Lahan Belum Dibayar : Ratusan Warga Keban Agung Desak PTBA Berhenti Aktivitas di Lahan Mereka !

Reporter: Fahrozie Kite |

Editor: Robiansyah |

Jumat , 10 May 2024 - 15:27

Warga pemilik lahan di ataran lahan Bintan, Pelawi dan Kiahan Kecik Desa Keban Agung melakukan meminta pengehentian kegiatan land clearing.-Foto : Dokumen Palpos-

MUARAENIM, KORANPALPOS.COM - Konflik antara PT Bukit Asam (PTBA) dan ratusan masyarakat pemilik lahan di sekitar lahan Bintan, Pelawi, dan Kiahan Kecik Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim terus memanas.

Meski telah dilakukan mediasi antara kedua belah pihak, perusahaan masih tetap melanjutkan aktivitas land clearing di lahan warga.

Mediasi yang berlangsung pada Senin, 6 Mei 2024, di kantor Kecamatan Lawang Kidul tidak membuahkan hasil.

PT Bukit Asam dan PT Bumi Sawindo Permai (BSP) mempertahankan tawaran penggantian lahan sebesar Rp6000 per meter persegi, yang ditolak mentah-mentah oleh warga.

Ketua Tim 9, Yusnandar, menyatakan bahwa keputusan perusahaan tersebut tidak diterima oleh warga.

"Pihak perusahaan harus membuka saluran komunikasi untuk mediasi selanjutnya," ungkap Yusnandar pada Jumat, 10 Mei 2024.

Namun, aktivitas land clearing terus berlanjut, memicu protes lebih lanjut dari warga pada Kamis, 9 Mei 2024.

Mereka memasang patok batas tanah yang diduga diserobot oleh PTBA dan PT BSP, serta membentangkan spanduk dengan pesan tegas: "Tanah ini belum diganti rugi jangan digusur."

"Sampai ada kesepakatan, warga meminta agar tidak ada kegiatan operasional perusahaan di lahan mereka," tegas Yusnandar.

lahan belum dibayar : ratusan warga keban agung desak ptba berhenti aktivitas di lahan mereka !                              muaraenim, koranpalpos.com - konflik antara pt bukit asam (ptba) dan ratusan masyarakat pemilik lahan di sekitar lahan bintan, pelawi, dan kiahan kecik desa keban agung, kecamatan lawang kidul, kabupaten muara enim terus memanas.
meski telah dilakukan mediasi antara kedua belah pihak, perusahaan masih tetap melanjutkan aktivitas land clearing di lahan warga.
mediasi yang berlangsung pada senin, 6 mei 2024, di kantor kecamatan lawang kidul tidak membuahkan hasil.
baca juga:bencana banjir melanda kabupaten oku: 1.500 unit rumah warga terendam !
baca juga:jalan lintas sumatera oku lumpuh total terendam banjir : ketinggian air capai 1,5 meter !
pt bukit asam dan pt bumi sawindo permai (bsp) mempertahankan tawaran penggantian lahan sebesar rp6000 per meter persegi, yang ditolak mentah-mentah oleh warga.
ketua tim 9, yusnandar, menyatakan bahwa keputusan perusahaan tersebut tidak diterima oleh warga.
"pihak perusahaan harus membuka saluran komunikasi untuk mediasi selanjutnya," ungkap yusnandar pada jumat, 10 mei 2024.
baca juga:tingkat pengangguran di sumsel turun menjadi 3,97 persen : perkembangan ekonomi triwulan pertama 2024
baca juga:kebut izin jaringan listrik dan fasum di hutan kawasan, apriyadi jemput bola ke kementerian lhk
namun, aktivitas land clearing terus berlanjut, memicu protes lebih lanjut dari warga pada kamis, 9 mei 2024.
mereka memasang patok batas tanah yang diduga diserobot oleh ptba dan pt bsp, serta membentangkan spanduk dengan pesan tegas: "tanah ini belum diganti rugi jangan digusur."
"sampai ada kesepakatan, warga meminta agar tidak ada kegiatan operasional perusahaan di lahan mereka," tegas yusnandar.
baca juga:hujan semalaman, puluhan rumah terendam banjir
baca juga:warga keluang gempar, pasalnya ditemukan kerangka manusia di kebun sawit
perwakilan masyarakat, sayfullah, menegaskan bahwa keberadaan mereka di lapangan adalah untuk mempertahankan hak mereka atas tanah yang telah mereka kelola selama bertahun-tahun.
dalam situasi tanpa solusi, mereka meminta pj bupati muara enim turun ke lapangan untuk menegakkan keadilan.
"ini adalah jeritan rakyat pak, kami juga warga yang membutuhkan keadilan," kata sayfullah.
baca juga:pj. bupati banyuasin akan segera perbaiki jalan poros sungsang
baca juga:pj. gubernur sumsel ajak lestarikan tanaman gaharu sebagai ikon baru sumsel
masyarakat memasang patok-patok batas lahan yang diserobot dan spanduk empat ratus lahan yang belum dibebaskan oleh ptba dan pt bsp sebagai bentuk protes yang lebih keras.
sekretaris perusahaan ptba, niko chandra, menyatakan bahwa pt bukit asam tbk dan pt bumi sawindo permai senantiasa mengikuti peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
menurutnya, pt bsp memiliki hak atas tanah yang sah berdasarkan sertifikat hak guna usaha nomor 2 tahun 1994 yang dikeluarkan oleh badan pertanahan nasional.
chandra menjelaskan bahwa pembukaan lahan dilakukan ptba di wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi banko barat, yang memiliki sertifikat hgu atas nama pt bumi sawindo permai.
ptba telah menyelesaikan hak atas tanah dengan pt bsp melalui perjanjian pemanfaatan lahan sementara.
meskipun mediasi telah dilakukan oleh dprd dan pemerintah kabupaten muara enim sebelumnya, ptba dan pt bsp terbuka untuk berkoordinasi dengan pihak terkait guna mencari solusi berdasarkan hukum yang berlaku.
kedatangan pj bupati muara enim ke lapangan diharapkan dapat membantu meredakan ketegangan antara perusahaan dan masyarakat pemilik lahan.
konflik ini menjadi perhatian serius bagi semua pihak terkait, karena menyangkut hak-hak masyarakat atas tanah mereka.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 23 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan