Pj Gubernur Sumsel Mengintensifkan Upaya Pengendalian Inflasi, Masifkan Gerakan Tanam

Pj. Gubernur Sumsel, H. Agus Fatoni--

PALEMBANG - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni terus memaksimalkan berbagai upaya pengendalian inflasi di Provinsi Sumater Selatan.

Berbagai upaya telah dilakukan, di antaranya memasifkan Gerakan Tanam, Gerakan Pangan Murah (GPM) serta memperluas ekspansi Toko Kebutuhan Pokok (Kepo) ke 17 Kabupaten/Kota se-Sumsel.

Dalam rangka menjaga inflasi tetap terkendali, Agus Fatoni menginstruksikan Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel untuk mengambil langkah-langkah penanganan strategis dengan memaksimalkan Gerakan Bantuan Pangan dan memanfaatkan anggaran yang ada.

BACA JUGA:Teddy Tinjau Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK

BACA JUGA:Elman Tegaskan Kadishub Prabumulih Pensiun Dini

"Menjelang akhir tahun anggaran, kecenderungan harga akan naik harus diperhatikan betul. Oleh karena itu, saya meminta agar kepala daerah melakukan langkah penanganan strategis," ujar Fatoni.

Saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2023 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara virtual, Fatoni menekankan pentingnya melakukan langkah-langkah seperti Gerakan Tanam, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan menyediakan anggaran BTT (Bantuan Tunai Tani).

Mendagri Muhammad Tito Karnavian memberikan peringatan serius kepada kepala daerah, termasuk Gubernur, Bupati, dan Walikota, untuk mengatasi pengendalian inflasi di daerah masing-masing.

BACA JUGA:Perusahaan Sepakat Persolek Jembatan Lalan

BACA JUGA:24 Unit Mobil Bekas Pemkab Ogan Ilir Siap Dilelang

Atensi khusus diberikan pada sejumlah komoditi pangan, termasuk cabai rawit, cabai merah, gula pasir, dan beras.

"Atensinya adalah cabai rawit, cabai merah, dan beras. Di beberapa daerah sudah lakukan gerakan tanam di tanah kosong dan menggiatkan lagi petani cabai serta mendorong masyarakat perkotaan untuk menanam cabai secara hidroponik. Selain itu, ada juga atensi harga gula pasir," ungkap Mendagri.

Mendagri juga mengingatkan daerah-daerah dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tinggi untuk memberikan perhatian khusus. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pemantauan harga harus dilakukan secara rutin.

BACA JUGA:Iqbal : Hujan Belum Merata di OKI, Terdata 32 Hotspot

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan