KPU Sampaikan Kesimpulan Sidang PHPU

Reporter: Popa Delta |

Editor: Isro Antoni |

Selasa , 16 Apr 2024 - 20:57

Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat nasional di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (19/3/2024).--Foto: Antara

kpu sampaikan kesimpulan sidang phpu                             jakarta, koranpalpos.com - komisi pemilihan umum (kpu) ri menyampaikan kesimpulan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) atau sengketa pemilu 2024 ke mahkamah konstitusi (mk) pada hari ini, selasa.
"hari ini kpu akan menyampaikan kesimpulan permohonan phpu pilpres dengan nomor perkara 1/phpu.pres-xxii/2024 yang dimohonkan oleh paslon nomor urut 1 dan permohonan phpu pilpres dengan nomor perkara 2/phpu.pres-xxii/2024 yang dimohonkan oleh paslon nomor urut 3," kata anggota kpu ri mochammad afifuddin dalam keterangannya di jakarta, selasa.
menurut dia, kesimpulan yang diserahkan hari ini pada pokoknya menegaskan bahwa seluruh dalil-dalil pemohon dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan tidak terbukti.
oleh karena itu, kpu melalui kesimpulan tersebut meminta kepada yang mulia majelis hakim konstitusi agar menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.
baca juga:prabowo dinilai mampu selaraskan pdip dengan kim
baca juga:pdip lakukan penjaringan calon gubernur jakarta
"dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya serta menyatakan sah, benar, dan tetap berlaku keputusan kpu nomor 360 tahun 2024 yang menjadi objek sengketa," jelasnya.
mahkamah konstitusi membuka tahapan penyampaian kesimpulan dalam bagian penanganan perkara phpu pilpres 2024 setelah berakhirnya tahapan persidangan perkara tersebut.
"kami, majelis hakim, bersepakat sekiranya ada hal-hal yang masih mau diserahkan meskipun ini persidangan terakhir, bisa diakomodasi melalui kesimpulan," kata ketua mahkamah konstitusi suhartoyo di akhir sidang lanjutan perkara phpu pilpres 2024, jumat (5/4).
suhartoyo mengatakan bahwa tahapan penyampaian kesimpulan dalam persidangan phpu pilpres 2024 sebelumnya tidak wajib.
namun, pada perkara phpu pilpres 2024, ada banyak dinamika yang berbeda dari sebelumnya sehingga mk mengakomodasi penyampaian hal-hal yang bersifat krusial dan penyerahan berkas yang masih tertinggal melalui tahapan tersebut.
baca juga:pdi perjuangan prabumulih membuka pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota untuk pilkada 2024 !
baca juga:tni dan polri minta maaf kepada masyarakat atas bentrok di sorong
sebelumnya,  kpu ri telah menyerahkan sekitar 139 alat bukti untuk dua perkara selama persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) atau sengketa pemilu 2024.
mochammad afifuddin merincikan alat bukti untuk perkara yang dimohonkan pasangan anies-muhaimin sebanyak 68 alat bukti, sedangkan pasangan ganjar-mahfud mencapai 71 alat bukti
"sepanjang persidangan, kpu telah menyerahkan alat bukti sebanyak 139 untuk dua perkara dengan rincian perkara 1 68 dan perkara 2 71," kata afif dalam keterangannya di jakarta, selasa.
ia menyebutkan alat bukti kpu tersebut berisi dokumen terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat pusat.
lalu, ada dokumen terkait penjelasan sirekap sebagai alat bantu dan sarana transparansi penyelenggaraan pemilu, serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden 2024.
baca juga:konflik iran-israel berpotensi bawa dampak ekonomi-politik 
baca juga:pdip sulit imbangi figur bobby nasution di sumut
kpu juga menghadirkan satu orang ahli dan dua orang saksi fakta yang menjelaskan tentang sirekap.
mahkamah konstitusi membuka tahapan penyampaian kesimpulan dalam bagian penanganan perkara phpu pilpres 2024 setelah berakhirnya tahapan persidangan perkara tersebut.
"kami, majelis hakim, bersepakat sekiranya ada hal-hal yang masih mau diserahkan, meskipun ini persidangan terakhir, bisa diakomodasi melalui kesimpulan," kata ketua mahkamah konstitusi suhartoyo pada akhir sidang lanjutan perkara phpu pilpres 2024, jumat (5/4).
suhartoyo mengatakan bahwa tahapan penyampaian kesimpulan dalam persidangan phpu pilpres 2024 sebelumnya tidak wajib. namun, pada perkara phpu pilpres 2024, ada banyak dinamika yang berbeda dari sebelumnya, sehingga mk mengakomodasi penyampaian hal-hal yang bersifat krusial dan penyerahan berkas yang masih tertinggal melalui tahapan tersebut. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 17 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan