Keamanan Siber dan AI Jadi Pilar Kedaulatan Digital, Pemerintah Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Selasa , 03 Mar 2026 - 20:56

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi RI, Edwin Hidayat Abdullah, saat paparan dalam acara Digital Day 2026-Foto : ANTARA-

KORANPALPOS.COM - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menekankan pentingnya sistem keamanan siber yang konkret dan responsif, untuk mencegah kekerasan berbasis gender online.

"Regulasi adalah tameng awal. Kita membutuhkan solusi untuk mengatasi kekerasan di ruang digital. Di sinilah Shecure Digital Initiative menjadi relevan dan strategis. Kolaborasi antara UNFPA dan ITSEC Asia menghadirkan pendekatan yang komprehensif yaitu edukasi, perlindungan teknis, dan advokasi perubahan norma," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi dalam keterangan di Jakarta, Senin (02/03/2026).

Hal ini dikatakannya dalam peluncuran Shecure Digital Initiative (SDI) yang diinisiasi United Nations Population Fund (UNFPA) bersama ITSEC Asia.

Menurut Menteri Arifah, upaya ini penting karena perlindungan digital tidak cukup hanya dengan literasi, melainkan juga memerlukan sistem keamanan siber yang konkret, responsif, dan berorientasi pada korban.

Dikatakannya, Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) bukan lagi isu virtual dengan dampak virtual.

"KBGO merusak reputasi, menghancurkan kesehatan mental, mengganggu pendidikan, bahkan mengancam keselamatan fisik. Di sinilah tanggung jawab negara untuk hadir, bukan reaktif, tetapi preventif dan sistemik," kata Menteri PPPA Arifatul Fauzi.

Menurut dia, upaya sistemik dalam mencegah kekerasan berbasis gender online telah dibangun melalui fondasi hukum dan kebijakan yang komprehensif.

Mulai dari Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengakui adanya kekerasan berbasis digital hingga Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring yang menekankan strategi pencegahan, penanganan, dan kolaborasi dalam melindungi anak dari kekerasan di dunia maya.

"Ketika perempuan dan anak merasa tidak aman, lalu memilih menjauh dari ruang digital, Indonesia sesungguhnya sedang kehilangan potensi besar. Mulai dari kehilangan suara mereka dalam ruang publik, kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, serta kreativitas dan inovasi generasi muda," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi.

Oleh karenanya memastikan ruang digital yang aman, menurut dia, menjadi tanggung jawab bersama yang tidak bisa ditunda.

keamanan siber dan ai jadi pilar kedaulatan digital, pemerintah perkuat perlindungan perempuan dan anak                            koranpalpos.com - menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (pppa) arifah fauzi menekankan pentingnya sistem keamanan siber yang konkret dan responsif, untuk mencegah kekerasan berbasis gender online.
"regulasi adalah tameng awal. kita membutuhkan solusi untuk mengatasi kekerasan di ruang digital. di sinilah shecure digital initiative menjadi relevan dan strategis. kolaborasi antara unfpa dan itsec asia menghadirkan pendekatan yang komprehensif yaitu edukasi, perlindungan teknis, dan advokasi perubahan norma," kata menteri pppa arifah fauzi dalam keterangan di jakarta, senin (02/03/2026).
hal ini dikatakannya dalam peluncuran shecure digital initiative (sdi) yang diinisiasi united nations population fund (unfpa) bersama itsec asia.
menurut menteri arifah, upaya ini penting karena perlindungan digital tidak cukup hanya dengan literasi, melainkan juga memerlukan sistem keamanan siber yang konkret, responsif, dan berorientasi pada korban.
baca juga:festival imlek nasional 2026 pecahkan rekor dunia di lapangan banteng
baca juga:indonesia berduka: mantan wapres try sutrisno meninggal dunia !
dikatakannya, kekerasan berbasis gender online (kbgo) bukan lagi isu virtual dengan dampak virtual.
"kbgo merusak reputasi, menghancurkan kesehatan mental, mengganggu pendidikan, bahkan mengancam keselamatan fisik. di sinilah tanggung jawab negara untuk hadir, bukan reaktif, tetapi preventif dan sistemik," kata menteri pppa arifatul fauzi.
menurut dia, upaya sistemik dalam mencegah kekerasan berbasis gender online telah dibangun melalui fondasi hukum dan kebijakan yang komprehensif.
mulai dari undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (uu tpks) yang mengakui adanya kekerasan berbasis digital hingga peta jalan perlindungan anak di ranah daring yang menekankan strategi pencegahan, penanganan, dan kolaborasi dalam melindungi anak dari kekerasan di dunia maya.
baca juga:perkuat manajemen guru, kemensos pastikan sekolah rakyat berjalan optimal dan tepat sasaran
baca juga:mbg dan narasi pemtongan anggaran pendidikan
"ketika perempuan dan anak merasa tidak aman, lalu memilih menjauh dari ruang digital, indonesia sesungguhnya sedang kehilangan potensi besar. mulai dari kehilangan suara mereka dalam ruang publik, kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, serta kreativitas dan inovasi generasi muda," kata menteri pppa arifah fauzi.
oleh karenanya memastikan ruang digital yang aman, menurut dia,  menjadi tanggung jawab bersama yang tidak bisa ditunda.
sementara pengamat pertahanan dan keamanan dari institute for security and strategic studies (isses) khairul fahmi mengatakan indonesia perlu mempersiapkan ketahanan nasional di tengah meningkatnya eskalasi konflik geopolitik global saat ini.
khairul menjelaskan eskalasi di timur tengah saat ini akan berimbas pada disrupsi rantai pasok energi dan lonjakan harga minyak global.
baca juga:dpr dan kadin desak evaluasi impor 105 ribu kendaraan niaga untuk kopdes merah putih
baca juga:tren wisata dunia 2026 dan gerakan indonesia asri
hal itu akan memukul stabilitas ekonomi domestik di indonesia dan ketahanan nasional yang berlapis dan holistik perlu disiapkan sejak meletusnya perang iran-israel pada sabtu (28/2).
"persiapan indonesia harus berlandaskan pada konsep ketahanan nasional yang berlapis dan holistik. secara militer, kita membutuhkan strategi anti-access/area denial (a2/ad) yang solid untuk mencegah kekuatan asing beroperasi dengan leluasa di zona ekonomi eksklusif (zee) dan laut teritorial kita," ujarnya.
berdasarkan posisi silang geografis indonesia, khairul menjelaskan kerentanan strategis sangat dimungkinkan sehingga strategi a2/ad akan menjadi kebutuhan untuk menghadapi skenario perang global saat ini di wilayah perairan.
indonesia saat ini, ujar dia, belum memiliki kemampuan penangkalan maritim yang kuat, termasuk risiko pelanggaran oleh kapal-kapal perang negara yang berkonflik, dan terjadinya penentuan wilayah proksi di kawasan kedaulatan perairan indonesia.
"selat malaka, selat sunda, dan selat lombok yang tergabung dalam alur laut kepulauan indonesia (alki) adalah urat nadi perdagangan dan jalur logistik militer dunia," katanya.
lebih lanjut, khairul juga menjelaskan bahwa ketahanan nasional tidak hanya bergantung kepada militer saja.
ancaman rantai pasok energi yang menurun diperlukan pembangunan infrastruktur kritis berupa jaringan listrik, telekomunikasi, perbankan, dan data pemerintahan harus dilindungi dengan arsitektur pertahanan siber mutakhir.
