Perguruan Tinggi Dilarang Mematok UKT yang Tidak Rasional: Ini Penjelasan Nadien Makarim Terkait UKT !

Reporter: Echi |

Editor: Dahlia |

Selasa , 21 May 2024 - 13:49

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim dalam Raker bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Selasa (21/5/2024)-FOTO : ANTARA-

JAKARTA, KORANPALPOS.COM - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim memberikan klarifikasi terkait kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat.

Dalam penjelasannya, Nadiem menegaskan bahwa kenaikan UKT yang terjadi merupakan imbas dari Peraturan Mendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024.

Namun, ia menekankan bahwa kenaikan tersebut hanya berlaku bagi mahasiswa baru dan tidak berlaku bagi mahasiswa yang telah berkuliah di perguruan tinggi sebelumnya.

"Pemerintah ingin menegaskan bahwa peraturan UKT baru hanya berlaku untuk mahasiswa baru dan tidak memengaruhi mahasiswa yang sudah belajar di perguruan tinggi sebelumnya," ujar Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024.

Nadiem menjelaskan bahwa salah satu kesalahan persepsi yang banyak terjadi di masyarakat adalah anggapan bahwa kenaikan UKT juga berlaku bagi mahasiswa yang sudah terdaftar di perguruan tinggi.

Namun, ia menegaskan bahwa kenaikan tersebut hanya akan diberlakukan untuk mahasiswa baru pada tahun ajaran baru mendatang.

Lebih lanjut, Nadiem menyatakan bahwa kenaikan UKT tidak akan diberlakukan bagi mahasiswa baru yang memiliki kemampuan ekonomi yang kurang memadai.

Bagi mahasiswa dengan kemampuan ekonomi rendah, mereka akan masuk dalam kategori UKT golongan pertama dan kedua, yang besarannya telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp500 ribu dan Rp1 juta.

Pemerintah juga mewajibkan agar setiap Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menetapkan 20 persen dari mahasiswanya sebagai penerima UKT golongan pertama dan kedua setiap tahunnya.

perguruan tinggi dilarang mematok ukt yang tidak rasional: ini penjelasan nadien makarim terkait ukt !                            jakarta, koranpalpos.com - menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (mendikbudristek) nadiem anwar makarim memberikan klarifikasi terkait kenaikan uang kuliah tunggal (ukt) yang telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat.
dalam penjelasannya, nadiem menegaskan bahwa kenaikan ukt yang terjadi merupakan imbas dari peraturan mendikbudristek nomor 2 tahun 2024.
namun, ia menekankan bahwa kenaikan tersebut hanya berlaku bagi mahasiswa baru dan tidak berlaku bagi mahasiswa yang telah berkuliah di perguruan tinggi sebelumnya.
baca juga:daftar 10 sekolah kedinasan yang peluang diterima cukup besar : ini alasannya !
baca juga:seleksi calon taruna/i sekolah kedinasan kemenkumham, ini tahapan yang harus dilalui! 
"pemerintah ingin menegaskan bahwa peraturan ukt baru hanya berlaku untuk mahasiswa baru dan tidak memengaruhi mahasiswa yang sudah belajar di perguruan tinggi sebelumnya," ujar mendikbudristek nadiem makarim dalam rapat kerja bersama komisi x dpr ri di jakarta, selasa, 21 mei 2024.
nadiem menjelaskan bahwa salah satu kesalahan persepsi yang banyak terjadi di masyarakat adalah anggapan bahwa kenaikan ukt juga berlaku bagi mahasiswa yang sudah terdaftar di perguruan tinggi.
namun, ia menegaskan bahwa kenaikan tersebut hanya akan diberlakukan untuk mahasiswa baru pada tahun ajaran baru mendatang.
baca juga:5 sekolah kedinasan yang menerima lulusan smk : dijamin auto cpns, asrama dan gratis !
baca juga:mau kuliah gratis dan jadi cpns? sekolah kedinasan kemenkumham jadi solusinya!
lebih lanjut, nadiem menyatakan bahwa kenaikan ukt tidak akan diberlakukan bagi mahasiswa baru yang memiliki kemampuan ekonomi yang kurang memadai.
bagi mahasiswa dengan kemampuan ekonomi rendah, mereka akan masuk dalam kategori ukt golongan pertama dan kedua, yang besarannya telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar rp500 ribu dan rp1 juta.
pemerintah juga mewajibkan agar setiap perguruan tinggi negeri (ptn) menetapkan 20 persen dari mahasiswanya sebagai penerima ukt golongan pertama dan kedua setiap tahunnya.
baca juga:daftar 10 sekolah kedinasan di indonesia yang banyak diincar tamatan sma dan smk : apa saja ?
baca juga:5 sekolah kedinasan menjadi favorit lulusan sma/smk: pendidikan gratis dan jaminan pekerjaan 
hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mahasiswa dari berbagai lapisan ekonomi dapat memperoleh akses pendidikan yang lebih merata.
adapun bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan ekonomi baik hingga tinggi, mereka akan dikenakan ukt mulai dari kelompok ketiga dan seterusnya, sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing.
besaran biaya ukt untuk kelompok selain satu dan dua akan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi, dengan batas maksimal yang setara dengan biaya kuliah tunggal (bkt).
baca juga:pendaftaran seleksi casn sekolah kedinasan dibuka : siapkan persyaratan ini !
baca juga:tok ! mk tolak gugatan pdip terkait sengketa pileg 2024 : ini alasannya !
nadiem menegaskan bahwa meskipun besaran ukt kelompok tiga ke atas akan ditetapkan oleh ptn, perguruan tinggi tidak diperbolehkan mematok besaran ukt tersebut terlalu tinggi atau tidak rasional.
pihak kemendikbudristek akan melakukan evaluasi, pengecekan, dan penilaian terhadap kenaikan ukt yang dianggap tidak wajar di ptn. jika ditemukan kenaikan yang tidak rasional, pemerintah akan menghentikan kenaikan tersebut.
"kami meminta semua ketua perguruan tinggi dan program studi untuk memastikan bahwa jika terjadi kenaikan, hal tersebut haruslah rasional, masuk akal, dan tidak terlalu berlebihan," tegasnya.
dengan penjelasan tersebut, mendikbudristek berharap agar masyarakat dapat memahami dengan jelas mengenai kebijakan kenaikan ukt ini dan bahwa langkah tersebut diambil demi keberlangsungan dan kualitas pendidikan yang lebih baik di indonesia.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 29 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan