5 Pansus DPRD Provinsi Sumsel Sampaikan Laporan Detail Hasil Penelitian Terhadap LKPJ Gubernur 2023

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Kamis , 04 Apr 2024 - 21:14

Penyerahan laporan LKPJ kepada Ketua DPRD Sumsel, Hj. Anita Noeringhati-Foto: Popa Delta-

RAPAT Paripurna LXXXI DPRD Provinsi Sumatera Selatan menjadi saksi penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Penelitian dan Penelitian Pansus-Pansus DPRD Provinsi Sumsel terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023.

Dalam rapat yang digelar di Palembang pada hari Kamis, lima panitia khusus memaparkan hasil kajian mereka.

Ketua DPRD Provinsi Sumsel, HJ RA Anita Noeringhati, memimpin rapat tersebut bersama dengan Wakil Ketua DPRD Sumsel, HM Giri Ramanda N Kiemas, dan Muchendi Mahzareki.

Hadir pula dalam acara ini PJ Gubernur Sumsel, Agus Fatoni, pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel, serta undangan lainnya yang turut menyaksikan proses penyampaian laporan.

Masing-masing juru bicara pansus memberikan penjelasan rinci mengenai temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dari pembahasan dan penelitian yang mereka lakukan terhadap berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pansus I yang diwakili oleh Antoni Yuzar, mengungkapkan bahwa serapan anggaran Sekretariat DPRD Sumsel tahun anggaran 2023 sebesar Rp 388.193.438.730,90 atau 86,86% dengan sisa anggaran sebesar Rp 58.736.159.643,10.

Sisa anggaran tersebut utamanya berasal dari kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan, serta kegiatan Kajian Undang Undang dan Kode Etik yang tidak dapat dilaksanakan.

Tidak dapat dibayarkannya Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bulan Desember 2023 juga berkontribusi memperbesar sisa anggaran Sekretariat DPRD.

Sementara itu, untuk Dinas Kearsipan Sumselanggaran yang diserap 2023 sebesar Rp 11.631.906.894,00 atau 86,83% dengan sisa anggaran sebesar Rp 1.764.561.565,00. Silpa ini juga berasal dari TPP yang tidak dapat dilaksanakan.

5 pansus dprd provinsi sumsel sampaikan laporan detail hasil penelitian terhadap lkpj gubernur 2023                            rapat paripurna lxxxi dprd provinsi sumatera selatan menjadi saksi penyampaian laporan hasil pembahasan penelitian dan penelitian pansus-pansus dprd provinsi sumsel terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj) gubernur sumatera selatan tahun anggaran 2023.
dalam rapat yang digelar di palembang pada hari kamis, lima panitia khusus memaparkan hasil kajian mereka.
ketua dprd provinsi sumsel, hj ra anita noeringhati, memimpin rapat tersebut bersama dengan wakil ketua dprd sumsel, hm giri ramanda n kiemas, dan muchendi mahzareki.

hadir pula dalam acara ini pj gubernur sumsel, agus fatoni, pejabat di lingkungan pemerintah provinsi sumsel, serta undangan lainnya yang turut menyaksikan proses penyampaian laporan.
 baca juga:bareng istri, pj bupati apriyadi beri sembako dan thr untuk santri santriwati ponpes al fath
baca juga:kendalikan laju inflasi, kejari dan pemkot prabumulih gelar opm dan gpm
masing-masing juru bicara pansus memberikan penjelasan rinci mengenai temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dari pembahasan dan penelitian yang mereka lakukan terhadap berbagai organisasi perangkat daerah (opd).
pansus i yang diwakili oleh antoni yuzar, mengungkapkan bahwa serapan anggaran sekretariat dprd sumsel tahun anggaran 2023 sebesar rp 388.193.438.730,90 atau 86,86% dengan sisa anggaran sebesar rp 58.736.159.643,10.
sisa anggaran tersebut utamanya berasal dari kegiatan sosialisasi perundang-undangan, serta kegiatan kajian undang undang dan kode etik yang tidak dapat dilaksanakan.
 baca juga:dprd oki bahas lkpj ta 2023, pj bupati sampaikan nota pengantar rancangan
baca juga:pelihara dan jalankan bulan suci ramadhan secara baik
tidak dapat dibayarkannya tunjangan perbaikan penghasilan (tpp) bulan desember 2023 juga berkontribusi memperbesar sisa anggaran sekretariat dprd.
sementara itu, untuk dinas kearsipan sumselanggaran yang diserap 2023 sebesar rp 11.631.906.894,00 atau 86,83% dengan sisa anggaran sebesar rp 1.764.561.565,00. silpa ini juga berasal dari tpp yang tidak dapat dilaksanakan.
biro humas dan protokol setda prov sumsel jumlah serapan anggaran tahun 2023 sebesar rp 44.221.572.240,00 atau 90,25% dengan sisa anggaran sebesar rp 4.776.485.760,00.
tahun 2023 ada dua kegiatan yang tidak terlaksana yaitu diklat tugas pokok dan fungsi, dan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan.
baca juga:dewan dengarkan penyampaian nota pengantar lkpj bupati banyuasin tahun 2023
baca juga:permudah masyarakat punya kartu kis, sambil bagikan ratusan sembako
kegiatan lain yang banyak menyisakan anggaran adalah fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan yitu sebesar rp 3.542.663.828,00.
selain 3 opd tersebut, silpa juga terjadi di opd lainnya di wilayah pansus i.
selanjutnya, pansus ii yang diwakili oleh nurhilya, memberikan apresiasi terhadap keberhasilan dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura provinsi sumsel yang masuk dalam 5 besar provinsi dengan produksi padi tertinggi secara nasional.
namun, mereka juga menyoroti kebutuhan akan tenaga penyuluh pertanian serta perluasan pasar pelelangan hasil perkebunan di setiap desa. 
untuk dinas kehutanan sumsel, pansus ii menyinggung soal pengawasan dan pelestarian hutan yang kurang terkoordinir.
dan mereka minta dinas kehutanan proaktif untuk berkonsultasi ke pemerintah pusat terkait permasalahan ilegal loging, perambahan hutan oleh perusahaan ataupun warga masyarakat.
juru bicara pansus iii, nyimas sarah halim, menyampaikan rekomendasi terkait pengelolaan dana bantuan keuangan kepada kabupaten/kota serta dorongan agar pt swarnadwipa sumsel gemilang meningkatkan inovasi dalam mengembangkan usahanya.
selanjutnya dalam rangka meningkatkan kontribusi bagi pendapatan daerah dan memajukan usaha bumd-bumd milik pemerintah provinsi sumsel, bank sumsel babel sebagai bumd yang paling produktif agar menjadi pionir dan mengajak para direksi masing-masing bumd meningkatkan koordinasi dan sinergitas serta bekerjasama dalam kegiatan usahanya dengan mendukung dan saling memanfaatkan fasilitas usaha yang dimiliki secara profesional sehingga dapat mengembangkan dan meningkatkan kinerja masing-masing bumd.
pansus iv, yang diwakili oleh hj meli mustika, mengatakan, berdasarkan hasil pembahasan dengan dinas pu. bina marga dan tata ruang prov. sumsel  diketahui jumlah kendaraan yang tinggi menyebabkan kemacetan serta banyaknya jalan-jalan provinsi yang berlubang dan rusak parah sehingga terjadi kecelakaan.
karena itu, pansus  iv mengharapkan agar hal tersebut menjadi prioritas utama dalam menyusun anggaran dinas pu bina marga ke depan.
panitia khusus iv juga berharap dinas terkait mengoptimalkan pengawasan terhadap pihak ke 3 atau kontraktor yang melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan. 
serta meminta agar program yang dibuat sesuai kebutuhan masyarakat.
sedangkan di dinas perhubungan prov. sumsel, pansus iv menyoroti masalah  jalan khusus batubara yang masih menjadi permasalahan.
mereka berharap pemprov mencarikan solusi yang tepat. selain itu pansus iv juga mengapresiasi dishub yang sukses memberikan pad yang terbesar untuk sumsel.
sementara itu, pansus v yang dipimpin oleh herman, menyoroti sektor pendidikan dan sosial.
mereka memberikan perhatian terhadap kebutuhan akan peningkatan sarana pendidikan di wilayah sumsel, termasuk masalah peningkatan gaji dan kesejahteraan guru honorer.
di sektor sosial, pansus v menyoroti kekurangan tenaga operator data di desa/kelurahan dan menyarankan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan tersebut.
dengan penyampaian laporan tersebut, diharapkan pemerintah provinsi sumsel dapat mempertimbangkan secara serius temuan dan rekomendasi yang diajukan oleh lima pansus.
langkah-langkah perbaikan yang diusulkan diharapkan dapat menjadi pijakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintahan serta pelayanan publik di sumatera selatan.
acara tersebut juga menjadi ajang untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran serta pembangunan di sumsel.
kedepannya, diharapkan akan terus ada kolaborasi yang baik antara dprd dan pemerintah dalam upaya menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat sumsel.
rapat paripurna tersebut menandai komitmen dprd provinsi sumsel dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengawasan dan legislasi yang bertanggung jawab dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih serta pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat sumatera selatan.(adv/del)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 5 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan