Pendidikan Polri Harus Berbasis Nilai HAM

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Kamis , 02 Apr 2026 - 21:00

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana memimpin rapat bersama Lemdiklat Polri di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (2/4/2026).-Foto: Antara-

“Kasus seperti itu menjadi pengingat bahwa ke depan anggota Polri harus memiliki pemahaman yang kuat terkait aspek HAM, termasuk dalam menangani situasi pembelaan diri masyarakat,” kata Dede.

Lebih lanjut, Komisi III DPR RI juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Lemdiklat Polri dalam satu tahun terakhir.

Evaluasi tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari program prioritas, efektivitas pelatihan, hingga kebutuhan yang masih belum terpenuhi dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

Selain itu, DPR ingin mendapatkan gambaran komprehensif mengenai sistem pendidikan Polri yang selama ini berjalan.

Hal ini meliputi perencanaan, pengembangan, serta pelaksanaan berbagai jenis pendidikan, baik yang bersifat profesi, manajerial, akademis, maupun vokasi.

Dede menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan menjadi kunci dalam menciptakan SDM Polri yang unggul dan adaptif.

Dengan sistem pendidikan yang kuat dan berbasis nilai, diharapkan Polri dapat semakin dipercaya masyarakat serta mampu menjalankan tugasnya secara humanis dan profesional.

“Kepercayaan publik adalah hal utama. Itu hanya bisa dibangun jika aparat memiliki kualitas moral, intelektual, dan profesional yang baik, yang semuanya berawal dari pendidikan,” ujarnya. (ant)

pendidikan polri harus berbasis nilai ham                            jakarta — wakil ketua komisi iii dpr ri, dede indra permana, menegaskan pentingnya penguatan kurikulum berbasis hak asasi manusia (ham) dan nilai-nilai demokrasi dalam sistem pendidikan kepolisian.
hal ini dinilai krusial untuk membentuk sumber daya manusia polri yang profesional, berintegritas, serta mampu menjawab tantangan publik yang semakin kritis.
menurut dede, lembaga pendidikan di lingkungan kepolisian, khususnya lembaga pendidikan dan pelatihan (lemdiklat) polri, memiliki posisi strategis sebagai fondasi utama dalam mencetak karakter dan kualitas personel di masa depan.
baca juga:diplomasi 'anabul' prabowo untuk presiden lee
baca juga:mpr ri kutuk keras serangan israel yang tewaskan prajurit tni di lebanon
oleh karena itu, transformasi menuju polri yang presisi tidak cukup hanya dilakukan di level operasional, melainkan harus dimulai dari hulu, yakni proses pendidikan.
“pendidikan polri tidak boleh hanya bersifat administratif atau formalitas. harus ada perubahan mendasar yang mampu melahirkan anggota yang profesional, berintegritas, serta memiliki sensitivitas sosial yang tinggi,” ujar dede dalam rapat kerja bersama lemdiklat polri dan gubernur akademi kepolisian di kompleks parlemen, jakarta, kamis.
ia menekankan bahwa nilai-nilai ham dan demokrasi tidak hanya diajarkan secara teoritis, tetapi harus benar-benar diinternalisasi dalam pola pikir, sikap, dan perilaku peserta didik.
baca juga:golkar dukung pemerintah ambil sikap tegas usai tiga prajurit tni gugur di lebanon
baca juga:cak imin perjuangkan kepentingan aceh pusat
dengan demikian, lulusan lembaga pendidikan polri mampu bertindak secara proporsional, adil, dan menghormati hak masyarakat dalam setiap situasi.
sorotan terhadap pentingnya pendekatan ini juga tidak lepas dari meningkatnya perhatian publik terhadap kinerja aparat kepolisian.
salah satu contoh yang disinggung adalah polemik penanganan kasus yang melibatkan kapolres sleman, yang sempat menjadi perhatian luas masyarakat.
baca juga:dpr percepat pengesahan ruu perlindungan saksi dan korban
baca juga:komisi ii dpr bahas program kerja pemilu 2026 dan tindak lanjut temuan bpk
“kasus seperti itu menjadi pengingat bahwa ke depan anggota polri harus memiliki pemahaman yang kuat terkait aspek ham, termasuk dalam menangani situasi pembelaan diri masyarakat,” kata dede.
lebih lanjut, komisi iii dpr ri juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja lemdiklat polri dalam satu tahun terakhir.
evaluasi tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari program prioritas, efektivitas pelatihan, hingga kebutuhan yang masih belum terpenuhi dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
baca juga:diplomasi hangat prabowo dan kaisar naruhito tak bahas politik
baca juga:kopdes merah putih siap beroperasi nasional
selain itu, dpr ingin mendapatkan gambaran komprehensif mengenai sistem pendidikan polri yang selama ini berjalan.
hal ini meliputi perencanaan, pengembangan, serta pelaksanaan berbagai jenis pendidikan, baik yang bersifat profesi, manajerial, akademis, maupun vokasi.
dede menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan menjadi kunci dalam menciptakan sdm polri yang unggul dan adaptif.
baca juga:dua prajurit tni gugur di lebanon
baca juga:komisi iii dpr dalami kasus videografer amsal
dengan sistem pendidikan yang kuat dan berbasis nilai, diharapkan polri dapat semakin dipercaya masyarakat serta mampu menjalankan tugasnya secara humanis dan profesional.
“kepercayaan publik adalah hal utama. itu hanya bisa dibangun jika aparat memiliki kualitas moral, intelektual, dan profesional yang baik, yang semuanya berawal dari pendidikan,” ujarnya. (ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 3 Mei 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan