Pemdes Harus Utamakan Kepentingan Masyarakat

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan bahwa pemerintah desa harus menjadikan kepentingan warga sebagai orientasi utama dalam setiap kebijakan dan program kerja.

Pesan tersebut disampaikannya saat menghadiri Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia periode 2026–2031 di Auditorium Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Jakarta.

Dalam arahannya, Tomsi menekankan bahwa eksistensi pemerintah desa bukan sekadar menjalankan administrasi, melainkan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

BACA JUGA:Wapres Gibran Soroti Kerukunan Imlek

BACA JUGA:MBG Dinilai Dongkrak Lapangan Kerja

Ia mengingatkan bahwa desa merupakan garda terdepan pelayanan publik, sehingga kualitas kinerja aparatur desa sangat menentukan tingkat kesejahteraan warga.

“Kita harus memastikan kontribusi yang diberikan benar-benar dirasakan masyarakat. Fokus kerja harus jelas, terukur, dan berdampak langsung,” ujarnya.

Menurutnya, kepengurusan baru DPP APDESI memiliki tanggung jawab strategis untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa di seluruh Indonesia.

BACA JUGA:Koalisi Permanen dengan Rakyat

BACA JUGA:DPR Minta Pengawasan Ketat MBG

Ia berharap organisasi tersebut mampu menjadi wadah koordinasi, peningkatan kompetensi, serta advokasi kebijakan yang konstruktif bagi desa-desa di Tanah Air.

Tomsi juga menyoroti pentingnya membangun sinergi lintas kementerian dan lembaga. Kolaborasi dinilai menjadi kunci agar berbagai program pembangunan desa, termasuk penguatan ekonomi lokal dan peningkatan layanan dasar, dapat berjalan efektif.

Ia memastikan Kemendagri bersama kementerian terkait siap memberikan dukungan demi optimalisasi peran pemerintah desa.

BACA JUGA:Indonesia Stabil di Tengah Gejolak Global