Efisiensi Anggaran, Program Bedah Rumah Dipangkas 50 Persen

Reporter: Ozi |

Editor: Yuli |

Senin , 13 Apr 2026 - 16:48

Efisiensi Anggaran, Program Bedah Rumah Dipangkas 50 Persen-foto:dokumen palpos-

MUARA ENIM,KORANPALPOS.COM - Kebijakan efisiensi anggaran berdampak signifikan terhadap program bedah rumah di Kabupaten Muara Enim. Pada tahun 2026, target penanganan rumah tidak layak huni dipangkas hingga 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika pada tahun 2025 Pemkab Muara Enim mampu menangani sekitar 1.500 unit rumah melalui pendanaan APBD, CSR, dan Baznas, maka tahun ini jumlah tersebut turun menjadi sekitar 750 unit rumah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Muara Enim Ir Febriyansyah Putra, ST, MT, IPU, ASEAN Eng, APEC Eng, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung target nasional pembangunan 3 juta rumah.

"Ini juga sekaligus menjadi prioritas daerah dalam meningkatkan akses hunian layak bagi masyarakat," ujar Febri, sapaan akrabnya, Senin 13 April 2026.

Febri menjelaskan bahwa, penurunan target tersebut tidak lepas dari adanya penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah daerah.

"Meski demikian, Pemkab Muara Enim tetap berupaya mencari solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Salah satunya dengan mengusulkan bantuan ke pemerintah pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Untuk tahun 2026, usulan yang diajukan mencapai 1.000 unit rumah.

"Tentunya kita berharap program BSPS ini bisa menjadi alternatif solusi di tengah keterbatasan anggaran daerah," bebernya.

efisiensi anggaran, program bedah rumah dipangkas 50 persen                            muara enim,koranpalpos.com - kebijakan efisiensi anggaran berdampak signifikan terhadap program bedah rumah di kabupaten muara enim. pada tahun 2026, target penanganan rumah tidak layak huni dipangkas hingga 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
jika pada tahun 2025 pemkab muara enim mampu menangani sekitar 1.500 unit rumah melalui pendanaan apbd, csr, dan baznas, maka tahun ini jumlah tersebut turun menjadi sekitar 750 unit rumah.
pelaksana tugas (plt) kepala dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan (disperkimtan) kabupaten muara enim ir febriyansyah putra, st, mt, ipu, asean eng, apec eng, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung target nasional pembangunan 3 juta rumah.
baca juga:tangis bayi perempuan terdengar di semak belukar 
baca juga:disnaker prabumulih buka pelatihan gratis 2026, ada coa hingga perawatan motor dan mobil
"ini juga sekaligus menjadi prioritas daerah dalam meningkatkan akses hunian layak bagi masyarakat," ujar febri, sapaan akrabnya, senin 13 april 2026.
febri menjelaskan bahwa, penurunan target tersebut tidak lepas dari adanya penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah daerah.
"meski demikian, pemkab muara enim tetap berupaya mencari solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," jelasnya.
baca juga:angin puting beliung terjang prabumulih, 2 rumah di majasari rusak dihantam angin kencang
baca juga: kecamatan baturaja timur jadi juara umum mtq ke xxxii
salah satunya dengan mengusulkan bantuan ke pemerintah pusat melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps).
untuk tahun 2026, usulan yang diajukan mencapai 1.000 unit rumah.
"tentunya kita berharap program bsps ini bisa menjadi alternatif solusi di tengah keterbatasan anggaran daerah," bebernya.
baca juga:angin puting beliung terjang prabumulih, 2 rumah di majasari rusak dihantam angin kencang
baca juga: kecamatan baturaja timur jadi juara umum mtq ke xxxii
adapun kriteria penerima tetap difokuskan pada masyarakat miskin yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 4, serta memiliki rumah dengan kondisi tidak layak huni.
"bantuan dapat berupa pembangunan baru maupun renovasi dengan anggaran rp22,5 juta per rumah, tentunya dengan mempertimbangkan status kepemilikan lahan yang tidak dalam sengketa," jelasnya.
sementara bagi masyarakat yang masih mengontrak, penilaian akan dilakukan berdasarkan kondisi ekonomi dan pekerjaan.
"dengan adanya penyesuaian ini, pemkab muara enim berharap program bedah rumah tetap berjalan optimal meski dalam keterbatasan, serta tetap mampu membantu masyarakat yang paling membutuhkan," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 15 April 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan