Dewan Soroti Raperda BPR, Sidang Paripurna Diskor Dua Kali

Reporter: Fahrozi |

Editor: Admin |

Selasa , 09 Jul 2024 - 19:11

Pj Bupati Muara Enim menyampaikan penjelasan 7 Raperda Kabupaten Muara Enim di rapat paripurna DPRD Kabupaten Muara Enim.-Foto : Fahrozi-

MUARAENIM, KORANPALPOS.COM - Rapat Paripurna ke V dengan penjelasan Bupati Muara Enim tentang 7 Raperda Kabupaten Muara Enim, terjadi skor dua kali.

Soalnya dewan mempertanyakan izin Raperda BPR dari kementerian dalam negeri, Selasa 9 Juli 2024.

Sidang paripurna ke V itu, dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Liono Basuki BSc.

Dalam rapat itu turut hadir Pj Bupati Muara Enim H Ahmad Rizali, Sekda Muara Enim Ir Yulius, para asisten, Kabag, OPD dan instansi vertikal.

Sidang rapat paripurna itu terjadi dua kali dengan batasan waktu yang diberikan pimpinan sidang 5 menit dan tambahan waktu 10 menit.

Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Izudin Efendi SE, dengan tegas menyampaikan sebelum dimulai pembahasan 7 Raperda dan sama-sama mendengar ada penambahan satu raperda baru terkait dengan perubahan raperda Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat.

Terkait permasalahan yang akan dilaksanakan dan diketahui bersama-sama, sebaiknya Pj Bupati Muara Enim menyampaikan bahwa sudah mendapat perserujuan menteri dalam negeri.

"Tolong sampaikan kepada kami (Dewan) bahwasanya memang sudah mendapatkan persetujuan dan ada suratnya yang jelas atau memang belum ada persetujuan dari Menteri Dalam Negeri sehingga apa yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku," tegas Izudin.

Lanjut Politisi PAN ini, kalau bahasanya surat izin dari Mendagri menyusul harus disampaikan ke forum karena apa yang akan dilakukan tidak boleh menerobos aturan.

Kalau memang itu yang terjadi, sebelum dilakukan pembahasan untuk ditindak lanjuti lemparkan kepada forum apakah paripurna ini akan diteruskan sambari menunggu surat keputusan dari Mendagri atau stop sampai disini.

dewan soroti raperda bpr, sidang paripurna diskor dua kali                            muaraenim, koranpalpos.com - rapat paripurna ke v dengan penjelasan bupati muara enim tentang 7 raperda kabupaten muara enim, terjadi skor dua kali. 
soalnya dewan mempertanyakan izin raperda bpr dari kementerian dalam negeri, selasa 9 juli 2024.
sidang paripurna ke v itu, dipimpin langsung ketua dprd kabupaten muara enim liono basuki bsc. 
dalam rapat itu turut hadir pj bupati muara enim h ahmad rizali, sekda muara enim ir yulius, para asisten, kabag, opd dan instansi vertikal.
baca juga:korban kebakaran langsung dapat bantuan dan dokumen kependudukan
baca juga:ratusan jemaah haji prabumulih disambut haru keluarga
sidang rapat paripurna itu terjadi dua kali dengan batasan waktu yang diberikan pimpinan sidang 5 menit dan tambahan waktu 10 menit. 
anggota dprd kabupaten muara enim izudin efendi se, dengan tegas menyampaikan sebelum dimulai pembahasan 7 raperda dan sama-sama mendengar ada penambahan satu raperda baru terkait dengan perubahan raperda bank pengkreditan rakyat (bpr) menjadi bank perekonomian rakyat.
terkait permasalahan yang akan dilaksanakan dan diketahui bersama-sama, sebaiknya pj bupati muara enim menyampaikan bahwa sudah mendapat perserujuan menteri dalam negeri.
"tolong sampaikan kepada kami (dewan)  bahwasanya memang sudah mendapatkan persetujuan dan ada suratnya yang jelas atau memang belum ada persetujuan dari menteri dalam negeri sehingga apa yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku," tegas izudin.
baca juga:1.000 wanita dan remaja di tiga daerah datang ke pengadilan agama lubuklinggau, ternyata ini yang dilakukan!
baca juga:pdip masih belum menentukan sikap, poros tengah atau pilih dukung salah satu paslon dalam pilkada lubuklinggau
lanjut politisi pan ini, kalau bahasanya surat izin dari mendagri menyusul harus disampaikan ke forum karena apa yang akan dilakukan tidak boleh menerobos aturan. 
kalau memang itu yang terjadi, sebelum dilakukan pembahasan untuk ditindak lanjuti lemparkan kepada forum apakah paripurna ini akan diteruskan sambari menunggu surat keputusan dari mendagri atau stop sampai disini.
"kita sama-sama ketahuilah mekanisme proses ini sudah kita lalui dan salah kenapa harus diulangi kembali. ketika pimpinan mengetahui surat ini masih dalam proses sampaikan kepada kami forum paripurna ini. jangan hanya karena kepentingan yang mendesak tapi kita menabrak aturan," jelas izudin dengan nada tinggi.
menangapi apa yang disampaikan izudin efendi se, pimpinan sidang rapat paripurna ke v menskor 5 menit dan tambahan waktu 10 menit. usai skor dicabut, sidang kembali dilanjutkan penjelasan pj bupati tentang 7 raperda kabupaten muara enim.
baca juga:pelajar paud - smp di oki awali hari pertama dengan mpls
baca juga:hani s rustam hadiri penyampaian laporan hasil pemeriksaan pemerintah pusat tahun 2023
pj. bupati muara enim h ahmad rizali, menyampaikan penjelasan terhadap 7  rancangan peraturan daerah yang diajukan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang lebih, tinggi baik yang merupakan kewenangan yang bersifat atribusi maupun delegasi dan tentunya juga untuk memenuhi kewajiban konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di kabupaten muara enim.
selanjutnya, sesuai dengan surat bupati muara enim nomor : 188.342/0579/111/2024 tanggal 22 april 2024, eksekutif telah mengajukan pembahasan terhadap 4 rancangan peraturan daerah dan berdasarkan rekomendasi bapemperda disepakati 7 raperda untuk dibahas pada prioritas.
pertama, rancangan peraturan daerah tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kedua rancangan peraturan daerah tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. 
dan ketiga, rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, empat rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika serta perkusor narkotika.
baca juga:empat desa di oku akan adakan paw kades
baca juga:banyak opd gunakan pelat dinas tapi tidak tercatat !
kemudian kelima, rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten muara enim tahun 2025-2045, keenam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban apbd tahun anggaran 2023 dan ketujuh rancangan peraturan daerah tentang perseroan terbatas bank perekonomian rakyat gerbang serasan. 
"pengajuan 7 rancangan peraturan daerah tersebut merupakan tindak lanjut dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten muara enim, dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah," jelasnya.
sementara itu, izudin efendi se menambahkan bahwa proses pengajuan raperda tersebut tidak secara kolektif melainkan satu raperda satu izin menterian. sementara dalam pembahasan bersama forum rapat paripurna ke v dengan agenda penjelasan bupati muara enim tentang 7 raperda kabupaten muara enim, ternyata hanya 6 raperda yang sudah mendapatkan izin atau persetujuan menteri dalam negeri, sedangkan rancangan peraturan daerah tentang perseroan terbatas bank perekonomian rakyat gerbang serasan belum ada.
"telah disepakati  apabila 24 juli nanti izin rancangan peraturan daerah tentang perseroan terbatas bank perekonomian rakyat gerbang serasan dari kementerian belum ada, ya kita tinggalkan. artinya pembahasannya cukup 6 raperda saja," jelas izudin.(ozi)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 17 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan