Tepis Isu PDIP Abu-Abu

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Kamis , 02 Jul 2026 - 20:55

Ketua DPR RI, Puan Maharani saat konferensi pers bersama jajaran Pimpinan DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (2/7/2026).-Foto: Antara-

tepis isu pdip abu-abu                            jakarta - ketua dpp pdi perjuangan (pdip) puan maharani menegaskan bahwa partainya memiliki arah politik yang tegas dan tidak berada pada posisi yang disebut "abu-abu".
pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas anggapan sejumlah pihak yang menilai sikap politik pdip belum menunjukkan posisi yang jelas terhadap pemerintahan presiden prabowo subianto.
usai memimpin rapat paripurna dpr ri di kompleks parlemen, senayan, jakarta, kamis, puan menepis anggapan tersebut dengan jawaban singkat. menurutnya, sikap politik pdip sejak awal sudah memiliki kejelasan dan tidak perlu dipertanyakan.
baca juga:komisi ojol turun, regulasi harus tegas
baca juga:perbaikan sistem haji harus menyeluruh
"kita jelas," ujar puan ketika dimintai tanggapan oleh awak media mengenai penilaian bahwa pdip berada dalam posisi politik yang tidak tegas.
meski demikian, ketua dpr ri tersebut tidak memberikan penjelasan lebih rinci mengenai arah politik yang dimaksud. ia memilih mengakhiri jawabannya tanpa mengulas lebih jauh dinamika hubungan partainya dengan pemerintahan saat ini.
pernyataan puan disampaikan dalam konferensi pers bersama jajaran pimpinan dpr ri yang berasal dari berbagai fraksi, termasuk wakil ketua dpr ri cucun ahmad syamsurijal dari partai kebangkitan bangsa (pkb).
baca juga:indonesia belarus perkuat kemitraan strategis multisektor
baca juga:kemhan selidiki penyebab kematian lima peserta latsarmil sppi
perdebatan mengenai posisi politik pdip mencuat setelah ketua fraksi pkb dpr ri jazilul fawaid sebelumnya menyampaikan pandangannya terkait sikap partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
menurut jazilul, setiap partai politik sebaiknya memiliki posisi yang tegas, baik sebagai bagian dari koalisi pemerintahan maupun berada di luar pemerintahan sebagai oposisi.
komentar itu muncul setelah beredar informasi mengenai salah satu tokoh pdip yang disebut ikut hadir dalam aksi demonstrasi mahasiswa di jakarta beberapa waktu lalu. kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi sikap politik pdip terhadap pemerintah.
baca juga:govtech nasional meluncur oktober 2026
baca juga:gaji pppk diminta lewat apbn
jazilul menilai bahwa apabila sebuah partai memutuskan berada di luar pemerintahan, maka langkah tersebut merupakan hak politik yang harus dihormati. namun, menurut dia, posisi tersebut perlu disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan berbagai tafsir di tengah masyarakat.
ia juga menekankan bahwa partai-partai yang saat ini tergabung dalam koalisi pemerintah tengah berupaya mengawal berbagai program strategis presiden prabowo subianto agar dapat berjalan sesuai target. oleh karena itu, soliditas antarkekuatan politik dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional.
menurut jazilul, keberadaan partai penyeimbang dalam sistem demokrasi tetap dibutuhkan. namun, fungsi tersebut akan lebih efektif apabila disertai sikap politik yang jelas sehingga publik memahami peran yang dijalankan.
baca juga:dari jembatan gantung hingga lpju, beragam aspirasi mengemuka dalam reses anggota fraksi hanura oki
baca juga:mbg perkuat penyerapan hasil pangan lokal
sementara itu, jawaban singkat puan maharani dipandang sebagai penegasan bahwa pdip tetap memiliki garis politik yang konsisten.
meski belum memerinci posisi partainya dalam konfigurasi politik nasional saat ini, puan memastikan bahwa pdip tidak berada dalam situasi yang disebut sebagai posisi "abu-abu", sebagaimana anggapan yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir.(ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 21 Juli 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan