Pemkot Prabumulih Tekankan Netralitas RT dan RW dalam Pilkada 2024

PRABUMULIH, KORANPALPOS.COM - Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk posisi walikota dan wakil walikota Prabumulih periode 2024-2029 yang dijadwalkan pada 27 November 2024, suhu politik di kota Prabumulih mulai memanas. 

Antusiasme warga dan berbagai organisasi kemasyarakatan terlihat mulai merapat kepada sejumlah bakal calon kepala daerah yang diprediksi akan berpartisipasi dalam kontestasi tersebut. Dalam situasi ini, pemerintah kota (Pemkot) Prabumulih mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan dan kondusifitas.

Penjabat Walikota Prabumulih, H Elman ST MM melalui Asisten II bidang ekonomi pembangunan Setda Kota Prabumulih, Drs H Muhammad Ali MSi, menekankan pentingnya menjaga netralitas, khususnya bagi ketua rukun tetangga (RT) dan ketua rukun warga (RW). Pemerintah, kata Muhammad Ali, tidak hanya beroperasi di tingkat atas tetapi juga sampai ke level paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti RT dan RW.

"Kami mendapat perintah dan arahan dari Penjabat (PJ) Walikota Prabumulih untuk menjaga netralitas, termasuk RT dan RW yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kami berharap mereka menjaga netralitas mereka," ungkap Muhammad Ali.

BACA JUGA:Pemkab Muba Komitmen Terus Tekan Laju Inflasi

BACA JUGA:Serius Tanggapi Isu PPDB : Pj Walikota Prabumulih Turunkan Tim Siluman

Netralitas ini harus tetap dijaga bahkan jika ada calon walikota atau wakil walikota yang merupakan keluarga dari ketua RT atau RW. "Tentunya ini akan dievaluasi dan dipantau oleh pimpinan PJ walikota. Jika ditemukan adanya ketua RT atau RW yang tidak netral, maka mereka harus siap melepaskan jabatannya. Jabatan mereka adalah milik rakyat, jadi harus siap mundur meskipun mereka memiliki hak pilih. Karena mereka bagian dari pemerintah, mereka harus netral," tegasnya.

Imbauan ini datang di tengah-tengah dinamika politik yang semakin menghangat di Prabumulih. Berbagai bakal calon kepala daerah mulai menunjukkan gerak-geriknya dan berusaha meraih simpati warga. Kampanye, baik yang resmi maupun yang bersifat sosialisasi awal, sudah mulai tampak di berbagai sudut kota.

Sejumlah warga dan organisasi kemasyarakatan terlihat sudah mulai mendekat ke bakal calon yang mereka dukung. Hal ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum, tetapi juga menyentuh beberapa tokoh masyarakat dan komunitas yang memiliki pengaruh besar di wilayahnya masing-masing. Kondisi ini tentu menambah kompleksitas situasi politik di kota tersebut.

Selain menjaga netralitas, Pemkot Prabumulih juga mengimbau masyarakat untuk tidak terpecah belah. Pemerintah berharap agar masyarakat tetap menjaga kerukunan dan keharmonisan di tengah proses demokrasi yang sedang berjalan. "Kita harus ingat bahwa perbedaan pilihan politik tidak seharusnya memecah belah persatuan kita. Semua pihak harus berpartisipasi dalam Pilkada dengan sikap yang dewasa dan saling menghormati," tambah Muhammad Ali.

BACA JUGA:Netralitas Aparatur Pemerintah Termasuk Ketua RT Wajib Tidak Terlibat Kampanye, Bawaslu Lubuklinggau Ungkap Ha

BACA JUGA:Peresmian PT PLN (Persero) UP3 Lubuklinggau: Dorong Layanan Listrik dan Pertumbuhan Ekonomi Regional

Selain imbauan kepada masyarakat dan RT/RW, Pemkot juga telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan Pilkada berjalan lancar dan damai. Koordinasi dengan aparat keamanan seperti polisi dan TNI terus ditingkatkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama masa kampanye hingga pemilihan nanti. "Kami bekerja sama dengan pihak kepolisian dan TNI untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif," jelas Muhammad Ali.

Masyarakat Prabumulih diharapkan untuk tetap waspada terhadap berbagai informasi yang beredar, terutama yang bersifat provokatif atau hoaks. Di era digital saat ini, informasi dapat dengan mudah tersebar dan mempengaruhi opini publik. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk selalu melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima dan tidak mudah terprovokasi.