Polemik Dana Hibah KONI Sumsel Tidak Cair, Kok Bisa Ya ?

Lebih lanjut, Syaiful menegaskan bahwa pada bulan April 2024 ini, seharusnya atlet yang akan berlaga sudah mulai mengikuti Pelatihan Daerah (Pelatda) dan melakukan pendaftaran untuk PON 2024 di Aceh-Sumut, yang prosesnya sudah mulai berjalan.

"Kami berharap proses selanjutnya dapat dijalankan oleh pihak Pemprov Sumsel dengan segera," pungkasnya.

Kondisi ini kata dia, tidak hanya berdampak pada persiapan atlet, tetapi juga memberikan tekanan dan ketidakpastian bagi para staf yang terlibat dalam pembinaan dan persiapan atlet. 

Dengan adanya ketidakpastian ini masih kata Syaiful,  tidak hanya prestasi atlet yang terancam, tetapi juga kesejahteraan para staf yang bekerja di belakang layar untuk mendukung prestasi atlet Sumsel.

Dengan kondisi yang semakin genting, langkah selanjutnya yang diharapkan adalah penyusunan proposal yang memadai dari KONI Sumsel. 

"Namun, keberhasilan penyelesaian masalah ini tidak hanya bergantung pada KONI Sumsel tetapi juga Pemerintah Provinsi Sumsel juga diharapkan dapat segera mengambil langkah  konkret 

Terkait kondisi KONI Sumsel ini, Kabid Humas KONI Sumsel, Daeng, memberikan penjelasan. Diakui Daeng, 

hingga saat ini, KONI Sumsel belum menerima alokasi anggaran.

"Masalah anggaran KONI Sumsel sedang dalam proses penyelesaian," ungkapnya.

Daeng menjelaskan hasil rapat terbaru dengan Direktorat Perencanaan Bina Keuangan Daerah Kemendagri pada  19 Maret 2024 yang dihadiri  beberapa pihak termasuk Ketua DPRD Sumsel, anggota Komisi V, Kadispora, BPKAD, dan KONI Sumsel, didapat sejumlah poin penting yang dibahas.

Pertama lanjutnya, terkait alokasi dana sebesar Rp 20,5 miliar yang tidak dapat dicairkan karena proposal yang diajukan oleh pengurus KONI Sumsel sebelumnya tidak memenuhi persyaratan.

"Pencairan akan dilakukan setelah ada anggaran belanja tambahan perubahan (ABTP)," jelasnya.

Kemudian kedua, terkait kebutuhan mendesak untuk persiapan PON dan kegiatan operasional KONI Sumsel, disarankan agar dapat dilakukan dengan menerbitkan Perubahan Peraturan Kepala Daerah.

Lalu ketiga lanjut Daeng, KONI Sumsel diminta untuk segera menyusun proposal baru yang termasuk dalam kategori mendesak, seperti biaya untuk PON Aceh-Sumut, kegiatan operasional, dan kebutuhan administratif seperti listrik, air, internet, honor staf, honor atlet, dan SPPD.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan langsung dari Ketua Umum KONI Sumsel, Yulian Gunhar, atau Sekretaris Umum, Tubagus Sulaiman, mengenai masalah ini. Upaya konfirmasi kepada mereka juga belum membuahkan hasil. ***