APBN 2027 Fokus Kesejahteraan Rakyat

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Menurutnya, pemerintah ingin memastikan setiap kebijakan fiskal mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di tengah tantangan ekonomi global yang terus berkembang.

Pernyataan itu disampaikan Puan usai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.

BACA JUGA:Surya Paloh Optimistis Rupiah Menguat Usai Pidato Prabowo Subianto soal KEM-PPKF 2027 di DPR RI

BACA JUGA:Prabowo Subianto Sebut Kebocoran Kekayaan Negara Jadi Penyebab Gaji Guru dan ASN Masih Rendah

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo hadir secara langsung untuk menyampaikan pidato mengenai KEM-PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2027 di hadapan anggota dewan dan jajaran pemerintah.

Puan mengatakan kehadiran Presiden dalam forum resmi parlemen menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam menyusun arah pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Ia menilai rancangan APBN 2027 tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat perlindungan sosial, memperluas pembangunan, dan menjaga daya beli rakyat.

BACA JUGA:MPR Dorong RUU Obligasi Daerah Segera Disahkan untuk Perkuat Pembiayaan Pembangunan Daerah

BACA JUGA:Pemerintah Perkuat Perlindungan PMI Lewat Gerakan Nasional Migran Aman

“Pemerintah ingin memastikan APBN benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Ini menjadi komitmen penting agar pembangunan nasional berjalan lebih inklusif dan menyentuh kebutuhan rakyat,” ujar Puan.

Ia juga mengapresiasi isi KEM-PPKF yang menurutnya memberikan optimisme bagi masyarakat di tengah dinamika ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, hingga tantangan stabilitas pasar internasional.

Menurut dia, kebijakan fiskal yang dirancang pemerintah harus mampu menjaga ketahanan ekonomi nasional sekaligus menciptakan peluang kesejahteraan yang lebih merata.

BACA JUGA:Megawati dan Dubes Kuwait Bahas Dampak Konflik Timur Tengah bagi Indonesia