Ancam Keamanan Data Pribadi

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Senin , 01 Jul 2024 - 21:23

Ilustrasi hacker. Insert Gedung Kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi RI-Foto : Istimewa-

"Kami sebagai masyarakat perlu tahu apa yang sedang dilakukan pemerintah untuk melindungi data-data kita," ucapnya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik terkemuka, Dr. MH Thamrin MSi mengecam keras kejadian ini sebagai sebuah kejadian yang sangat disayangkan dan memiliki dampak yang serius bagi keamanan data nasional.

"Dampak dari peretasan ini tidak hanya mempengaruhi layanan publik yang penting bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran yang besar terhadap keamanan data pribadi warga negara," ujar Thamrin dengan nada serius.

Beliau juga menyoroti perlunya tanggapan cepat dan tindakan strategis dari pemerintah untuk menangani situasi ini dengan serius.

"Investigasi yang komprehensif harus segera dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti serta pelaku di balik peretasan ini. Hanya menyalahkan pihak peretas tidak akan cukup; pemerintah juga perlu mengevaluasi kesiapan dan keamanan sistem dalam menyimpan dan melindungi data sensitif ini," tambahnya.

Thamrin juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap keamanan data pribadi sangat penting.

"Pemerintah harus memberikan jaminan yang kuat bahwa mereka mampu melindungi data pribadi warga negara dengan baik dan efektif. Langkah-langkah transparan dan bertanggung jawab harus segera diambil untuk memulihkan kepercayaan publik yang mungkin terkikis akibat insiden ini," tegasnya.

Selain itu Thamrin menekankan pentingnya upaya kolektif dari semua pihak terkait, baik pemerintah maupun sektor swasta, untuk meningkatkan keamanan cyber nasional.

"Kita harus belajar dari insiden ini dan memperkuat sistem keamanan kita agar lebih tangguh di masa depan," pungkasnya.

Sebelumnya, juru bicara BSSN Ariandi Putra mengatakan gangguan yang terjadi pada PDNS sudah mulai terjadi sejak 17 Juni lalu.

"BSSN menemukan adanya upaya penonaktifkan fitur keamanan Windows Defender yang terjadi mulai 17 Juni 2024 pukul 23.15 WIB sehingga memungkinkan aktivitas malicious dapat berjalan," kata Ariandi.

Ariandi menjelaskan ransomware itu bekerja dengan cara menonaktifkan Windows Defender (sistem keamananan) guna mengizinkan file berbahaya terpasang pada sistem.

Selanjutnya, ransomware mulai masuk pada 17 Juni dan aktivitas mencurigakan mulai terdeteksi pada 20 Juni 2024 pukul 00.54.

Aktivitas mencurigakan itu di antaranya mengizinkan file malicious terpasang pada sistem, menghapus file penting, dan mematikan service yang sedang berjalan.

File yang berkaitan dengan storage seperti VSS, Hyper V Volume, VirtualDisk dan Veaam vPower NFS mulai dinonaktifkan dan tidak bisa berjalan.

ancam keamanan data pribadi                             palembang, koranpalpos.com – pusat data nasional (pdn) terkena gangguan akibat serangan siber ransomware.
kementerian komunikasi dan infomatika (kemenkominfo) menyebut, pusat data nasional (pdn) mengalami gangguan diduga akibat serangan hacker. serangan ke pdn ini berdampak ke sejumlah instansi pemerintah.
salah satunya sejumlah layanan publik menjadi terganggu.
lalu, ada berapa daftar instansi yang kena dampak?
baca juga:tantangan polri semakin berat di era transparansi : kompolnas soroti peran media sosial !
baca juga: catat ! kai ubah jadwal keberangkatan dan stasiun pemberhentian kereta per 1 juli 2024 
“dari data yang terdampak itu ada 210 instansi yang berdampak dari baik itu pusat maupun daerah,” ujar direktur jenderal aplikasi informatika kominfo, semuel abrijani pangerapan.
pasalnya, layanan publik tersebut menjadi salah satu yang paling intens diakses masyarakat.
“kerugian yang masih bisa kita lihat adalah layanan publik terganggu, ada 210 tadi rinciannya, banyak sekali."
"tapi yang paling berdampak adalah layanan imigrasi, karena itu langsung pada masyarakat,” kata semuel.
kendati demikian, saat ini diketahui layanan keimigrasian kemenkumham tersebut sudah pulih kembali setelah dilakukan penanganan.
sementara itu, untuk lainnya masih dalam proses.
baca juga: catat ! kai ubah jadwal keberangkatan dan stasiun pemberhentian kereta per 1 juli 2024 
baca juga:carut marut ppdb sma di sumsel : di mana akar masalahnya ?
terkait hal ini, polri turun tangan melakukan pengusutan gangguan pada server pdn kemenkominfo.
kapolri jenderal listyo sigit prabowo mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan badan siber dan sandi negara (bssn) terkait hal tersebut.
"saya kira terkait dengan hal-hal yang bersifat serangan siber, kita kerja sama dengan bssn untuk melakukan semacam assessment, research," kata sigit kepada wartawan.
sigit menuturkan, pihaknya akan menyelidiki apakah ada tindak pidana dalam kasus tersebut.
"nanti apabila ditemukan, maka kemudian peristiwa pidana diproses oleh kepolisian," ucapnya.
insiden siber yang menyasar pdns dipastikan bentuk dari serangan ransomware varian lockbit 3.0.
terkait diretasnya dpn tersebut, tak lepas dari respon warga.
dimana sejumlah warga kota palembang menunjukkan kekhawatiran mendalam menyusul kabar peretasan yang menimpa pusat data nasional.
insiden ini menimbulkan keprihatinan serius di kalangan masyarakat terkait keamanan data pribadi mereka.
mawan, salah seorang wiraswasta di  kecamatan ilir timur ii palembang mengatakan, dirinya sungguh menyayangkan  kejadian tersebut.
dimana data pribadi kita seharusnya dilindungi dengan baik.” ucapnya, senin (1/7).
sedangkan ratna, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di kecamatan kemuning mengatakan,  dengan kejadian tersebut, setidaknya setiap warga harus tahu bahwa data pribadinya aman.
artinya pemerintah harus bertanggung jawab untuk memastikan keamanan sistem mereka.
reaksi lain datang bambang, warga kota palembang lainnya yang mengatakan, kejadian tersebut membuat dirinya merasa was-was. ? saya berharap pemerintah segera mengambil tindakan serius dan meningkatkan keamanan data nasional,” harapnya.
selain itu, ani, seorang pedagang di pasar lokal, menyuarakan keinginannya agar pemerintah lebih transparan dalam menginformasikan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kebocoran data ini.
"kami sebagai masyarakat perlu tahu apa yang sedang dilakukan pemerintah untuk melindungi data-data kita," ucapnya.
sementara itu, pengamat kebijakan publik terkemuka, dr. mh thamrin msi mengecam keras kejadian ini sebagai sebuah kejadian yang sangat disayangkan dan memiliki dampak yang serius bagi keamanan data nasional.
"dampak dari peretasan ini tidak hanya mempengaruhi layanan publik yang penting bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran yang besar terhadap keamanan data pribadi warga negara," ujar thamrin dengan nada serius.
beliau juga menyoroti perlunya tanggapan cepat dan tindakan strategis dari pemerintah untuk menangani situasi ini dengan serius.
"investigasi yang komprehensif harus segera dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti serta pelaku di balik peretasan ini. hanya menyalahkan pihak peretas tidak akan cukup; pemerintah juga perlu mengevaluasi kesiapan dan keamanan sistem dalam menyimpan dan melindungi data sensitif ini," tambahnya.
thamrin juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap keamanan data pribadi sangat penting.
"pemerintah harus memberikan jaminan yang kuat bahwa mereka mampu melindungi data pribadi warga negara dengan baik dan efektif. langkah-langkah transparan dan bertanggung jawab harus segera diambil untuk memulihkan kepercayaan publik yang mungkin terkikis akibat insiden ini," tegasnya.
selain itu thamrin menekankan pentingnya upaya kolektif dari semua pihak terkait, baik pemerintah maupun sektor swasta, untuk meningkatkan keamanan cyber nasional.
"kita harus belajar dari insiden ini dan memperkuat sistem keamanan kita agar lebih tangguh di masa depan," pungkasnya.
sebelumnya, juru bicara bssn ariandi putra mengatakan gangguan yang terjadi pada pdns sudah mulai terjadi sejak 17 juni lalu.
"bssn menemukan adanya upaya penonaktifkan fitur keamanan windows defender yang terjadi mulai 17 juni 2024 pukul 23.15 wib sehingga memungkinkan aktivitas malicious dapat berjalan," kata ariandi.
ariandi menjelaskan ransomware itu bekerja dengan cara menonaktifkan windows defender (sistem keamananan) guna mengizinkan file berbahaya terpasang pada sistem.
selanjutnya, ransomware mulai masuk pada 17 juni dan aktivitas mencurigakan mulai terdeteksi pada 20 juni 2024 pukul 00.54.
aktivitas mencurigakan itu di antaranya mengizinkan file malicious terpasang pada sistem, menghapus file penting, dan mematikan service yang sedang berjalan.
file yang berkaitan dengan storage seperti vss, hyper v volume, virtualdisk dan veaam vpower nfs mulai dinonaktifkan dan tidak bisa berjalan.
"tepatnya windows defender berhasil dilumpulkan pada tanggal 20 juni 2024 pukul 00.55 sehingga tidak bisa lagi beroperasi," kata ariandi.
direktur jenderal aplikasi informatika kementerian komunikasi dan informatika, semuel abrijani pangerapan, mengatakan serangan siber terhadap server pdns berdampak pada 210 instansi pusat maupun daerah di indonesia.
“saat ini kami melakukan migrasi data-datanya. harusnya bisa dipercepat apabila ada koordinasi antara tenan dengan penyedia layanannya,” kata semuel di kantor kementerian kominfo, jakarta pusat.sementara beberapa instansi yang sudah mulai beroperasi diantaranya ditjen imigrasi kemenkumham dan kementerian koordinator bidang kemaritiman dan investasi (marves). “kota kediri juga sudah on, yang lainnya lagi dalam proses,” kata semuel.
semuel tak menampik serangan siber ke pdn itu merugikan layanan publik. yang paling berdampak adalah ditjen imigrasi, mengingat hal ini langsung berhadapan dengan masyarakat.
“ada 210 tadi, rinciannya banyak sekali. pupr juga kena dan sedang proses migrasi juga,” ujarnya. elaku peretasan disebut meminta uang tebusan sebanyak usd 8 juta atau sekitar rp 131 miliar dalam kurs rp 16.399 kepada pemerintah indonesia. 
peretas menyatakan uang itu sebagai tebusan terhadap 210 data yang akan dikembalikan.
"memang di web itu kami ada jalan ke sana. biar kami ikuti mereka minta tebusan ada usd 8 juta," kata direktur network dan it solution telkom sigma, herlan wijanarko.
wakil menteri komunikasi, nezar patria, mengatakan kemungkinan pelaku berasal dari luar negeri. nezar belum memastikan apakah pemerintah akan mengikuti permintaan pembayaran usd 8 juta tersebut. **