Dewan Berang, BSP Klaim Tanah Kaplingan Masuk HGU

Reporter: Ozi |

Editor: Yuli |

Jumat , 10 Apr 2026 - 16:33

CEK LOKASI : Komisi I DPRD Kabupaten Muara Enim didampingi warga, Camat, BPN dan pihak kepolisian mengecek lokasi lahan yang diklaim masuk HGU PT BSP.-foto:dokumen palpos-

MUARA ENIM,KORANPALPOS.COM - Komisi I DPRD Kabupaten Muara Enim menunjukkan sikap tegas terhadap PT Bumi Sawindo Permai (BSP) terkait klaim lahan kapling milik masyarakat Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, yang disebut masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU).

Hal tersebut mencuat saat Komisi I yang dipimpin Ketua Mualimin Fajarudin SPt bersama Anggota Yones Tober Simamora ST SH MH, Yupi SE MM, H Nisrin, dan Hj Titit Susanti SPd MM, turun langsung ke lokasi untuk meninjau sengketa lahan yang telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir, Kamis 9 April 2026, pukul 16.00 WIB.

DPRD menilai terdapat kejanggalan, terutama dugaan perubahan fungsi lahan dari perkebunan menjadi pertambangan.

Anggota Komisi I DPRD Muara Enim Yones Tober Simamora, mengatakan bahwa pihaknya secara administratif telah mempertanyakan status Hak Guna Usaha (HGU) kepada Kantor Pertanahan, PT Bumi Sawindo Permai (BSP), Dinas Perkebunan, serta pemerintah desa terkait permasalahan lahan tersebut.

"Hari ini (Kamis) kita sepakat turun langsung melihat kondisi di lapangan, karena terjadi sengketa antara perusahaan dengan masyarakat, termasuk keterlibatan PT BSP dan PTBA," ujarnya.

Dari hasil peninjauan awal, Komisi I menemukan indikasi adanya perubahan fungsi lahan.

Yones menyebut, lahan yang semestinya berstatus HGU untuk perkebunan diduga telah dimanfaatkan sebagai area pertambangan.

"Kita melihat kalau ini ingin dijadikan tambang. Padahal HGU itu untuk perkebunan. Setelah dari lapangan, kita akan memanggil pihak terkait untuk meminta penjelasan kenapa bisa berubah menjadi tambang,"tegasnya.

Ia menambahkan, apabila berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kawasan tersebut memang diperuntukkan sebagai wilayah tambang, maka status HGU tidak dapat diperpanjang kembali, meskipun telah dilakukan reklamasi.

dewan berang, bsp klaim tanah kaplingan masuk hgu                            muara enim,koranpalpos.com - komisi i dprd kabupaten muara enim menunjukkan sikap tegas terhadap pt bumi sawindo permai (bsp) terkait klaim lahan kapling milik masyarakat desa keban agung, kecamatan lawang kidul, yang disebut masuk dalam hak guna usaha (hgu).
hal tersebut mencuat saat komisi i yang dipimpin ketua mualimin fajarudin spt bersama anggota yones tober simamora st sh mh, yupi se mm, h nisrin, dan hj titit susanti spd mm, turun langsung ke lokasi untuk meninjau sengketa lahan yang telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir,  kamis 9 april 2026, pukul 16.00 wib.
dprd menilai terdapat kejanggalan, terutama dugaan perubahan fungsi lahan dari perkebunan menjadi pertambangan.
baca juga:respon cepat polsek ib i palembang tangani perkelahian remaja sebelum viral di media sosial
baca juga:bupati oku pelajari teknologi budidaya ikan air tawar di sukabumi
anggota komisi i dprd muara enim yones tober simamora, mengatakan bahwa pihaknya secara administratif telah mempertanyakan status hak guna usaha (hgu) kepada kantor pertanahan, pt bumi sawindo permai (bsp), dinas perkebunan, serta pemerintah desa terkait permasalahan lahan tersebut.
"hari ini (kamis) kita sepakat turun langsung melihat kondisi di lapangan, karena terjadi sengketa antara perusahaan dengan masyarakat, termasuk keterlibatan pt bsp dan ptba," ujarnya.
dari hasil peninjauan awal, komisi i menemukan indikasi adanya perubahan fungsi lahan.
baca juga:ogan komering ulu bentuk tim siaga karhutla tingkat desa
baca juga:dinas kesehatan oku beri suntikan vaksin untuk jch
yones menyebut, lahan yang semestinya berstatus hgu untuk perkebunan diduga telah dimanfaatkan sebagai area pertambangan.
"kita melihat kalau ini ingin dijadikan tambang. padahal hgu itu untuk perkebunan. setelah dari lapangan, kita akan memanggil pihak terkait untuk meminta penjelasan kenapa bisa berubah menjadi tambang,"tegasnya.
ia menambahkan, apabila berdasarkan rencana tata ruang wilayah (rtrw) kawasan tersebut memang diperuntukkan sebagai wilayah tambang, maka status hgu tidak dapat diperpanjang kembali, meskipun telah dilakukan reklamasi.
baca juga:tiga sekolah kedinasan di sumatera selatan, lulus langsung kerja 
baca juga:oki siapkan dokumen krb, perkuat mitigasi bencana
"jika sebagian lahan hgu sekitar 8.600 hektare sudah beralih fungsi, maka ke depan tidak bisa lagi diajukan menjadi hgu dan akan dikembalikan ke negara," jelasnya.
komisi i juga menegaskan akan menggelar rapat lanjutan dengan menghadirkan seluruh pihak terkait, mulai dari camat, kepala desa, opd, perusahaan hingga masyarakat.
hasilnya akan direkomendasikan kepada bupati muara enim untuk segera mengambil langkah penyelesaian.
"masalah ini sudah berlarut sejak 2022 dan belum ada titik terang. kita kasihan dengan masyarakat, apalagi mereka berada di ring satu. kami tidak menghambat investasi, tapi masyarakat juga harus mendapatkan haknya," tambah yones.
di sisi lain, kepala desa keban agung fajrol bahri, mengungkapkan bahwa sekitar 761 kapling milik warga terdampak klaim hgu oleh pt bsp. 
ia berharap ada kebijakan konkret agar permasalahan ini tidak berlarut-larut.
"masyarakat sudah sangat sabar. mereka hanya meminta haknya dikembalikan sesuai nilai saat membeli tanah," katanya.
hal senada disampaikan camat lawang kidul zulchaidir sidik yang mengapresiasi langkah cepat dprd dalam memfasilitasi penyelesaian konflik.
"kami berharap ada solusi terbaik yang menguntungkan semua pihak. perusahaan juga diharapkan terbuka dan berkoordinasi dengan pemerintah," ujarnya.
sementara itu, perwakilan masyarakat, iin sahri (59), menegaskan bahwa lahan kaplingan masyarakat tersebut dibeli secara sah sejak tahun 2010 hingga 2012.
namun, sejak agustus 2025, lahan mulai digarap oleh pihak perusahaan dengan alasan masuk hgu.
"kami membeli tanah ini, bukan meminta. tapi tiba-tiba diklaim masuk hgu tanpa ada sosialisasi sebelumnya. kami minta keadilan," ujarnya.
senada, ali darwanto selaku penerima kuasa penjual kapling menyatakan bahwa sengketa ini telah berlangsung sejak 2021.
ia menegaskan bahwa desa keban agung tidak termasuk dalam wilayah hgu berdasarkan data sebelumnya.
"bahkan menurut bpn, desa ini tidak masuk dalam hgu. namun di lapangan, lahan yang diklaim justru ditambang oleh ptba," ungkapnya.
di sisi lain, humas pt bsp, fran sitinjak, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung peninjauan lapangan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. ia menjelaskan bahwa hgu perusahaan telah terbit sejak tahun 1994.
"terkait pengelolaan lahan dilakukan bertahap. dasar kami adalah hgu. jika ada klaim masyarakat, maka perlu pembuktian kepemilikan lahan yang sah, dan itu ranahnya di pengadilan," jelasnya.
ia juga membenarkan adanya kerja sama pemanfaatan lahan antara pt bsp dan ptba, serta berharap permasalahan ini dapat diselesaikan tanpa merugikan pihak mana pun.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 6 Juni 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan