Menanti Jurus Prabowo-Gibran Mengentaskan Kemiskinan

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Sabtu , 19 Oct 2024 - 19:19

Ilustrasi kawasan kumuh di Jakarta.-Foto : ANTARA -

KORANPALPOS.COM – Menjelang transisi pemerintahan, sejumlah program yang dibayangkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mulai dipersiapkan secara rinci.

Salah satunya berkaitan dengan sektor perumahan: pemerintahan yang akan datang menargetkan untuk membangun tiga juta rumah setiap tahun sebagai bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan.

Ketua Satgas Presiden terpilih, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa pemerintah baru bertujuan untuk membangun 15 juta rumah - tiga juta setiap tahun - selama masa jabatan lima tahun.

Ia menginformasikan bahwa tiga juta rumah tersebut akan terdiri dari satu juta unit apartemen di daerah perkotaan dan dua juta di daerah pedesaan.

Ia mengatakan bahwa pembangunan dua juta rumah di desa dapat mendukung penciptaan lapangan kerja.

Menurut Djojohadikusumo, program tiga juta rumah ini perlu segera direalisasikan untuk membantu masyarakat Indonesia yang masih tinggal di rumah tidak layak huni, yaitu rumah yang tidak memiliki pasokan listrik atau air bersih, serta sanitasi dan higiene yang buruk.

Oleh karena itu, di bawah pemerintahan Prabowo, peran kementerian yang bertanggung jawab atas kebijakan penyediaan perumahan perlu diperkuat melalui rencana pembentukan kembali Kementerian Perumahan.

Pengalaman menunjukkan bahwa kehadiran kementerian yang fokus pada perumahan dapat membantu mengatasi hambatan dalam penyediaan rumah, terutama rumah layak huni, kepada masyarakat sasaran.

Banyak aspek yang perlu dipertimbangkan untuk mewujudkan program perumahan ini, termasuk pembiayaan, akuisisi lahan, bahan bangunan, izin, dan subsidi untuk masyarakat sasaran.

Memenuhi aspek-aspek tersebut memerlukan tidak hanya kebijakan biasa tetapi juga solusi yang luar biasa.

menanti jurus prabowo-gibran mengentaskan kemiskinan                             koranpalpos.com – menjelang transisi pemerintahan, sejumlah program yang dibayangkan oleh presiden terpilih prabowo subianto dan wakil presiden terpilih gibran rakabuming raka mulai dipersiapkan secara rinci.
salah satunya berkaitan dengan sektor perumahan: pemerintahan yang akan datang menargetkan untuk membangun tiga juta rumah setiap tahun sebagai bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan.
ketua satgas presiden terpilih, hashim djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa pemerintah baru bertujuan untuk membangun 15 juta rumah - tiga juta setiap tahun - selama masa jabatan lima tahun.
ia menginformasikan bahwa tiga juta rumah tersebut akan terdiri dari satu juta unit apartemen di daerah perkotaan dan dua juta di daerah pedesaan.
baca juga:33 negara konfirmasi kehadiran dalam pelantikan presiden dan wakil presiden ri
baca juga:prabowo subianto dijadwalkan umumkan kabinet pemerintahan malam ini
ia mengatakan bahwa pembangunan dua juta rumah di desa dapat mendukung penciptaan lapangan kerja.
menurut djojohadikusumo, program tiga juta rumah ini perlu segera direalisasikan untuk membantu masyarakat indonesia yang masih tinggal di rumah tidak layak huni, yaitu rumah yang tidak memiliki pasokan listrik atau air bersih, serta sanitasi dan higiene yang buruk.
oleh karena itu, di bawah pemerintahan prabowo, peran kementerian yang bertanggung jawab atas kebijakan penyediaan perumahan perlu diperkuat melalui rencana pembentukan kembali kementerian perumahan.
pengalaman menunjukkan bahwa kehadiran kementerian yang fokus pada perumahan dapat membantu mengatasi hambatan dalam penyediaan rumah, terutama rumah layak huni, kepada masyarakat sasaran.
baca juga:akademisi harap reformasi birokrasi utamakan transparansi pemerintahan
baca juga:ketua dprd kota prabumulih ajak masyarakat waspada banjir
banyak aspek yang perlu dipertimbangkan untuk mewujudkan program perumahan ini, termasuk pembiayaan, akuisisi lahan, bahan bangunan, izin, dan subsidi untuk masyarakat sasaran.
memenuhi aspek-aspek tersebut memerlukan tidak hanya kebijakan biasa tetapi juga solusi yang luar biasa.
menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadimuljono menyambut baik program tiga juta rumah ini, yang, menurutnya, dapat membantu mengatasi backlog perumahan atau kekurangan 12,7 juta rumah.
backlog ini disebabkan oleh meningkatnya harga tanah dan terbatasnya ketersediaan lahan.
baca juga:ajak warga wujudkan pilkada aman dan damai
baca juga:golkar optimistis dapat 8 menteri di kabinet prabowo-gibran
daya beli
bagi generasi mendatang, membeli rumah yang layak huni bukanlah tugas yang mudah mengingat semakin lebar kesenjangan antara pendapatan dan harga properti.
sejauh ini, pemerintah telah melaksanakan beberapa program perumahan untuk memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan menengah ke bawah, untuk membantu mereka membeli rumah.
pemerintah juga telah menawarkan rumah subsidi yang dapat dibeli dengan mengambil kpr/kpa.
menurut survei pinhome, kelompok pembeli rumah terbesar masih diisi oleh generasi milenial (53 persen), diikuti oleh gen z (26 persen), gen x (20 persen), dan baby boomers (1 persen). dari mereka, 76 persen sudah menikah dan membutuhkan rumah untuk keluarga mereka.
dalam hal pembiayaan rumah, tabungan masih mendominasi dengan porsi tertinggi sebesar 53 persen, diikuti oleh pinjaman dari keluarga (29 persen), kredit bank (28 persen), dan pinjaman non-bank (26 persen).
masalah sektor perumahan di indonesia tidak dapat dipisahkan dari isu generasi sandwich, yang terjepit antara memenuhi kebutuhan keluarga dan mencapai aspirasi pribadi untuk memiliki rumah.
fenomena ini menunjukkan bahwa 18 persen generasi saat ini membeli rumah dengan tabungan pribadi dan bantuan keluarga, sementara proporsi mereka yang menggunakan fasilitas kpr/kpa mencapai 8 persen pada kuartal kedua dibandingkan kuartal pertama tahun 2024.
dukungan pendanaan
pendanaan tetap menjadi masalah terbesar bagi generasi mendatang dalam membeli rumah. dalam beberapa kasus, aplikasi kpr/kpa ditolak oleh bank meskipun pemohon telah membayar uang muka kepada pengembang.
sekretaris direktorat jenderal perumahan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, m. hidayat, menekankan pentingnya mengembangkan solusi pembiayaan untuk program perumahan.
untuk itu, pemerintah akan terus meningkatkan peran bp tapera, pengelola program tabungan perumahan rakyat, untuk mendukung pendanaan bagi masyarakat yang kesulitan membeli rumah.
bp tapera dapat berperan dalam mendistribusikan dana subsidi dalam bentuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (flpp).
meskipun saat ini banyak bank dan perusahaan pembiayaan menawarkan kpr/kpa untuk lebih dari lima tahun, masih banyak generasi milenial dan gen z yang enggan memanfaatkan pembiayaan tersebut.
mayoritas dari mereka lebih memilih untuk menyewa rumah sambil menabung untuk membeli satu.
dengan demikian, menjadi tugas pemerintahan mendatang untuk mencari dana murah yang dapat digunakan untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dalam membeli rumah.
tugas lain adalah memperkuat daya beli masyarakat dengan memperhatikan sistem upah, iklim ekonomi, dan iklim bisnis.
penting juga untuk memperhatikan generasi sandwich, yang sudah tertekan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
mereka tidak boleh merasa terbebani setelah membeli rumah, memikirkan biaya perawatan, cicilan, dan biaya transportasi.
oleh karena itu, melaksanakan program pembangunan tiga juta rumah per tahun akan memerlukan dukungan tidak hanya finansial tetapi juga politik.
jika program ini dapat dilaksanakan secara simultan di berbagai daerah, akan lebih mudah untuk mencapai target.
sektor properti memberikan kontribusi signifikan sebesar 14 persen terhadap produk domestik bruto (pdb) nasional, sembilan persen terhadap anggaran negara (apbn), 35–55 persen terhadap pendapatan daerah (pad), dan menyerap 14–17 juta pekerja.
sektor ini juga berperan dalam mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 8 persen serta menurunkan stunting, seperti yang diharapkan oleh presiden terpilih prabowo subianto.
terkait dengan hampir 185 industri lainnya di sektor riil, sektor properti memiliki dampak besar terhadap pergerakan ekonomi.
sebagai bisnis yang padat karya, sektor ini dapat menyerap banyak tenaga kerja — hampir 13 juta hingga 19 juta.
dengan kontribusi strategis seperti itu, sektor ini mampu menjadi tulang punggung utama pertumbuhan ekonomi nasional. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 20 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan