BPD Harus Netral dan Dilarang Ikut Politik Praktis

MUARAENIM, KORANPALPOS.COM - Berdasasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka tidak dibenarkan kepala desa, perangkat desa 

dan anggota BPD untuk ikut serta maupun terlibat, baik langsung maupun tidak langsung sebagai pelaksana, tim kampanye maupun politik praktis lainnya dalam penyelenggaraan pemilu.

"Saya ingatkan kepada seluruh BPD untuk bersikap profesional dan netral. Patuhi peraturan yang berlaku, tidak melakukan pelanggararan hukum serta mengedepankan etika dan moralitas. Tugas anda sekalian adalah memastikan terselenggaranya pemilu yang sukses, tertib, aman dan lancar di daerahnya masing-masing," tegas 

Pj Bupati Muara Enim H Hengky Putrawan SPt MSi MM, usai mengukuhkan dan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Muara Enim kepada 244 Anggota BPD di Balai Agung Serasan Sekundang (BASS) Muara Enim, Provinsi Sumsel, Kamis 26 September 2024.

BACA JUGA:Wujudkan Pilkada Bersih : Ajak 4 Paslon Tolak Politik Uang !.

BACA JUGA:Bawaslu Ajak Seluruh Elemen Tolak Politik Uang

Menurut Hengky, bahwa atas nama Pemerintah Kabupaten Muara Enim, pihaknya mengucapkan selamat kepada para anggota BPD yang pada hari ini menerima surat keputusan perpanjangan masa jabatan. Jabatan ini merupakan 

amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat sehingga harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan 

penuh tanggung jawab kepada masyarakat, negara maupun dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagaimana kita ketahui bersama, lanjut Hengky, bahwa saat ini kita sedang melaksanakan tahapan pesta demokrasi yang puncaknya pada bulan November mendatang. 

BACA JUGA:DWP Sumsel Sosialisasikan Budaya Cinta Lingkungan Dalam Keluarga

BACA JUGA:Masyarakat Muba Antusiasi Saksikan Karnaval Kendaraan Hias

Sebagai pejabat penyelenggara negara, termasuk para Kades dan BPD di unit pemerintahan terkecil agar turut serta mendukung dan menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 ini dengan menjaga kondusivitas daerah, netralitas dan tanpa melakukan intervensi apapun terhadap  KPUD maupun Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu. 

Dan  tentunya akan ada sanksi tegas, baik dari aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah terhadap Kades, aparat desa dan anggota BPD yang melanggar peraturan.