MPR Dukung Reformasi Ekspor SDA

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) melalui pembentukan badan pengelola ekspor.

Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan perdagangan komoditas sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari sektor ekspor.

Menurut Eddy, pengelolaan SDA harus benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

BACA JUGA:KEM-PPKF Dinilai Lindungi Rakyat

BACA JUGA:Kemendagri Ingatkan Pemda Jangan Ragu Berinovasi Demi Pelayanan Publik Inklusif

Ia menegaskan kekayaan alam Indonesia semestinya memberikan manfaat optimal bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

“Penataan tata kelola ekspor komoditas menjadi langkah penting agar kekayaan alam Indonesia dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan rakyat,” ujar Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia menilai selama ini masih terdapat berbagai persoalan dalam tata niaga ekspor komoditas, terutama praktik pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya atau under invoicing serta pengalihan harga atau transfer pricing yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha.

BACA JUGA:Rapat Paripurna DPRD Prabumulih 2026: Dua Raperda Disetujui, Status Perseroda Petro Prabu Masih Tertunda

BACA JUGA:Yusril Tegaskan Pemerintah Tak Pernah Perintahkan Pembubaran Nobar Film 'Pesta Babi'

Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap belum optimalnya penerimaan negara dari sektor ekspor SDA.

Eddy mengatakan pembentukan badan pengelola ekspor dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat pengawasan terhadap arus perdagangan komoditas strategis Indonesia.

Dengan sistem yang lebih terintegrasi dan transparan, pemerintah diharapkan mampu memastikan seluruh nilai ekspor tercatat secara akurat sehingga devisa negara dapat meningkat.

BACA JUGA:Prabowo Subianto Sebut Kebocoran Kekayaan Negara Jadi Penyebab Gaji Guru dan ASN Masih Rendah