GELANDANGAN dan pengemis (Gepeng) dan Anak jalanan termasuk juga ‘manusia bertopeng’ dan ‘manusia perak’ hampir menghiasi sudut-sudut Kota Palembang terutama di perempatan lampu merah.
Pemandangan ini makin marak terlihat jelang Ramadhan tahun. Aktifitas Gepeng dan Anjal tak pelak menganggu kelancaran lalulintas dan merusak pemandangan Kota Palembang.
Apa tanggapan warga masyarakat terkait maraknya Gepeng dan Anjal ini?. Sejumlah warga yang berhasil dimintai tanggapannya berharap dilakukan penertiban secara kontinyu. Seperti Dikatakan Julia Prischa, salah seorang mahasiswi di salah satu universitas di Palembang yang sudah lama menyoroti gepeng dan anjal di Kota Palembang.
“Saya bersama teman pernah melaporkan hal ini ke Pemerintah terkait, yakni Dinas Sosial. Namun hanya diterima saja sepertinya tidak terlalu disambut baik,” paparnya.
Tindakan itu bukan tidak ada alasan, ia menganggap gepeng dan anjal perlu adanya pendampingan yang serius oleh pemerintah. “Yang bikin miris itu, anak-anak kecil yang seolah sengaja dilibatkan agar menarik empati masyarakat,” ujarnya.
Hal ini tentu membuat Ia sebagai mahasiswa tergerak, untuk melakukan tindakan yang dapat bernilai baik bagi mereka. “Saya tidak memiliki uang atau biaya seperti para sultan, namun setidaknya saya bisa memberikan mereka sedikit perhatian melalui pengaduan itu walaupun sebagain dari mereka tentu tidak setuju karena itu adalah mata pencarian mereka,” jelasnya.
Sedangkan Junaidi, warga Kota Palembang lainnya mengungkapkan, tidak perlu menunggu mereka (anjal dan gepeng) melebar luas di Palembang baru diadakan tindakan. “Sudah marak, ramai baru ada penertiban. Padahal permasalahan ini sudah ada dari tahun lalu,” tuturnya.
Maka dari itu Ia berharap segera dilakukan pembinaan, penertiban dan jaga jangan bocor lagi. “Dana sosial pemerintah itu ada, jika kurang ajukan lagi ke menteri. Karena ini perlu dilakukan, guna menjaga keamanan, kenyamanan dan ketentraman warga,” tutupnya.
Sayangnya dalam kondisi ini, ironisnya Pemkot Kota Palembang melalui Dinas Pol PP mengakui,masih belum menemukan solusi yang efektif untuk mengatasi gepeng dan anjal ini. Hal ini dikatakan Cherly selaku Kabid Bina Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Palembang pada Palpos pada Selasa (13/3).
Cherly mengungkapkan, belum ditemukan langkah yang lebih spesifik untuk mengatasi anjal ataupun gepeng yang masih banyak ditemukan di Kota Palembang.
“Kalaupun kami semua melakukan koordinasi dengan ormas penyidik, ormas PNS selaku penyidik di tingkat Polrestabes pernah saya sampaikan bagaimana untuk anjal gepeng ini apakah tidak ada satu tindakan yang akan memberikan efek jera kepada minimal koordinatornya,” ungkapnya.
Menurut informasi yang pihaknya dapat bahwa sebenarnya anjal ataupun gepeng tersebut memiliki koordinaor tersendiri.”Karena kami mengetahui informasi bahwa mereka ini ada koordinatornya, setidaknya sasarannya ini kepada koordinatornya jadi ayok kita lakukan penyelidikan sehingga koordinatornya ini dapat kita kenakan sanksi pidana,” ucapnya.
Kendati demikian, hingga saat ini baik dari ormas sendiri belum ada respon atau tanggapan terkait penertiban masalah tersebut.
“Ya yang istilahnya satu arah, tapi mereka sendiri menyatakan bahwa kita terus lebih hati-hati untuk mengatasi anjal gepeng ini sendiri,” kata Cherly. Selain itu, Cherly membeberkan baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah itu belum memenuhi hak-hak mereka.
“Jadi dikembalikan lagi ke pasal 34 UU Dasar 1945 bahwa orang miskin dan anak terlantar itu ditanggung oleh negara, nah itu yang masih belum intens pembahasannya tadi tatanannya seperti itu,” bebernya.
Cherly mengimbau, bahwa pihaknya tetap akan mencarikan upaya atau solusi untuk masalah anjal dan gepeng tersebut.
“Kalau jadwal memang setiap hari sudah ada jadi paling selama bulan puasa nanti akan jadi prioritas untuk anjal atau gepeng,” tukasnya. (rob/nik/tia)
