Bawaslu Ingatkan Lagi ASN Harus Netral

LAMPUNG,KORANPALPOS.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral baik petahana maju kembali sebagai kepala daerah maupun tidak pada Pilkada Serentak November 2024.

"Kami mengingatkan kembali soal netralitas ASN. Karena sebagai lembaga pengawas kami memiliki kewajiban untuk terus melakukan sosialisasi terkait netralitas ASN," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, saat memberikan sambutan pada peresmian gedung Kantor Bawaslu Bandarlampung, Selasa.

Menurutnya, Bawaslu akan terus melakukan sosialisasi terkait netralitas ASN, agar mereka melanggar aturan dan mendapatkan surat teguran dari pengawas pemilu.

"Saya tidak tau apakah Ibu Wali Kota Bandarlampung maju lagi atau tidak, tetapi kami akan tetap melakukan sosialisasi perihal netralitas ASN Pemkot Bandarlampung," kata dia.

BACA JUGA:KPU Prabumulih Pastikan Tanpa Calon Perseorangan

BACA JUGA:82 Peserta Ikuti Seleksi Panwascam Muara Enim

Ia pun menghimbau seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), lurah dan camat menjaga netralitasnya pada Pilkada 2024 mendatang apabila Ibu Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana mencalonkan diri kembali.

"Mohon maaf ini.harus saya sampaikan, agar tidak ada ASN Pemkot Bandarlampung yang kami beri tindakan," kata dia.

Pada sisi lain, ia pun berharap seluruh tahapan Pilkada Serentak 2024 dapat diawasi secara bersama-sama serta menyukseskan proses demokrasi di Kota Bandarlampung dan Provinsi Lampung umumnya.

"Untuk itu pencegahan harus diutamakan. Tolong kpu dan bawaslu di sini terus koordinasi dengan TNI dan Polri serta Pemkot Bandarlampung," kata dia.

Sebab, lanjut dia, kerjasama tersebut nanti yang akan menentukan proses dan penanggulangan di Mahkamah Konstitusi (MK) apabila terjadi masalah pada Pilkada Serentak 2024.

BACA JUGA: PDIP Tugaskan Ganjar Pranowo di Pilkada 2024

BACA JUGA:Jalin Komunikasi Politik, Hj. Sumarni Berharap Dapat Restu Partai

"Tapi kalau tidak ada masalah tentu kami bersyukur. Maka kami harap bantuan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kepada jajaran pengawas untuk membicarakan permasalahannya ke depan (ant)