Gaji Guru PPPK Diusul Terpusat

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Selasa , 07 Jul 2026 - 18:52

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong saat memberi keterangan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (7/7/2026).-Foto: Antara-

JAKARTA - Komisi II DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bertugas di daerah.

Usulan tersebut dinilai sebagai solusi untuk mengurangi tekanan fiskal yang selama ini dihadapi banyak pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran tenaga pendidik.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan gagasan tersebut lahir setelah pihaknya menerima berbagai masukan dari pemerintah daerah yang mengaku kesulitan menyediakan anggaran bagi guru PPPK.

Menurutnya, beban belanja pegawai yang terus meningkat telah mempersempit ruang fiskal daerah untuk membiayai program pembangunan lainnya.

Bahtra berharap pemerintah dapat menindaklanjuti usulan tersebut melalui pembahasan bersama kementerian terkait.

Dengan skema pembiayaan oleh pemerintah pusat, daerah diharapkan memiliki keleluasaan dalam mengalokasikan anggaran untuk sektor pelayanan publik lainnya tanpa mengurangi hak tenaga pendidik.

"Harapannya ke depan persoalan ini bisa segera mendapatkan solusi sehingga pemerintah daerah tidak lagi terbebani secara berlebihan," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Selain guru, Bahtra juga mengusulkan agar pemerintah pusat mempertimbangkan pembiayaan bagi tenaga kesehatan berstatus PPPK.

Menurutnya, sektor pendidikan dan kesehatan merupakan layanan dasar yang menjadi prioritas nasional sehingga pendanaannya perlu memperoleh perhatian khusus dari pemerintah pusat.

gaji guru pppk diusul terpusat                            jakarta - komisi ii dpr ri mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) yang bertugas di daerah.
usulan tersebut dinilai sebagai solusi untuk mengurangi tekanan fiskal yang selama ini dihadapi banyak pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran tenaga pendidik.
wakil ketua komisi ii dpr ri, bahtra banong, mengatakan gagasan tersebut lahir setelah pihaknya menerima berbagai masukan dari pemerintah daerah yang mengaku kesulitan menyediakan anggaran bagi guru pppk.
baca juga:indonesia- india perkuat suara global selatan
baca juga:empat tantangan besar kepala daerah saat ini
menurutnya, beban belanja pegawai yang terus meningkat telah mempersempit ruang fiskal daerah untuk membiayai program pembangunan lainnya.
bahtra berharap pemerintah dapat menindaklanjuti usulan tersebut melalui pembahasan bersama kementerian terkait.
dengan skema pembiayaan oleh pemerintah pusat, daerah diharapkan memiliki keleluasaan dalam mengalokasikan anggaran untuk sektor pelayanan publik lainnya tanpa mengurangi hak tenaga pendidik.
baca juga:klarifikasi ucapan ultah untuk nadiem
baca juga:tiktok tokopedia bantah phk massal
"harapannya ke depan persoalan ini bisa segera mendapatkan solusi sehingga pemerintah daerah tidak lagi terbebani secara berlebihan," ujarnya di kompleks parlemen, jakarta, selasa.
selain guru, bahtra juga mengusulkan agar pemerintah pusat mempertimbangkan pembiayaan bagi tenaga kesehatan berstatus pppk.
menurutnya, sektor pendidikan dan kesehatan merupakan layanan dasar yang menjadi prioritas nasional sehingga pendanaannya perlu memperoleh perhatian khusus dari pemerintah pusat.
baca juga:indonesia singapura jaga selat malaka
baca juga:nik disiapkan jadi identitas tunggal layanan publik
ia menjelaskan, banyak daerah masih memiliki kemampuan fiskal yang terbatas. kondisi tersebut membuat pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban pembayaran gaji aparatur, termasuk guru dan tenaga kesehatan yang direkrut melalui skema pppk.
di sisi lain, bahtra mengungkapkan bahwa pimpinan dpr bersama menteri sekretaris negara sebelumnya telah menerima perwakilan guru untuk mendengarkan berbagai aspirasi terkait kesejahteraan tenaga pendidik.
pertemuan itu menjadi salah satu dasar munculnya usulan agar pemerintah pusat mengambil peran lebih besar dalam pembiayaan guru pppk.
baca juga:mk kabulkan 19 permohonan uji materi pada semester i 2026, ini daftar putusan lengkapnya
baca juga:komunikasi kabinet topang kepercayaan publik
tak hanya itu, sejumlah kepala daerah juga menyampaikan harapan agar alokasi transfer ke daerah (tkd) pada tahun anggaran 2027 dapat ditingkatkan.
penambahan dana transfer dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga mampu membiayai berbagai kebutuhan pelayanan publik secara lebih optimal.
meski demikian, bahtra menegaskan besaran anggaran tkd masih akan dibahas lebih lanjut dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn), termasuk melalui pembahasan di badan anggaran dpr bersama pemerintah.
baca juga:ouahbi bongkar resep kemenangan telak maroko
baca juga:kuhp baru perkuat akuntabilitas korporasi
sementara itu, abdul mu'ti sebelumnya memastikan guru honorer atau non-aparatur sipil negara (asn) masih dapat menjalankan tugas hingga akhir 2026.
pemerintah, kata dia, saat ini masih mematangkan kebijakan penataan tenaga honorer secara nasional yang akan diberlakukan pada 2027.
menurut abdul mu'ti, pembahasan mengenai keberlanjutan status guru non-asn masih berlangsung bersama kementerian terkait.
baca juga:ihsg turun bukan karena pidato presiden
baca juga:badai petir di pidato trump
hasil pembahasan tersebut nantinya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme koordinasi antarkementerian selesai dilakukan.
usulan komisi ii dpr tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif kebijakan untuk menjamin kesejahteraan guru pppk sekaligus menjaga keberlanjutan layanan pendidikan di seluruh daerah, terutama wilayah yang memiliki kemampuan fiskal terbatas.
dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih fokus meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan publik bagi masyarakat. (ant)