Dorong Percepatan Desa Mandiri
Sekda Edward Candra saat membuka rakortekrenbang urusan PMD di Hotel Beston Palembang. foto: humas pemprov sumsel--
KORANPALPOS.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H membuka Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (UPMD) Tahun 2026 di Hotel Beston Palembang, Senin (27/04/2026).
Dalam sambutannya, Edward Candra menyampaikan bahwa Sumatera Selatan saat ini memiliki 2.853 desa. Dari jumlah tersebut, sekitar 18,9 persen telah masuk kategori desa mandiri. Meski demikian, capaian tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan agar semakin banyak desa bertransformasi menjadi desa mandiri.
“Banyak tantangan yang harus dihadapi. Desa saat ini menjadi ujung tombak program gubernur dalam membangun daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah berharap desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi pusat implementasi program pemerintah sekaligus wadah penyerapan aspirasi masyarakat. Secara teknis, hal tersebut akan dibahas dalam Rakortekrenbang sebagai bagian dari penyusunan dokumen perencanaan daerah.
BACA JUGA:Palembang Tuan Rumah NFSC 2026
BACA JUGA:Aksi Keren Petugas Damkar se-Nusantara di BKB
Menurutnya, urusan pemerintahan desa merupakan bidang yang membutuhkan koordinasi teknis berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat, termasuk hasil pertemuan Menteri Dalam Negeri bersama kepala daerah se-Sumatera yang menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja di desa.
“Desa harus mampu membuka lapangan pekerjaan, bukan justru menjadi tempat yang ditinggalkan. Diperlukan inovasi agar program yang dijalankan mampu menyerap sumber daya manusia di desa,” katanya.
Edward juga mengapresiasi pemerintah daerah yang telah berupaya menciptakan lapangan kerja melalui pembangunan berbasis padat karya dan kegiatan produktif di desa sehingga menjadi sumber mata pencaharian masyarakat.
Selain itu, ia menyoroti keterkaitan desa dengan pertumbuhan ekonomi serta penurunan angka stunting. Saat ini, angka stunting di Sumsel tercatat sebesar 12,9 persen dan terus diupayakan penurunannya melalui berbagai program, seperti pelayanan posyandu bagi ibu hamil dan balita serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
BACA JUGA:Denda Buang Sampah Sembarangan
BACA JUGA:Dua Calon Haji Tertunda Kloter 2 Palembang Akhirnya Berangkat Bersama Kloter 3
“Program-program ini sangat bermanfaat dan berdampak pada penurunan stunting,” ungkapnya.
Dalam pengendalian inflasi, Edward menekankan peran Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang terus digencarkan oleh gubernur. Program ini mendorong ketahanan pangan di tingkat desa, termasuk pengelolaan komoditas strategis seperti cabai yang kerap menjadi penyumbang inflasi.