Polemik Pengembalian UU KPK Lama

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Selasa , 17 Feb 2026 - 21:34

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Nasyirul Falah Amru alias Gus Falah.-Foto: Antara-

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru, menyoroti pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menyatakan setuju jika Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dikembalikan ke versi sebelumnya.

Politikus yang akrab disapa Gus Falah itu menilai sikap tersebut mencerminkan inkonsistensi, mengingat revisi UU KPK pada 2019 juga melibatkan pemerintah saat itu.

Dalam keterangannya di Jakarta, Gus Falah menyebut tidak tepat apabila tanggung jawab revisi UU Nomor 19 Tahun 2019 sepenuhnya diarahkan kepada DPR sebagai inisiator.

Menurut dia, dalam sistem legislasi nasional, pembahasan dan pengesahan undang-undang merupakan kerja bersama antara DPR dan pemerintah.

Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, presiden memiliki kewenangan strategis dalam proses legislasi.

Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang, menunjuk menteri sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan, serta terlibat dalam pengambilan keputusan tingkat II di Rapat Paripurna DPR.

Gus Falah mengingatkan bahwa pada 11 September 2019, presiden saat itu mengirimkan surat resmi kepada DPR untuk menugaskan Menteri Hukum dan HAM serta Menteri PAN-RB sebagai perwakilan pemerintah dalam pembahasan revisi UU KPK.

Bahkan, pada 17 September 2019 saat pengambilan keputusan di DPR, perwakilan pemerintah menyatakan persetujuan atas perubahan regulasi tersebut.

“Artinya, persetujuan pemerintah terekam jelas dalam proses legislasi. Karena itu, kurang tepat jika kemudian dinarasikan bahwa revisi tersebut semata-mata inisiatif DPR tanpa keterlibatan pemerintah,” ujarnya.

BACA JUGA:Koalisi Permanen dengan Rakyat

polemik pengembalian uu kpk lama                            jakarta - anggota komisi iii dpr ri, nasyirul falah amru, menyoroti pernyataan presiden ke-7 ri joko widodo yang menyatakan setuju jika undang-undang komisi pemberantasan korupsi (uu kpk) dikembalikan ke versi sebelumnya.
politikus yang akrab disapa gus falah itu menilai sikap tersebut mencerminkan inkonsistensi, mengingat revisi uu kpk pada 2019 juga melibatkan pemerintah saat itu.
dalam keterangannya di jakarta, gus falah menyebut tidak tepat apabila tanggung jawab revisi uu nomor 19 tahun 2019 sepenuhnya diarahkan kepada dpr sebagai inisiator.
baca juga:evaluasi rekrutmen pilkada demi cegah korupsi daerah
baca juga:pemdes harus utamakan kepentingan masyarakat
menurut dia, dalam sistem legislasi nasional, pembahasan dan pengesahan undang-undang merupakan kerja bersama antara dpr dan pemerintah.
ia menjelaskan, berdasarkan undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, presiden memiliki kewenangan strategis dalam proses legislasi.
presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang, menunjuk menteri sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan, serta terlibat dalam pengambilan keputusan tingkat ii di rapat paripurna dpr.
baca juga:wapres gibran soroti kerukunan imlek
baca juga:mbg dinilai dongkrak lapangan kerja
gus falah mengingatkan bahwa pada 11 september 2019, presiden saat itu mengirimkan surat resmi kepada dpr untuk menugaskan menteri hukum dan ham serta menteri pan-rb sebagai perwakilan pemerintah dalam pembahasan revisi uu kpk.
bahkan, pada 17 september 2019 saat pengambilan keputusan di dpr, perwakilan pemerintah menyatakan persetujuan atas perubahan regulasi tersebut.
“artinya, persetujuan pemerintah terekam jelas dalam proses legislasi. karena itu, kurang tepat jika kemudian dinarasikan bahwa revisi tersebut semata-mata inisiatif dpr tanpa keterlibatan pemerintah,” ujarnya.
baca juga:koalisi permanen dengan rakyat
baca juga:dpr minta pengawasan ketat mbg
ia menambahkan, apabila pada saat itu presiden tidak sejalan dengan substansi revisi, tersedia mekanisme konstitusional yang bisa ditempuh, seperti menarik perwakilan pemerintah dari pembahasan atau menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).
terlebih, kala itu gelombang penolakan publik terhadap revisi uu kpk cukup besar.
sebagaimana diketahui, revisi uu kpk pada 2019 memicu demonstrasi di berbagai daerah. aksi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil mengusung slogan “reformasi dikorupsi” sebagai bentuk kritik terhadap sejumlah perubahan yang dinilai berpotensi melemahkan kewenangan lembaga antirasuah tersebut.
baca juga:dpr ri dukung prabowo tata ulang sistem politik dan pemilu berbiaya tinggi 
baca juga:ikn jadi titik awal birokrasi digital-native indonesia
sementara itu, joko widodo sebelumnya menyatakan setuju dengan usulan mantan ketua kpk abraham samad agar regulasi kpk dikembalikan ke bentuk sebelumnya.
jokowi menyebut revisi uu kpk pada masanya merupakan usulan dpr, dan dirinya tidak menandatangani dokumen undang-undang hasil revisi tersebut.
pernyataan itu kemudian memunculkan respons dari sejumlah anggota parlemen. gus falah menegaskan pentingnya konsistensi sikap dalam melihat proses pembentukan undang-undang, mengingat seluruh tahapan legislasi melibatkan cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif secara bersama-sama. (ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 12 Juli 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan