Baleg DPR: Dana Otsus Aceh Wajib Diperpanjang

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Rabu , 22 Oct 2025 - 20:56

Bob Hasan, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI-Foto : ANTARA-

KORANPALPOS.COM - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan menegaskan bahwa perpanjangan dana otonomi khusus (otsus) Aceh dalam revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan sebuah kewajiban.

"Sebenarnya masalah otsus setidaknya itu kan memiliki tahapan mengapa 20 tahun sekali (otsus diperpanjang), itu bukan masalah pertanyaannya diperpanjang atau tidak. Itu wajib diperpanjang," kata Bob Hasan kepada awak media, di Banda Aceh, Selasa (21/10/2025).

Pernyataan itu disampaikan Bob Hasan usai pertemuan Baleg DPR RI bersama tokoh masyarakat dan akademisi di Aceh terkait revisi UUPA yang berlangsung di Anjong Mon Mata Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh.

Tetapi, kata dia, formulasinya (dana otsus) harus ada pertimbangan baru.

Perpanjangan ini diperlukan mengingat Aceh memiliki kekhususan yang perlu diperjuangkan dalam konteks regulasi atau perundang-undangan. Maka, proses revisi ini perlu dimatangkan.

"Karena kita tahu sama-sama, dalam pembentukan undang-undang itu panduannya adalah sejarah, itu jangan lupa itu. NKRI tidak utuh tanpa Aceh. Itu intinya yang harus kita perjuangkan di sini," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh dan DPR Aceh juga telah mengusulkan beberapa poin perubahan ke Baleg, yakni sebanyak delapan pasal dan satu pasal tambahan. Salah satunya soal perpanjangan otsus.

Kemudian, khusus mengenai pasal terkait dana otonomi khusus itu, Aceh mengusulkan perpanjangannya dalam revisi UUPA tersebut sebesar 2,5 persen dari total DAU Nasional (APBN), dan tanpa batas waktu.

Terkait usulan besaran perpanjangan otsus itu, Bob Hasan belum bisa memastikannya, nanti bakal dikaji terlebih dahulu bagaimana pertimbangannya.

baleg dpr: dana otsus aceh wajib diperpanjang                            koranpalpos.com - ketua badan legislasi (baleg) dpr ri, bob hasan menegaskan bahwa perpanjangan dana otonomi khusus (otsus) aceh dalam revisi uu nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh (uupa) merupakan sebuah kewajiban.
"sebenarnya masalah otsus setidaknya itu kan memiliki tahapan mengapa 20 tahun sekali (otsus diperpanjang), itu bukan masalah pertanyaannya diperpanjang atau tidak. itu wajib diperpanjang," kata bob hasan kepada awak media, di banda aceh, selasa (21/10/2025).
pernyataan itu disampaikan bob hasan usai pertemuan baleg dpr ri bersama tokoh masyarakat dan akademisi di aceh terkait revisi uupa yang berlangsung di anjong mon mata meuligoe gubernur aceh, banda aceh.
baca juga:asn kementan tersangka korupsi pengolahan karet
baca juga:gibran tegaskan komitmen perkuat pendidikan santri
tetapi, kata dia, formulasinya (dana otsus) harus ada pertimbangan baru.
perpanjangan ini diperlukan mengingat aceh memiliki kekhususan yang perlu diperjuangkan dalam konteks regulasi atau perundang-undangan. maka, proses revisi ini perlu dimatangkan.
"karena kita tahu sama-sama, dalam pembentukan undang-undang itu panduannya adalah sejarah, itu jangan lupa itu. nkri tidak utuh tanpa aceh. itu intinya yang harus kita perjuangkan di sini," ujarnya.
baca juga:prabowo kagumi perjuangan demokrasi presiden afrika selatan
baca juga:program mbg solusi tekan stunting nasional
sebelumnya, pemerintah aceh dan dpr aceh juga telah mengusulkan beberapa poin perubahan ke baleg, yakni sebanyak delapan pasal dan satu pasal tambahan. salah satunya soal perpanjangan otsus.
kemudian, khusus mengenai pasal terkait dana otonomi khusus itu, aceh mengusulkan perpanjangannya dalam revisi uupa tersebut sebesar 2,5 persen dari total dau nasional (apbn), dan tanpa batas waktu.
terkait usulan besaran perpanjangan otsus itu, bob hasan belum bisa memastikannya, nanti bakal dikaji terlebih dahulu bagaimana pertimbangannya.
baca juga:prabowo minta biaya haji turun, waktu tunggu dipangkas jadi 26 tahun
baca juga:ketua dpd nilai satu tahun pemerintahan prabowo-gibran tunjukkan transformasi nyata
"itu (otsus 2,5 persen tanpa batas waktu) yang kita akan pertimbangkan nanti dalam pembentukan," demikian bob hasan.
sebagai informasi, dana otsus aceh telah diberikan pemerintah pusat sejak 2008 dan bakal berakhir pada 2027 mendatang sesuai ketentuan uu nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh (uupa).
adapun besaran dana otsus tersebut sejak 2008-2022 adalah dua persen dari total dana alokasi umum (dau) nasional. lalu, sejak 2023-2027 berkurang menjadi satu persen dari dau nasional atau apbn. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 23 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan