DPR Pertahankan Kendali RUU Pemilu

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Senin , 11 May 2026 - 19:29

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin.-Foto: Antara-

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum tidak perlu dialihkan pengusulnya dari DPR kepada pemerintah.

Menurutnya, proses legislasi terkait RUU Pemilu saat ini telah berjalan sesuai mekanisme di parlemen dan tinggal diperkuat melalui pembahasan bersama pemerintah.

Khozin menjelaskan, RUU Pemilu telah resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas sebagai usulan inisiatif DPR.

Karena itu, langkah yang paling tepat adalah melanjutkan proses yang sudah berjalan tanpa harus memulai ulang melalui mekanisme baru.

“Pembahasan sudah berjalan di DPR dan sejumlah tahapan awal telah dilakukan. Tidak ada alasan untuk mengganti pengusul karena substansi dan prosesnya sudah disiapkan,” ujarnya di Jakarta, Senin.

Ia menyebut Komisi II DPR selama ini aktif menghimpun berbagai masukan dari akademisi, pegiat demokrasi, lembaga swadaya masyarakat, hingga organisasi yang fokus pada isu kepemiluan.

Berbagai pandangan tersebut dikumpulkan melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU) guna menyusun formulasi sistem pemilu yang dinilai lebih efektif dan sesuai kebutuhan demokrasi ke depan.

Selain itu, DPR juga telah menugaskan Badan Keahlian Dewan (BKD) untuk melakukan sinkronisasi berbagai materi pembahasan serta menyiapkan simulasi terhadap sejumlah isu strategis dalam RUU Pemilu.

Langkah itu dinilai penting agar pembahasan nantinya lebih matang dan tidak menimbulkan persoalan baru saat diterapkan.

dpr pertahankan kendali ruu pemilu                            jakarta - anggota komisi ii dpr ri muhammad khozin menegaskan bahwa pembahasan rancangan undang-undang (ruu) tentang pemilihan umum tidak perlu dialihkan pengusulnya dari dpr kepada pemerintah.
menurutnya, proses legislasi terkait ruu pemilu saat ini telah berjalan sesuai mekanisme di parlemen dan tinggal diperkuat melalui pembahasan bersama pemerintah.
khozin menjelaskan, ruu pemilu telah resmi masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas sebagai usulan inisiatif dpr.
baca juga:kri canopus perkuat pertahanan laut
baca juga:pks gaungkan mutu pendidikan nasional
karena itu, langkah yang paling tepat adalah melanjutkan proses yang sudah berjalan tanpa harus memulai ulang melalui mekanisme baru.
“pembahasan sudah berjalan di dpr dan sejumlah tahapan awal telah dilakukan. tidak ada alasan untuk mengganti pengusul karena substansi dan prosesnya sudah disiapkan,” ujarnya di jakarta, senin.
ia menyebut komisi ii dpr selama ini aktif menghimpun berbagai masukan dari akademisi, pegiat demokrasi, lembaga swadaya masyarakat, hingga organisasi yang fokus pada isu kepemiluan.
baca juga:dpr desak evaluasi jalan lintas sumatera pasca tragedi bus als
baca juga:prabowo dorong ekonomi biru lewat penguatan kampung nelayan dan ribuan kapal ikan
berbagai pandangan tersebut dikumpulkan melalui rapat dengar pendapat umum (rdpu) guna menyusun formulasi sistem pemilu yang dinilai lebih efektif dan sesuai kebutuhan demokrasi ke depan.
selain itu, dpr juga telah menugaskan badan keahlian dewan (bkd) untuk melakukan sinkronisasi berbagai materi pembahasan serta menyiapkan simulasi terhadap sejumlah isu strategis dalam ruu pemilu.
langkah itu dinilai penting agar pembahasan nantinya lebih matang dan tidak menimbulkan persoalan baru saat diterapkan.
baca juga:prabowo prioritaskan renovasi puskesmas di seluruh indonesia
baca juga:menko polkam djamari chaniago tegaskan polri harus jadi institusi yang dicintai rakyat
khozin menilai pembahasan lebih awal menjadi kebutuhan mendesak mengingat tahapan pemilu 2029 diperkirakan mulai berjalan pada awal 2027 atau sekitar 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.
karena itu, regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu harus diselesaikan jauh sebelum tahapan dimulai.
menurut dia, penyusunan aturan pemilu yang dilakukan lebih dini akan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara maupun peserta pemilu.
baca juga: prabowo bahas energi dan stabilitas kawasan di ktt asean cebu
baca juga:dpr siap bahas revisi uu polri setelah presiden terima rekomendasi komisi percepatan reformasi polri
selain itu, proses pembahasan yang tidak dilakukan mendekati tahapan pemilu juga dinilai dapat mengurangi potensi konflik kepentingan politik.
“kalau dibahas dari sekarang, prosesnya bisa lebih objektif dan tidak terkesan dibuat untuk kepentingan kelompok tertentu. ini penting untuk menjaga kualitas demokrasi,” katanya.
ia juga menegaskan bahwa secara konstitusional baik dpr maupun presiden memiliki hak untuk mengusulkan rancangan undang-undang.
baca juga:mensos pastikan sekolah rakyat luluskan 453 siswa tahun ini
baca juga:jendral dudung emban misi rangkul ulama dari prabowo
namun dalam konteks ruu pemilu, dpr telah lebih dahulu menjalankan proses pembahasan sehingga sebaiknya dilanjutkan hingga tahap final bersama pemerintah.
khozin berharap pemerintah segera terlibat aktif dalam pembahasan agar revisi regulasi pemilu dapat menghasilkan sistem yang lebih baik, transparan, dan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan pemilu 2029 mendatang. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 12 Mei 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan