DPR Ajak Pers Bangun Narasi HAM

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Kamis , 12 Mar 2026 - 21:48

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya dalam acara Kick Off dan Launching Program Media Pers dan Pembangunan Peradaban HAM di Jakarta, Rabu (11/3/2026).-Foto: Antara-

JAKARTA - Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, mengajak insan pers di Indonesia untuk berperan aktif membangun narasi publik yang mendorong terciptanya peradaban hak asasi manusia (HAM).

Menurutnya, media memiliki posisi strategis dalam membentuk kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Ajakan tersebut disampaikan Willy saat menghadiri kegiatan peluncuran Program Media Pers dan Pembangunan Peradaban HAM yang digelar oleh Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta, Rabu.

BACA JUGA:Siapkan Utusan Khusus Awasi BUMN

Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa peran media tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga membangun wacana yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap isu-isu HAM.

Menurut Willy, sejarah Indonesia sendiri tidak terlepas dari kontribusi besar media dalam membangun identitas kebangsaan.

Ia menyebut bahwa semangat persatuan dan imajinasi sebagai bangsa lahir dari ruang publik yang dibentuk oleh karya-karya jurnalistik dan aktivitas percetakan.

“Indonesia pada dasarnya terbentuk dari kekuatan media cetak. Imajinasi tentang Indonesia Raya lahir dari tulisan dan gagasan yang disebarkan melalui pers,” ujarnya.

Ia menilai inisiatif Kementerian HAM yang melibatkan media dalam agenda pembangunan peradaban HAM merupakan langkah yang tepat.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas ruang diskusi publik serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak asasi manusia.

dpr ajak pers bangun narasi ham                            jakarta - ketua komisi xiii dpr ri, willy aditya, mengajak insan pers di indonesia untuk berperan aktif membangun narasi publik yang mendorong terciptanya peradaban hak asasi manusia (ham).
menurutnya, media memiliki posisi strategis dalam membentuk kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
ajakan tersebut disampaikan willy saat menghadiri kegiatan peluncuran program media pers dan pembangunan peradaban ham yang digelar oleh kementerian hak asasi manusia republik indonesia di jakarta, rabu.
baca juga:siapkan utusan khusus awasi bumn
baca juga:menhan ri bertemu wakil pm australia
dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa peran media tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga membangun wacana yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap isu-isu ham.
menurut willy, sejarah indonesia sendiri tidak terlepas dari kontribusi besar media dalam membangun identitas kebangsaan.
ia menyebut bahwa semangat persatuan dan imajinasi sebagai bangsa lahir dari ruang publik yang dibentuk oleh karya-karya jurnalistik dan aktivitas percetakan.
baca juga:menhan ri bertemu wakil pm australia
baca juga:rupiah menguat tipis dipicu turunnya harga minyak
“indonesia pada dasarnya terbentuk dari kekuatan media cetak. imajinasi tentang indonesia raya lahir dari tulisan dan gagasan yang disebarkan melalui pers,” ujarnya.
ia menilai inisiatif kementerian ham yang melibatkan media dalam agenda pembangunan peradaban ham merupakan langkah yang tepat.
kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas ruang diskusi publik serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak asasi manusia.
baca juga:sekda sumsel apresiasi bank mandiri dukung gerakan sumsel mandiri pangan
baca juga:indonesia - saudi soroti konflik timur tengah
sebelumnya, kementerian ham juga telah menggagas forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) ham sebagai salah satu pendekatan untuk menyusun kebijakan berbasis perspektif hak asasi manusia.
melalui forum tersebut, berbagai pihak diajak terlibat dalam merumuskan strategi pembangunan yang memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.
meski demikian, willy menegaskan bahwa pembentukan peradaban ham tidak dapat dicapai hanya melalui regulasi atau pembentukan lembaga negara.
baca juga:kedudukan polri paling tepat tetap berada di bawah presiden
baca juga:golkar ajak kader sukseskan program prabowo
ia menilai proses tersebut membutuhkan waktu panjang dan harus disertai perubahan budaya serta kesadaran masyarakat secara luas.
“peradaban tidak dibangun dalam satu malam. ia tidak hanya lahir dari undang-undang atau institusi semata, tetapi juga dari perubahan cara berpikir masyarakat,” katanya.
ia mengakui indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai perangkat hukum serta lembaga yang bertugas melindungi hak asasi manusia. namun keberadaan aturan dan institusi tersebut belum tentu otomatis menjamin terwujudnya budaya yang menghargai nilai-nilai ham.
baca juga:iran tegaskan tak akan menyerah tanpa syarat kepada amerika serikat
baca juga:aktivis desak indonesia evaluasi keanggotaan bop
karena itu, willy menekankan pentingnya membangun narasi publik yang kuat agar masyarakat semakin memahami makna dan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.
menurutnya, dalam berbagai pengalaman sejarah, gerakan ham justru banyak berkembang dari inisiatif masyarakat sipil yang kemudian memengaruhi kebijakan negara. oleh sebab itu, peran publik, media, hingga komunitas bisnis menjadi penting dalam mendorong agenda ham di indonesia.
dalam kesempatan tersebut, willy juga mengutip pesan cendekiawan muslim terkemuka, nurcholish madjid, yang menekankan pentingnya refleksi moral dalam setiap tindakan sosial.
baca juga:indonesia buka peluang mediasi iran as
baca juga:dpr minta persiapan haji 2026 tetap optimal di tengah dinamika geopolitik global
ia menilai pesan tersebut relevan untuk mengingatkan masyarakat agar selalu mempertimbangkan aspek etika dan kemanusiaan dalam setiap kebijakan maupun tindakan.
menurut willy, indonesia sebenarnya memiliki fondasi konstitusional yang kuat terkait perlindungan hak asasi manusia. namun tantangan terbesar terletak pada implementasi nilai-nilai tersebut dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.
“ini adalah era kolaborasi. semua pihak perlu bergandengan tangan untuk memastikan bahwa prinsip memanusiakan manusia benar-benar menjadi bagian dari kehidupan masyarakat indonesia,” ujarnya.(ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 13 Maret 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan