PP Tunas Jadi Fondasi Perlindungan Anak di Era Digital

Reporter: Bambang |

Editor: Dahlia |

Jumat , 03 Apr 2026 - 20:45

Sekretaris Kemendukbangga/Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiyono menyatakan pihaknya memilih jalur nonformal dengan menerjunkan TPK untuk menyosialisasikan substansi PP Tunas. -Foto: ANTARA-

KORANPALPOS.COM - Psikolog di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Sumarni menilai PP Tunas menjadi fondasi kuat dalam mendorong perubahan sosial anak ke arah yang lebih positif.

Sumarni mengatakan, jika anak memiliki lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan teman sebaya melalui kegiatan kelompok yang positif, maka mereka akan tumbuh dengan keterampilan sosial yang baik.

Dengan demikian dalam jangka panjang anak akan mampu mengembangkan empati, mengenali potensi diri, menghadapi tantangan, serta memanfaatkan peluang secara optimal.

Selain itu, kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas) yang diikuti Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) Nomor 9 tahun 2026 berpotensi meningkatkan fokus belajar anak, karena ada kontrol dalam penggunaan gawai dan konten di media sosial.

Hal demikian juga berdampak pada kesehatan mental anak, sebab pengguna gawai yang lebih teratur dapat mengurangi risiko stres akibat terlalu lama beraktivitas secara individual di ruang digital.

“Dengan adanya aturan ini, anak memiliki lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan teman sebaya, yang berdampak baik bagi kesehatan fisik dan mental,” ucapnya.

Menurut dia, ruang digital pada dasarnya memiliki dampak negatif dan positif.

Dalam hal negatif ruang digital berpotensi menimbulkan kecanduan, bisa membuat anak terkena paparan cyberbullying, serta akses terhadap konten dan aplikasi yang tidak sesuai usia anak.

Ia menjelaskan pada usia di bawah 16 tahun, bagian otak prefrontal cortex masih berkembang, sehingga kemampuan mengontrol emosi dan mengambil keputusan belum optimal.

pp tunas jadi fondasi perlindungan anak di era digital                            koranpalpos.com - psikolog di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (uptd ppa) kabupaten natuna, provinsi kepulauan riau, sumarni menilai pp tunas menjadi fondasi kuat dalam mendorong perubahan sosial anak ke arah yang lebih positif.
sumarni mengatakan, jika anak memiliki lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan teman sebaya melalui kegiatan kelompok yang positif, maka mereka akan tumbuh dengan keterampilan sosial yang baik.
dengan demikian dalam jangka panjang anak akan mampu mengembangkan empati, mengenali potensi diri, menghadapi tantangan, serta memanfaatkan peluang secara optimal.
baca juga:universitas sriwijaya terima 2.294 mahasiswa baru jalur snbp 2026/2027
baca juga:kemkomdigi kawal infrastruktur digital dukung kebijakan wfh 
selain itu, kehadiran peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 (pp tunas) yang diikuti peraturan menteri komunikasi dan digital (permenkomdigi) nomor 9 tahun 2026 berpotensi meningkatkan fokus belajar anak, karena ada kontrol dalam penggunaan gawai dan konten di media sosial.
hal demikian juga berdampak pada kesehatan mental anak, sebab pengguna gawai yang lebih teratur dapat mengurangi risiko stres akibat terlalu lama beraktivitas secara individual di ruang digital.
“dengan adanya aturan ini, anak memiliki lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan teman sebaya, yang berdampak baik bagi kesehatan fisik dan mental,” ucapnya.
baca juga:sppg disuspend, bgn pastikan perbaikan layanan
baca juga:apresiasi penurunan angka kecelakaan saat operasi ketupat 2026
menurut dia, ruang digital pada dasarnya memiliki dampak negatif dan positif.
dalam hal negatif ruang digital berpotensi menimbulkan kecanduan, bisa membuat anak terkena paparan cyberbullying, serta akses terhadap konten dan aplikasi yang tidak sesuai usia anak.
ia menjelaskan pada usia di bawah 16 tahun, bagian otak prefrontal cortex masih berkembang, sehingga kemampuan mengontrol emosi dan mengambil keputusan belum optimal.
baca juga:wfh dan wfa jadi strategi hemat energi nasional
baca juga:strategi nasional hadapi ancaman krisis energi global
kondisi ini membuat anak cenderung impulsif dan rentan terhadap tekanan sosial, sehingga belum mampu mempertimbangkan risiko secara matang saat berinteraksi di ruang digital.
di sisi lain, penggunaan media sosial yang sesuai aturan dapat memberi dampak positif. anak dapat lebih produktif, memanfaatkan teknologi secara aman, dan mengembangkan potensi diri.
anak, lanjut dia, dapat memanfaatkan media sosial untuk mengikuti lomba, menulis, membagikan kegiatan edukatif, atau membuat konten kreatif yang inspiratif bagi lingkungan sebayanya.
baca juga:prabowo dorong hemat bbm dan wfh antisipasi krisis global
baca juga:status siaga tni respons konflik timur tengah
ia menegaskan, keberhasilan kebijakan ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, orang tua, guru, dan anak agar perlindungan di ruang digital dapat berjalan optimal.
"orang tua merupakan tokoh utama dalam penerapan kebijakan ini, sebab merupakan orang yang memiliki kendali penuh terhadap anak. pengawasan dan pendampingan dari orang tua perlu dilakukan secara baik dan maksimal. untuk mengimplementasikan itu orang tua harus belajar melakukan komunikasi terbuka dengan anak," jelasnya.sementara rektor uin ar-raniry banda aceh, prof mujiburrahman menilai peraturan menteri komunikasi dan digital nomor 9 tahun 2026 yang berlaku mulai 28 maret sebagai langkah strategis dalam menyiapkan generasi masa depan indonesia sekaligus menjadi investasi kepemimpinan nasional.
“regulasi ini penting untuk memastikan anak-anak kita tumbuh dalam ekosistem digital yang sehat, aman, dan produktif. ini bukan hanya soal perlindungan, tapi juga investasi jangka panjang untuk kepemimpinan nasional,” katanya di darussalam, banda aceh.
ia menjelaskan, aturan tersebut merupakan turunan dari peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak (pp tunas).
ia mengatakan, penguatan ruang digital anak akan berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia indonesia sekaligus dalam jangka panjang menjadi fondasi bagi lahirnya generasi yang tidak hanya cakap teknologi, tetapi juga berkarakter.
menurut rektor, dalam pelaksanaan regulasi tersebut keluarga yakni orang tua tetap menjadi garda terdepan dalam mendampingi anak dalam menggunakan teknologi.
“karakter anak sangat ditentukan oleh keluarga. etika digital itu berawal dari rumah. jika keluarga kuat, maka anak tidak mudah terjebak pada dampak negatif internet,” katanya.
rektor juga melihat regulasi ini sebagai upaya memperkuat modal sosial bangsa yakni anak-anak yang harus diarahkan menjadi agen kebaikan di ruang digital, bukan sekadar konsumen media sosial.
“kalau tidak diatur, anak akan sibuk di ruang digital tanpa arah dan jika dibimbing, internet justru bisa menjadi modal kapital dan modal sosial mendorong kolaborasi, empati, dan gotong royong,” katanya.
prof mujib mengaitkan kebijakan tersebut dengan konsep society 5.0 yang menempatkan manusia sebagai pengendali teknologi yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan sebaliknya.
“ini sangat relevan. kita ingin anak-anak menjadi subjek, bukan objek dari teknologi,” katanya.
dari sisi perguruan tinggi, ia menekankan pentingnya penguatan literasi digital, karena kampus memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan generasi muda yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga memiliki etika dan kesadaran digital.
“kampus harus mendorong empat pilar utama, yaitu budaya digital, kecakapan digital, etika digital, dan keamanan digital. ini penting, terutama bagi orang tua muda yang perlu pemahaman mendalam dalam mendidik anak di era digital,” katanya.
ia mengatakan keberhasilan regulasi sangat bergantung pada sinergi semua pihak mulai keluarga, masyarakat, kampus, dan pemerintah.
“teknologi tidak bisa dihindari dan yang harus kita lakukan adalah memastikan manusia tetap menjadi pengendali. di situlah peran regulasi ini menjadi sangat penting,” ujar rektor.
sedangkan pemerhati anak di kepulauan riau, ery syahrial menyebut kehadiran peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak (pp tunas) dapat melindungi anak dari kejahatan dunia digital.
"kebijakan ini mendesak dilakukan agar proses tumbuh kembang anak-anak kita semakin membaik ke depannya," kata ery di tanjungpinang.
pp tunas mulai diimplementasikan pemerintah pusat melalui kementerian komunikasi dan digital (komdigi) ri per tanggal 28 maret 2026.
ery menyambut baik pemberlakuan pp tunas sebagai upaya melindungi anak dari kasus-kasus kejahatan melalui dunia digital yang belakangan makin marak, seperti cyberbullying, kemudian anak menjadi pelaku dan korban berbagai macam tindak pidana, termasuk risiko kesehatan fisik dan mental.
ia mencontohkan baru-baru ini menerima laporan orang tua dari seorang siswi smp di kota tanjungpinang yang menjadi korban pelecehan seksual melalui digital oleh teman lelakinya yang juga seorang siswa sma.
"pelaku mengancam menyebarkan video seksual korban melalui media sosial, bahkan pelaku nekat menelepon pihak sekolah siswi bersangkutan," ungkap ery.
kondisi itu, katanya, salah satunya sebagai dampak dari minimnya pembatasan penggunaan gawai maupun akun media sosial bagi anak-anak, terutama di kalangan pelajar.
menurut dia, data menunjukkan anak-anak usia dini di indonesia bisa menghabiskan sekitar tujuh jam sehari untuk bermain gawai, dengan didominasi usia empat sampai enam tahun 53 persen, lalu usia satu sampai empat tahun 33 persen, termasuk anak di bawah usia satu tahun 4,3 persen.
"artinya, memang harus ada upaya pemerintah untuk menekan kasus anak yang terjadi akibat penggunaan gawai maupun media sosial yang berlebihan," ungkapnya.
oleh karena itu, ery mendukung penerapan pp tunas sebagai gerakan bersama membatasi penggunaan media sosial, termasuk penggunaan gawai dengan campur tangan pengawasan dari orang tua maupun lingkungan pendidikan.
pembatasan itu bertujuan menjauhkan anak dari paparan konten negatif di media sosial.
kendati demikian, ery pun berharap pembatasan media sosial tersebut tidak lantas menutup akses informasi anak di dunia digital.
pada era digital saat ini, lanjut dia, anak-anak tetap butuh sekaligus berhak atas penyebaran dan perolehan informasi, apalagi yang bersifat pengetahuan.
"dalam internet juga banyak informasi positif dan berguna bagi anak dalam rangka belajar dan menggali potensi ke depan," ucapnya.
dia turut menyarankan ke depan akses informasi digital anak bisa melalui akun media sosial orang tua atau guru di sekolah, sehingga perilaku anak usia dini di ruang digital dapat diawasi, di satu sisi informasi yang diperoleh betul-betul tersaring dan positif.
mantan komisioner kppad kepri itu pun mendorong pemerintah daerah setempat gencar sosialisasi kebijakan pp tunas kepada masyarakat, terutama orang tua serta lingkungan pendidikan.
"penerapan kebijakan ini memerlukan kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat sampai satuan pendidikan," demikian ery.terpisah, kalangan psikolog menilai aturan pembatasan akun media sosial bagi anak di bawah 16 tahun yang diberlakukan mulai 28 maret 2026 melalui peraturan menteri komunikasi dan digital (komdigi) nomor 9 tahun 2026 dinilai memberi pengaruh positif bagi anak maupun remaja.
"pembatasan medsos ini dapat berpengaruh positif bagi perkembangan mereka. saya sempat berdiskusi dengan anak-anak di rumah dan kami beranggapan bahwa akun medsos anak di bawah 16 tahun langsung dinonaktifkan, itu sudah tepat," kata psikolog universitas negeri makassar (unm) haerani nur di makassar, sulawesi selatan.
pembatasan tersebut merujuk peraturan menteri komdigi nomor 9 tahun 2026 tentang peraturan pemerintah (pp) nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak (pp tunas).
menurutnya, medsos yang digemari orang dari segala usia, termasuk anak, adalah platfom tiktok dan youtube. namun demikian perlu ditelaah lebih lanjut apakah fenomena tersebut terjadi masif di masyarakat.
tetapi fenomena ini memunculkan pertanyaan apakah anak yang membuat akun medsos sudah sesuai data usianya, sepertinya tidak semua demikian.
karena tidak semua terdata siapa saja yang memilih akun di usia 16 tahun ke bawah.
oleh karena itu perlu dicek regulasi yang berlaku dan bagaimana mekanisme pemantauannya.
selain itu apakah hanya medsos kebanyakan diakses anak, sehingga perlu dikroscek apa saja sering diakses anak selain medsos agar tujuan membatasi screen time anak menjadi efektif.
selain dampak negatif yang ditimbulkan, kata kepala jurusan psikologi unm ini, perlu juga mengecek dampak positif dari penggunaan medsos tersebut bagi anak. misalnya, beberapa tayangan di youtube bermanfaat untuk stimulasi perkembangan anak.
"aktivitas dilakukan anak di tiktok misalnya, dapat menjadi wadah menyalurkan bakat anak (punya akun berjualan). menurutku, selain pembatasan penggunaan medsos, pendampingan orang tua perlu dilakukan," kata ketua forum komunikasi orangtua anak spesial indonesia (forkasi) chapter makassar itu.
hal senada disampaikan psikolog lainnya andi dewi neswaty. ia menyebut dari perspektif psikologi perkembangan anak dan remaja, arah pembatasan ini bisa dikatakan tepat sebagai langkah preventif.
sebab, anak dan remaja, ungkap dia, belum sepenuhnya memiliki kapasitas regulasi diri yang matang, baik dalam mengelola emosi, impuls, maupun dalam menyaring informasi sosial yang kompleks seperti di medsos.
untuk itu pembatasan akan efektif mesti dibarengi dengan peran aktif orang tua dalam membimbing, bukan sekadar melarang.
jika hanya pembatasan tanpa edukasi, ada kemungkinan anak justru mencari cara lain untuk tetap mengakses, tapi tanpa pengawasan.
"jadi yang ideal adalah kombinasi antara aturan yang jelas, komunikasi yang terbuka, dan literasi digital di dalam keluarga," tutur andi dewi.
dengan pembatasan ini, lanjut dia, dapat membantu anak mengembangkan kontrol diri dan interaksi sosial yang lebih sehat, sekaligus memperkuat kualitas hubungan dalam keluarga, asalkan dijalankan dengan pendampingan, bukan sekadar larangan.
dari sisi keluarga juga sangat relevan karena keluarga adalah lingkungan utama yang membentuk nilai dan karakter.
ketika intensitas media sosial berkurang, ada lebih banyak ruang bagi nilai keluarga, seperti cara berkomunikasi, empati, tanggung jawab untuk diinternalisasi oleh anak.
jadi, bukan hanya identitas remaja yang terbentuk, tetapi juga karakter relasi dalam keluarga.
misalnya, apakah keluarga terbiasa berdialog, saling mendengar, atau justru berjalan sendiri-sendiri dengan gadget masing-masing.
"dengan kata lain, pembatasan ini bisa menjadi peluang untuk menguatkan dua hal sekaligus yakni untuk identitas anak atau remaja yang lebih positif, dan karakter keluarga yang lebih terkoneksi," tuturnya.
sebelumnya, pemerintah meminta penyelenggara sistem elektronik atau platform media sosial menonaktifkan akun anak-anak di bawah 16 tahun.
sasarannya, platform youtube, tiktok, facebook, instagram, thread, x, bigo live, serta roblox.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 4 April 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan