Nadiem Makarim Resmi Jadi Tahanan Rumah, Ini Pertimbangan Hakim

Reporter: Echi |

Editor: Maryati |

Selasa , 12 May 2026 - 06:03

Hakim kabulkan pengalihan penahanan Nadiem Makarim jadi tahanan rumah-Foto : Antara-

KORANPALPOS.COM - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pengalihan status penahanan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019–2024, Nadiem Anwar Makarim, dari tahanan rumah tahanan (rutan) menjadi tahanan rumah.

Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menyampaikan keputusan tersebut dalam sidang pemeriksaan terdakwa pada Senin (11/5) malam.

Pengalihan status penahanan mulai berlaku sejak 12 Mei 2026 dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan terdakwa.

“Mengalihkan jenis penahanan terdakwa terhitung sejak tanggal 12 Mei 2026,” ujar hakim dalam persidangan.

Meski demikian, majelis hakim menetapkan sejumlah syarat ketat selama Nadiem menjalani tahanan rumah.

Ia diwajibkan berada di kediamannya selama 24 jam penuh setiap hari dan tidak diperkenankan keluar rumah kecuali untuk keperluan tertentu yang telah ditetapkan pengadilan.

Hakim memberikan pengecualian bagi Nadiem untuk menjalani operasi medis yang dijadwalkan pada Rabu (13/5), menjalani perawatan lanjutan di rumah sakit, serta menghadiri persidangan.

Untuk kebutuhan kontrol kesehatan lainnya, Nadiem wajib memperoleh izin tertulis dari ketua majelis hakim berdasarkan rekomendasi dokter.

Selain itu, selama menjalani tahanan rumah, Nadiem diwajibkan mengenakan alat pemantau elektronik dan melapor kepada jaksa penuntut umum (JPU) sebanyak dua kali dalam sepekan.

nadiem makarim resmi jadi tahanan rumah, ini pertimbangan hakim                            koranpalpos.com - majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri jakarta pusat mengabulkan permohonan pengalihan status penahanan mantan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi periode 2019–2024, nadiem anwar makarim, dari tahanan rumah tahanan (rutan) menjadi tahanan rumah.
ketua majelis hakim purwanto abdullah menyampaikan keputusan tersebut dalam sidang pemeriksaan terdakwa pada senin (11/5) malam.
pengalihan status penahanan mulai berlaku sejak 12 mei 2026 dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan terdakwa.
baca juga:tiga terdakwa dugaan korupsi kur di oki segera disidang, berkas perkara telah dilimpahkan
baca juga:kasus dugaan korupsi kredit pt bss dan pt sal, kejati sumsel terima pengembalian rp591 miliar
“mengalihkan jenis penahanan terdakwa terhitung sejak tanggal 12 mei 2026,” ujar hakim dalam persidangan.
meski demikian, majelis hakim menetapkan sejumlah syarat ketat selama nadiem menjalani tahanan rumah.
ia diwajibkan berada di kediamannya selama 24 jam penuh setiap hari dan tidak diperkenankan keluar rumah kecuali untuk keperluan tertentu yang telah ditetapkan pengadilan.
baca juga:kejati sumsel kembali tetapkan 3 tersangka dugaan korupsi kur mikro bsb, satu tersangka asn ogan ilir 
baca juga:kasus korupsi kur bsb martapura oku timur, 2 mantan pimpinan cabang jadi tersangka
hakim memberikan pengecualian bagi nadiem untuk menjalani operasi medis yang dijadwalkan pada rabu (13/5), menjalani perawatan lanjutan di rumah sakit, serta menghadiri persidangan.
untuk kebutuhan kontrol kesehatan lainnya, nadiem wajib memperoleh izin tertulis dari ketua majelis hakim berdasarkan rekomendasi dokter.
selain itu, selama menjalani tahanan rumah, nadiem diwajibkan mengenakan alat pemantau elektronik dan melapor kepada jaksa penuntut umum (jpu) sebanyak dua kali dalam sepekan.
baca juga:kejati sumsel geledah kantor dishub muba terkait dugaan korupsi lalu lintas pelayaran di sungai lalan
baca juga:uang miliaran disita kejari mura ‘sikat’ uang korupsi sawit yang dipendam dijakarta
majelis hakim juga memerintahkan nadiem menyerahkan seluruh dokumen perjalanan, termasuk paspor republik indonesia maupun paspor asing apabila ada, kepada jpu.
ia turut dilarang melakukan komunikasi langsung ataupun tidak langsung dengan para saksi maupun terdakwa lain dalam perkara dugaan korupsi pengadaan chromebook.
tak hanya itu, nadiem juga dilarang memberikan pernyataan kepada media massa terkait perkara yang tengah berjalan tanpa izin tertulis dari majelis hakim.
baca juga:korupsi dana desa hampir setengah milyar, kades sebokor ditahan jaksa
baca juga:kasus korupsi di muara enim karena ada kesepakatan eksekutif membuka peluang bancaan korupsi 
selama masa tahanan rumah, ia hanya diperbolehkan menerima tamu dari kalangan keluarga inti, kuasa hukum yang tercatat dalam berkas perkara, serta tenaga medis yang menangani kesehatannya.
petugas dari kejaksaan juga diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan ke kediaman nadiem guna memastikan seluruh ketentuan tahanan rumah dipatuhi.
dalam perkara ini, nadiem didakwa terlibat dalam dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan melalui pengadaan laptop chromebook dan chrome device management (cdm) di lingkungan kemendikbudristek pada periode 2019–2022.
jaksa menyebut dugaan korupsi tersebut menyebabkan kerugian negara mencapai rp2,18 triliun.
rinciannya terdiri dari rp1,56 triliun terkait program digitalisasi pendidikan serta kerugian sebesar 44,05 juta dolar as atau setara rp621,39 miliar akibat pengadaan cdm yang dinilai tidak diperlukan dan tidak memberikan manfaat.
pengadaan perangkat pembelajaran berbasis teknologi informasi itu diduga tidak dilaksanakan sesuai prinsip dan perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
dalam dakwaan, nadiem disebut melakukan perbuatan tersebut bersama tiga terdakwa lain yang disidangkan terpisah, yakni ibrahim arief alias ibam, mulyatsyah, dan sri wahyuningsih.
sementara satu tersangka lainnya, jurist tan, hingga kini masih berstatus buron.
jaksa juga menduga nadiem menerima aliran dana sebesar rp809,59 miliar yang disebut berasal dari pt aplikasi karya anak bangsa (pt akab) melalui pt gojek indonesia.
sebagian besar sumber dana pt akab disebut berasal dari investasi google senilai 786,99 juta dolar as.
dugaan itu dikaitkan dengan laporan kekayaan nadiem dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) tahun 2022 yang mencatat kepemilikan surat berharga senilai rp5,59 triliun.
atas perkara tersebut, mantan mendikbudristek itu dijerat pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 juncto pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan uu nomor 20 tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 6 Juni 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan