Reses Anggota DPRD Sumsel Dapil Sumsel II: Fokus pada Pendidikan dan Kesehatan di Palembang

ANGGOTA DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dari Dapil Sumsel II melaksanakan Reses Tahap I Tahun 2024 dengan memprioritaskan penyerapan aspirasi masyarakat di berbagai titik di Kota Palembang. 

Anggota DPRD yang terlibat dalam reses ini antara lain Muhammad Yansuri SIP (Partai Golkar), Ir H Zulfikri Kadir (PDI Perjuangan), H M Anwar Al Syadat SSi MSi (PKS), Dr H Budiarto Marsul SE MSi (Partai Gerindra), Tamtama Tanjung (Partai Demokrat), Antoni Yuzar SH,MH (Partai Kebangkitan Bangsa), dan H Nopianto S.Sos MM (Partai Nasdem).

Dalam kunjungan ini, para anggota DPRD berkomunikasi langsung dengan masyarakat, terutama para pelajar, untuk mendengarkan berbagai aspirasi dan kebutuhan mereka.

Salah satu sorotan utama reses ini adalah kondisi SMK 4 Palembang yang dinilai tertinggal dan kekosongan jabatan Kepala Sekolah yang diisi oleh Pelaksana Harian (PLH). Koordinator reses, Dr H Budiarto Marsul SE MSi, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menyampaikan aspirasi ini kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel.

"Kita akan segera menyampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel yang mempunyai tanggung jawab mengenai pengangkatan Kepala Sekolah di Sumsel," ujarnya.

Selain itu, masyarakat di sekitar SMK 4 Palembang juga mengusulkan penambahan ruang kelas dan aula. Dr H Budiarto Marsul SE MSi menyatakan bahwa usulan ini akan disampaikan dalam rapat Paripurna dengan harapan mendapatkan dukungan sebelum tanggal 19 Februari mendatang.

Ketua DPRD Provinsi Sumsel dari PDI Perjuangan, Ir H Zulfikri Kadir, menanggapi berbagai usulan dengan menjelaskan bahwa APBD Provinsi Sumsel mencapai Rp 11 triliun.

Dana tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer dari Pemerintah Pusat, yang digunakan untuk pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Disini tadi ada usulan minta penambahan ruang kelas, minta dibangun aula, bantuan meja dan kursi. Selain itu, minta agar Jabatan Kepala Sekolah yang masih PLH agar diganti defenitif. Itu akan disampaikan kepada PJ Gubernur, agar bisa diwujudkan," ungkapnya.

Ir H Zulfikri Kadir juga memberikan pesan kepada siswa agar menguasai teknologi, karena menurutnya, yang menguasai IT akan menguasai dunia. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memajukan sektor pendidikan melalui penerapan teknologi.

Dalam konteks ini, Tamtama Tanjung dari Partai Demokrat menegaskan bahwa seluruh aspirasi dari guru, komite, dan siswa akan diperjuangkan agar dapat segera terealisasi.

"Walau berat, hasil reses ini akan kita bawa ke Rapat Paripurna, agar dapat direalisasikan," tuturnya.

Rombongan DPRD juga menyambangi SMK 4 Palembang untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi, seperti biaya operasional sekolah, kebutuhan akan aula sekolah, dan kurang memadainya sarana prasarana untuk lebih dari 2.000 siswa di SMK tersebut.

Wakil Ketua Bidang Sarana SMK 4 Palembang, Abu Bakar, S.Pd, menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi sekolah tersebut. Diantaranya adalah terkendala di biaya operasional sekolah, belum terdapatnya aula sekolah, dan sarana prasarana yang belum memadai.