Pemkot Prabumulih Usulkan 200 Unit WC Sanitasi ke Pemerintah Pusat
Kepala Dinas Perkim Prabumulih, Enharudin ST MT-foto:dokumen palpos-
PRABUMULIH,KORANPALPOS.COM - Pemerintah Kota Prabumulih melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) terus berupaya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman sekaligus menjaga kesehatan masyarakat.
Salah satu langkah yang tengah dilakukan yakni mengusulkan pembangunan sebanyak 200 unit sanitasi atau WC kepada pemerintah pusat.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Prabumulih, Enharudin ST MT mengatakan, usulan pembangunan fasilitas sanitasi tersebut ditujukan bagi masyarakat yang hingga saat ini masih belum memiliki jamban atau WC yang layak di rumahnya.
BACA JUGA:Antisipasi Gangguan Kamtib, Jajaran Pengamanan Lapas Kayuagung Razia Kamar Warga Binaan
BACA JUGA:Kejari OKU Timur Geledah BSB Martapura, 163 Dokumen Terkait Kredit Perumahan Disita
Menurut Enharudin, program bantuan sanitasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong terciptanya lingkungan permukiman yang sehat dan bersih.
“Kami mengusulkan ke pemerintah pusat sebanyak 200 unit WC yang diperuntukkan khusus bagi rumah warga yang WC-nya tidak layak atau bahkan belum memiliki WC sama sekali,” ungkap Enharudin saat dikonfirmasi, Kamis, 5 Maret 2026.
Enharudin menjelaskan, pembangunan sanitasi yang diusulkan tersebut tidak hanya berupa bilik WC saja, tetapi juga dilengkapi dengan septic tank yang memenuhi standar kesehatan.
BACA JUGA:24.633 Peserta PBI-JK di OKU Timur Dinonaktifkan, Dinsos Buka Peluang Reaktivasi
Dengan demikian, fasilitas tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat penerima bantuan.
Menurutnya, keberadaan WC yang layak menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan lingkungan dan mencegah berbagai penyakit yang disebabkan oleh sanitasi yang buruk.
Enharudin menambahkan, bantuan pembangunan WC ini bertujuan untuk mengantisipasi sekaligus menekan potensi penyebaran penyakit yang berkaitan dengan sanitasi yang tidak memadai.
BACA JUGA:Tindak Lanjut SK Pelepasan HPK, Wabup Muba Koordinasi Percepatan TORA di Jakarta