Perpres 109 Percepat PSEL Nasional

perpres 109 percepat psel nasional jakarta - pemerintah mempercepat transformasi pengelolaan sampah nasional dengan menerbitkan peraturan presiden nomor 109 tahun 2025 yang menjadi landasan baru pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik (psel). kebijakan ini dirancang untuk menjawab persoalan sampah yang kian kompleks sekaligus mendorong pemanfaatannya sebagai sumber energi terbarukan. kepala staf kepresidenan muhammad qodari menjelaskan bahwa aturan terbaru tersebut memberikan kepastian ekonomi yang lebih kuat bagi investor. baca juga:dpr usulkan ruu pengendalian zat berbahaya cegah serangan air keras baca juga:diplomasi korsel dorong konser k-pop salah satu poin utama adalah penetapan harga jual listrik dari psel sebesar usd 0,2 per kwh yang bersifat tetap. skema ini berlaku selama 30 tahun tanpa negosiasi ulang, sehingga dinilai mampu menciptakan iklim investasi yang lebih stabil dan terukur. selain itu, pemerintah menugaskan pt pln (persero) untuk menyerap seluruh listrik yang dihasilkan dari fasilitas psel. langkah ini menjadi jaminan pasar bagi pengembang sekaligus memastikan proyek dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa kekhawatiran kelebihan pasokan energi. baca juga:politik santun kunci demokrasi berkualitas baca juga:korupsi dan pemborosan rusak kepercayaan publik dari sisi insentif, pemerintah juga menyiapkan berbagai stimulus fiskal guna menarik minat pelaku usaha. insentif tersebut meliputi pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn) untuk penggunaan teknologi dalam negeri hingga keringanan pajak penghasilan (pph). tak hanya itu, dukungan pembiayaan turut diperkuat melalui keterlibatan lembaga pengelola investasi nasional, yakni danantara. baca juga:ruu pemilu ditargetkan rampung 2,5 tahun baca juga:jusuf kalla idola gibran perpres ini juga memperluas cakupan produk hasil pengolahan sampah. jika sebelumnya hanya fokus pada listrik, kini pengolahan sampah dapat menghasilkan berbagai bentuk energi lain seperti biogas dan bahan bakar alternatif berupa refuse derived fuel (rdf). diversifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi dari pengelolaan sampah sekaligus mempercepat transisi energi bersih. di sektor birokrasi, pemerintah melakukan terobosan dengan menyederhanakan proses perizinan. baca juga:pembangunan ikn diminta terus berlanjut baca juga:hari kedua utbk snbt 2026 di unsri berjalan lancar, peserta disabilitas dapat fasilitas khusus kewenangan yang sebelumnya tersebar kini disentralisasi ke pemerintah pusat, sehingga waktu pengurusan izin lingkungan dapat dipangkas drastis dari 12–24 bulan menjadi sekitar dua bulan. kebijakan ini dinilai krusial untuk menghindari hambatan administratif yang selama ini menghambat realisasi proyek. tak kalah penting, pemerintah daerah diwajibkan menyediakan lahan bagi pembangunan fasilitas psel tanpa membebani pengembang. langkah ini menjadi bagian dari upaya menciptakan ekosistem investasi yang lebih kondusif di daerah. baca juga:lemhannas tekankan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam kursus pimpinan dprd se-indonesia baca juga:pemerintah targetkan sekolah rakyat capai 100 ribu siswa 2027 berbeda dari kebijakan sebelumnya yang terbatas pada 12 kota, regulasi terbaru ini membuka peluang lebih luas. seluruh daerah dengan timbulan sampah di atas 1.000 ton per hari kini dapat mengembangkan fasilitas psel. pemerintah menargetkan pembangunan di 30 lokasi atau kawasan aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten/kota dengan kapasitas total mencapai 33.000 ton sampah per hari. sebagai tahap awal, proyek ini dijadwalkan memulai peletakan batu pertama pada juni 2026 di sejumlah wilayah strategis, seperti kota bekasi, kota yogyakarta, bogor raya, denpasar raya, serta bandung raya. baca juga:kemendagri wacanakan denda kehilangan ktp-el dalam revisi uu administrasi kependudukan baca juga:presiden prabowo subianto sidak gudang perum bulog pastikan stok beras aman pemerintah optimistis kebijakan ini akan menjadi tonggak penting dalam pengelolaan sampah modern sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. (ant)

Tag

• # menteri pemberdayaan perempuan
• # percepat psel nasional
• # perpres 109
• # menteri luar negeri
• # arifah fauzi
• # sugiono

Share

• 
• 
• 
• 
•