DPR Desak Evaluasi Jalan Lintas Sumatera Pasca Tragedi Bus ALS

JAKARTA - Kecelakaan maut yang melibatkan bus Antar Lintas Sumatera (ALS) dan truk tangki bahan bakar minyak di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, kembali memunculkan sorotan terhadap kondisi jalan lintas Sumatera.

Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas infrastruktur jalan nasional di kawasan tersebut.

Menurut Zigo, jalur lintas Sumatera memiliki peran vital sebagai penghubung utama aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat antarprovinsi di Pulau Sumatera.

BACA JUGA:Prabowo Dorong Ekonomi Biru Lewat Penguatan Kampung Nelayan dan Ribuan Kapal Ikan

BACA JUGA:Prabowo Prioritaskan Renovasi Puskesmas di Seluruh Indonesia

Karena itu, kerusakan jalan sekecil apa pun dinilai tidak boleh diabaikan karena dapat memicu kecelakaan fatal yang mengancam keselamatan pengguna jalan.

Ia meminta Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat perbaikan pada sejumlah titik yang dianggap rawan kecelakaan, terutama ruas jalan yang berlubang dan minim penerangan.

Menurutnya, kondisi jalan yang buruk tidak hanya menghambat distribusi barang dan jasa, tetapi juga memperbesar risiko kecelakaan lalu lintas.

BACA JUGA:Menko Polkam Djamari Chaniago Tegaskan Polri Harus Jadi Institusi yang Dicintai Rakyat

BACA JUGA: Prabowo Bahas Energi dan Stabilitas Kawasan di KTT ASEAN Cebu

“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Jalan nasional tidak boleh dibiarkan rusak terlalu lama karena dampaknya sangat besar,” ujar Zigo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Politikus tersebut menilai tragedi di Muratara harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi tata kelola transportasi publik secara menyeluruh.

Penanganan pascakecelakaan, kata dia, tidak cukup hanya sebatas pendataan korban dan proses hukum, tetapi perlu diikuti pembenahan sistem pengawasan transportasi dan standar keselamatan kendaraan umum.

BACA JUGA:DPR Siap Bahas Revisi UU Polri Setelah Presiden Terima Rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri