang terbentuk di tingkat nasional untuk pilpres tidak selalu mencerminkan koalisi yang terjadi pada pilkada.
faktor-faktor lokal, seperti penilaian masyarakat terhadap kinerja kepala daerah, memainkan peran penting dalam pembentukan koalisi di tingkat daerah.
meski kim menunjukkan kekuatannya di tingkat pusat, situasi di jateng dan daerah lainnya dapat berbeda berdasarkan dinamika politik lokal dan keberhasilan program-program daerah.
pengamat politik, akademisi, dan praktisi politik lokal semuanya sepakat bahwa fleksibilitas dan adaptasi strategi koalisi sangat penting untuk meraih kemenangan dalam pemilihan kepala daerah.
masyarakat lokal, yang merasakan langsung dampak dari kinerja pemerintahan daerah, menjadi faktor penentu utama dalam pemilihan ini.
oleh karena itu, partai politik harus terus memantau dan menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan kebutuhan dan dinamika lokal untuk memastikan kemenangan di setiap kontestasi politik.(ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 1 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan