Banyuasin Targetkan Raih WTP ke-15

Reporter: Roni |

Editor: Yuli |

Minggu , 31 May 2026 - 18:01

Bupati Banyuasin, H. Askolani menghadiri rapat pembahasan rencana aksi pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK Perwakilan Sumsel, Jumat (29/5/2026).-foto:Istimewa-

BANYUASIN,KORANPALPOS.COM - Pemerintah Kabupaten Banyuasin mulai menyiapkan langkah strategis dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Bupati Banyuasin, Askolani, dalam rapat pembahasan rencana aksi (action plan) pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (29/5/2026).

Dalam rapat tersebut, Bupati Banyuasin didampingi Sekretaris Daerah Banyuasin Erwin Ibrahim serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuasin Yuni Khairani.

Pembahasan difokuskan pada tindak lanjut rekomendasi BPK RI yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2025.

Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki keterkaitan langsung dengan rekomendasi tersebut turut dilibatkan dalam penyusunan rencana aksi.

Di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pendidikan, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, RSUD Banyuasin, Dinas Kesehatan, serta Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Kominfo-SP) Banyuasin.

Keterlibatan berbagai OPD tersebut dinilai penting guna memastikan seluruh rekomendasi yang diberikan BPK dapat ditindaklanjuti secara terukur, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam kesempatan itu, BPK Perwakilan Sumatera Selatan memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Salah satu poin utama yang menjadi perhatian adalah peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap persiapan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 18 dan Nomor 19.

banyuasin targetkan raih wtp ke-15                            banyuasin,koranpalpos.com - pemerintah kabupaten banyuasin mulai menyiapkan langkah strategis dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (bpk) republik indonesia terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) tahun anggaran 2025.
komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran bupati banyuasin, askolani, dalam rapat pembahasan rencana aksi (action plan) pemeriksaan lkpd tahun anggaran 2025 yang digelar di kantor badan pemeriksa keuangan (bpk) perwakilan provinsi sumatera selatan, jumat (29/5/2026).
dalam rapat tersebut, bupati banyuasin didampingi sekretaris daerah banyuasin erwin ibrahim serta kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) banyuasin yuni khairani.
baca juga:pertamina drilling gandeng halliburton, bidik proyek migas dan geothermal global hingga timur tengah
baca juga:hari raya waisak, 1 orang warga binaan lapas sekayu dapat remisi khusus
pembahasan difokuskan pada tindak lanjut rekomendasi bpk ri yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan (lhp) atas sistem pengendalian intern (spi) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pemerintah kabupaten banyuasin tahun 2025.
sejumlah organisasi perangkat daerah (opd) yang memiliki keterkaitan langsung dengan rekomendasi tersebut turut dilibatkan dalam penyusunan rencana aksi.
di antaranya dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr), badan pendapatan daerah (bapenda), dinas pendidikan, inspektorat, sekretariat dprd, sekretariat daerah, rsud banyuasin, dinas kesehatan, serta dinas komunikasi informatika statistik dan persandian (kominfo-sp) banyuasin.
baca juga:baznas oku gandeng dinas perkim jalankan program bedah rumah
baca juga:satu jamaah haji oku meninggal dunia di makkah
keterlibatan berbagai opd tersebut dinilai penting guna memastikan seluruh rekomendasi yang diberikan bpk dapat ditindaklanjuti secara terukur, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
dalam kesempatan itu, bpk perwakilan sumatera selatan memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah kabupaten banyuasin.
salah satu poin utama yang menjadi perhatian adalah peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap persiapan penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan (psap) nomor 18 dan nomor 19.
baca juga:curup tenang jadi destinasi favorit keluarga di sumatera selatan
baca juga: bpbd sumsel catat 90 kejadian bencana 
bpk merekomendasikan agar bupati banyuasin menginstruksikan sekretaris daerah bersama kepala bpkad untuk memperkuat koordinasi, pengawasan, serta menyusun rencana aksi yang dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan atau timeline yang jelas terkait implementasi kedua standar akuntansi tersebut.
penerapan psap 18 dan psap 19 menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola keuangan daerah agar semakin transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku secara nasional.
bupati banyuasin askolani menegaskan bahwa pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah disampaikan oleh bpk ri.
menurutnya, rekomendasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintah kabupaten banyuasin.
ia juga menyampaikan apresiasi kepada bpk ri perwakilan sumatera selatan atas berbagai masukan dan pembinaan yang selama ini diberikan kepada pemkab banyuasin.
"seluruh rekomendasi yang disampaikan akan segera kami tindak lanjuti melalui rencana aksi yang terukur dan melibatkan seluruh opd terkait. kami mengucapkan terima kasih atas arahan dan masukan yang diberikan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan di banyuasin," ujar askolani.
lebih lanjut, askolani berharap kabupaten banyuasin kembali mampu mempertahankan prestasi opini wajar tanpa pengecualian (wtp) dari bpk ri pada tahun ini.
harapan tersebut bukan tanpa alasan. hingga saat ini, kabupaten banyuasin tercatat telah berhasil meraih opini wtp selama 14 tahun berturut-turut, sebuah capaian yang menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
menurut askolani, keberhasilan mempertahankan opini wtp bukan hanya menjadi prestasi administratif semata, melainkan juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
"insha allah, kami berharap banyuasin kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian yang ke-15 tahun ini. prestasi tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan kepada masyarakat," katanya.
melalui penyusunan rencana aksi yang komprehensif serta penguatan koordinasi antar-opd, pemerintah kabupaten banyuasin optimistis dapat memenuhi seluruh rekomendasi bpk dan mempertahankan rekam jejak positif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 1 Juni 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan