Skrining Kesehatan Petugas Pemilu 2024

PALEMBANG - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kota Palembang mulai melakukan berbagai persiapan untuk melakukan evaluasi (skrining) riwayat kesehatan petugas Pemilu dan Pilkada serentak pada 2024.

"Sesuai kebijakan nasional, kami di daerah mulai melakukan berbagai persiapan untuk mendukung penyelenggaraan skrining tersebut," kata Kepala Bagian SDM, Umum, dan Komunikasi BPJS Kesehatan Palembang Hendra Kurniawan di Palembang, Selasa.

Dia menjelaskan, pihaknya siap mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada 2024 melalui optimalisasi layanan skrining riwayat kesehatan bagi seluruh petugas penyelenggara pesta demokrasi rakyat lima tahunan itu.

BACA JUGA:Hujan Es di Palembang Fenomena Pancaroba

Hal itu ditandai dengan diterbitkannya surat edaran bersama (SEB) antara Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan BPJS Kesehatan yang dikoordinir oleh Kantor Staf Presiden (KSP), terkait pelaksanaan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif program jaminan kesehatan nasional (JKN) bagi petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024.

Surat tersebut ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemiluhan Umum Hasyim Asyari, Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dan disaksikan oleh Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko, di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/11).

Dalam SEB tersebut Kementerian Dalam Negeri akan mengkoordinir seluruh pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur dan Bupati/Wali Kota memastikan agar KPU dan Bawaslu provinsi/kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing untuk mengarahkan seluruh petugas penyelenggara pemilu mengikuti skrining riwayat kesehatan dari BPJS Kesehatan.

BACA JUGA:Saling Menguatkan Pelayanan

Begitu pula dangan KPU dan Bawaslu akan memastikan seluruh subordinat di bawahnya untuk melakukan skrining riwayat kesehatan, katanya.

Sesuai penjelasan Direktur Utama BPJ Kesehatan Ali Ghufron Mukti, skrining riwayat kesehatan merupakan salah satu manfaat promotif dan preventif bagi peserta program jaminan kesehatan nasional (JKN).

Skrining riwayat kesehatan dilakukan untuk mengetahui potensi risiko penyakit kronis sedini mungkin sehingga dapat ditindaklanjuti segera oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) agar tidak menjadi sakit.

BACA JUGA:Melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, PLN Dorong Pengembangan Usaha Komunitas Wanita di Kota B

Melalui skrining itu, diharapkan dapat melakukan pemantauan risiko kesehatan petugas pemilu apakah masuk dalam kategori berisiko atau tidak berisiko penyakit.

Selain itu, juga dapat ditemukan informasi tentang status kepesertaan JKN apakah aktif, tidak aktif atau belum terdaftar.