Soal Tunggakan BPJS Kesehatan : Butuh Kebijakan Meringankan !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Kamis , 13 Jun 2024 - 20:57

Para peserta BPJS kesehatan antrian melakukan pendataan kepesertaan mereka-Foto: Istimewa-

Palembang Bersatu untuk Membantu Sesama

Selain itu, masih kata Thamrin, dirinya juga menyoroti pentingnya peningkatan efisiensi operasional BPJS sendiri serta intensifikasi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang program BPJS serta manfaat dan pentingnya iuran serta kepatuhan peserta.

"Perlu dipikirkan reformasi kebijakan pembayaran iuran," ungkap Thamrin.

Dia menambahkan, pembayaran yang lebih fleksibel, seperti iuran berdasarkan pendapatan atau kondisi sosial ekonomi peserta, bisa menjadi solusi jangka panjang yang lebih adil.

Pandangan Thamrin ini memberikan perspektif mendalam tentang kompleksitas masalah tunggakan iuran BPJS Kesehatan dan memberikan arah untuk pencarian solusi yang tepat dan berkelanjutan.

Sebelumya, irektur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan bahwa dari pada memberikan pemutihan, lebih baik memberikan keringanan.

"Jadi kalau mau diputihkan, kalau saya setuju-setuju saja. Tetapi mungkin diringankan lebih bagus, karena di dalam undang-undang, BPJS dan yang lain tidak boleh mengubah laporan keuangan. Ini biasanya nanti BPK yang memeriksa, dianggap itu adalah pemasukan dari uang negara, piutang negara," katanya dalam rapat tersebut.

Ali menjelaskan bahwa setidaknya 28 juta peserta BPJS Kesehatan menunggak iuran. Adapun total tunggakan tersebut lebih dari Rp 20 triliun.

Ali Ghufron menyebut, keringanan untuk iuran BPJS Kesehatan pernah diberikan sewaktu pandemi Covid-19. Keringanan berlaku hanya sampai 2021. ***

soal tunggakan bpjs kesehatan : butuh kebijakan meringankan  !                            palembang, koranpalpos.com – iuran jaminan sosial atau bpjs kesehatan tertunggak dan jumlah penunggak mencapai 30 persen dari total iuran peserta bpjs secara nasional. 
persoalannya tertunggak bpjs kesehatan ini, menyebar di kabupaten dan kota termasuk di provinsi sumsel. 
dengan kondisi ini, membuat bpjs kesehatan harus melakukan sesuatu agar dapat kembali melakukan pelayanan pengobatan. 
tertunggaknya iuran bpjs kesehatan ini mendapat respon dari semua pihak termasuk dpr ri pusat.
baca juga:komitmen serius tangani ilegal drilling dan refinery di sumsel
baca juga:menunaikan ibadah haji : syarat dan rukun yang harus dipenuhi
dimana salah satunya yakni mendesak agar pihak bpjs kesehatan melakukan pemutihan.
terkait hal ini, manajer humas bpjs kesehatan cabang palembang, hendra kurniawan mengatakan, pada prinsipnya bpjs kesehatan mengikuti regulasi yang ada.
namun sampai saat ini belum ada petunjuk dan mereka belum menerima informasi terkait pemutihan tunggakan peserta bpjs kesehatan 
"kita belum mendengar informasi terkait masalah terkait pemutihan tunggakan iuran," ujarnya.
baca juga:prakiraan cuaca bmkg kamis 13 juni 2024 : sumatera selatan potensi diguyur hujan ! 
baca juga:gelar psu di lahat : kpu sumsel tunggu arahan pusat 
namun sejauh ini, lanjut hendra, dari bpjs kesehatan sendiri sudah membuat regulasi yang membantu peserta untuk membantu meringankan peserta dalam membayar tunggakan bpjs tunggakan.
diantaranya melalui program rehab. dimana peserta bpjs dapat mencicil tunggakan secara bertahap.
"kemudian untuk peserta bpjs yang menunggak itu, hanya dihitung selama 2 tahun tunggakan.  jadi walaupun mereka menunggak lebih dari 2 itu tidak akan dihitung karena tunggakan hanya dihitung selama 2 tahun saja," jelasnya.
sejauh ini masyarakat sudah banyak yang mengikuti program rehab ini.
baca juga:kepala daerah se-sumsel diminta segera sampaikan laporan realisasi gerakan tanam 
baca juga:pln harus beri kompensasi dan perbaiki komunikasi usai pemadaman listrik di kota lubuk linggau
diharapkan dengan adanya program hp ini dapat membantu meringankan masyarakat dalam membayar tunggakan iuran bpjs kesehatan.
sementara itu, pengamat kebijakan publik terhadap, dr. mh thamrin msi, angkat bicara  terkait dengan fakta bahwa 30 persen peserta bpjs kesehatan menunggak iuran mereka. 
thamrin menilai angka tersebut sebagai sesuatu yang tidak bisa dianggap enteng, menyoroti pentingnya menemukan solusi yang hati-hati dan akuntabel untuk masalah ini.
"pemutihan boleh jadi menjadi salah satu alternatif," ujar  thamrin, kamis 13 juni 2024.
namun lanjut thamrin, pemutihan tidak bisa dilakukan secara serampangan dan menyamaratakan persoalan.
karena lanjut dia, persoalan yang melilit 30 persen peserta tersebut juga tidak bisa digeneralisasi begitu saja.
thamrin menekankan, bahwa meskipun pemutihan mungkin terlihat sebagai kebijakan yang populis, namun dapat mengancam keberlanjutan program bpjs kesehatan itu sendiri.
kurangnya pendanaan dapat mengganggu pelayanan kesehatan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat.
sebagai alternatif, kata thamrin menyarankan beberapa langkah kebijakan yang perlu dipertimbangkan. salah satunya adalah penjadwalan pembayaran dan penghapusan denda.
"memberikan fleksibilitas dalam penjadwalan pembayaran iuran bisa membantu peserta yang mengalami kesulitan sementara," tambahnya.
selain itu kata thamrin, menghapus atau mengurangi denda keterlambatan bisa mengurangi beban peserta yang menunggak.
palembang bersatu untuk membantu sesama
selain itu, masih kata thamrin, dirinya juga menyoroti pentingnya peningkatan efisiensi operasional bpjs sendiri serta intensifikasi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang program bpjs serta manfaat dan pentingnya iuran serta kepatuhan peserta.
"perlu dipikirkan reformasi kebijakan pembayaran iuran," ungkap thamrin. 
dia menambahkan, pembayaran yang lebih fleksibel, seperti iuran berdasarkan pendapatan atau kondisi sosial ekonomi peserta, bisa menjadi solusi jangka panjang yang lebih adil.
pandangan thamrin ini memberikan perspektif mendalam tentang kompleksitas masalah tunggakan iuran bpjs kesehatan dan memberikan arah untuk pencarian solusi yang tepat dan berkelanjutan.
sebelumya, irektur utama bpjs kesehatan ali ghufron mukti mengatakan bahwa dari pada memberikan pemutihan, lebih baik memberikan keringanan.
"jadi kalau mau diputihkan, kalau saya setuju-setuju saja. tetapi mungkin diringankan lebih bagus, karena di dalam undang-undang, bpjs dan yang lain tidak boleh mengubah laporan keuangan. ini biasanya nanti bpk yang memeriksa, dianggap itu adalah pemasukan dari uang negara, piutang negara," katanya dalam rapat tersebut.
ali menjelaskan bahwa setidaknya 28 juta peserta bpjs kesehatan menunggak iuran. adapun total tunggakan tersebut lebih dari rp 20 triliun.
ali ghufron menyebut, keringanan untuk iuran bpjs kesehatan pernah diberikan sewaktu pandemi covid-19. keringanan berlaku hanya sampai 2021. ***