"perang modern dipastikan akan didahului oleh serangan siber yang menargetkan kelumpuhan fasilitas vital sebelum peluru pertama ditembakkan," ungkapnya.
selain itu, khairul menilai indonesia perlu merevitalisasi sistem pertahanan dan keamanan rakyat (sishankamrata).
upaya itu bukan sekadar mobilisasi angkatan senjata, melainkan pembangunan ketahanan atau resiliensi sipil untuk bertahan dan beradaptasi.
"konsep sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata) menurut saya juga perlu direvitalisasi. bukan sekadar untuk mobilisasi angkat senjata, melainkan untuk membangun resiliensi sipil atau kemampuan masyarakat dan negara untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dengan cepat dari krisis logistik dan informasi akibat perang global," tuturnya.
sedangkan menteri komunikasi dan digital (menkomdigi) meutya hafid menegaskan pengakuan standar keamanan data yang setara antara indonesia dan amerika serikat menjadi prinsip pelaksanaan transfer data yang tercantum dalam agreement on resiprocal trade (art).
meutya menjelaskan, perjanjian art mencerminkan pengakuan kepada amerika serikat, sebagai negara penerima data, memiliki standar keamanan data yang sesuai dengan ketentuan perlindungan data pribadi di indonesia.
"misalnya negara-negara di eropa sudah hampir semuanya memang sesuai dengan standar untuk tukar-menukar data dengan indonesia. nah ini bedanya adalah amerika juga ingin dianggap menjadi negara yang memang juga diakui oleh indonesia, setara dengan keamanan di indonesia," kata meutya di jakarta.
ia menambahkan, aspek perlindungan data di amerika serikat bisa terjamin, mengingat banyak perusahaan keamanan siber global berasal dari negara tersebut.
meutya menjelaskan, praktik transfer data lintas negara pada dasarnya sudah berlangsung sejak lama melalui penggunaan platform digital atau layanan pembayaran digital.
menurutnya, ketika masyarakat menggunakan platform maupun layanan digital yang dimiliki perusahaan asal amerika serikat, maka secara otomatis terjadi perpindahan data ke luar negeri seperti melalui layanan cloud maupun sistem pembayaran digital.
dia menegaskan, transfer data bukanlah sebuah kewajiban, melainkan pilihan ketika masyarakat menggunakan platform digital asal amerika serikat.
meutya menepis mispersepsi bahwa pemerintah memberikan data pribadi masyarakat indonesia kepada amerika serikat.
"banyak terjadi mispersepsi adalah bahwa pemerintah memberikan datanya, itu tidak betul sama sekali. kemudian pemerintah akan menukarkan data 280 juta (masyarakat indonesia), itu juga hoaks yang mencederai pengetahuan dari masyarakat," ujar meutya.
menurutnya, perjanjian art tidak melemahkan undang-undang perlindungan data pribadi (uu pdp), melainkan memberikan kepastian hukum terhadap praktek transfer data lintas negara yang sudah berjalan. transfer data antar negara justru semakin diperkuat dari aspek kerangka hukum melalui perjanjian art.
"pilihan bahwa kalau mentransfer data, ini diamankan oleh hukum, pertama pdp, yang kedua sekarang kerangka hukum kesepakatan perjanjian art. jadi sekarang malah lebih kuat, ada dua kerangka hukum," ucap meutya.
terpisah, direktur jenderal (dirjen) pengawasan ruang digital kementerian komunikasi dan digital (kemenkomdigi) alexander sabar menyampaikan bahwa pemerintah menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam upaya untuk melindungi anak di ruang digital.
"pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa ekosistem digital tidak homogen. media sosial, permainan daring, dan layanan digital lain memiliki karakter interaksi dan profil risiko berbeda," katanya dalam acara diskusi dan peluncuran studi yang digelar center for indonesian policy studies (cips) di taman ismail marzuki, jakarta pusat.
alex mengemukakan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah cara anak-anak indonesia belajar, berinteraksi, dan membangun identitas sosial.
dia mengutip data asosiasi penyedia jasa internet indonesia (apjii) tahun 2025 yang menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet di kalangan generasi z, generasi yang lahir dalam rentang tahun 1997 sampai 2012, mencapai 87,8 persen.
tingkat penetrasi internet di kalangan generasi alpha, yang lahir antara tahun 2010 dan 2024, menurut data tersebut sampai 79,73 persen.
"ini menandakan ruang digital sudah menjadi bagian integral dari proses tumbuh kembang anak," kata alex.
dia meningkatkan bahwa peningkatan akses anak ke ruang digital diikuti dengan risiko seperti paparan konten negatif, perundungan, sampai eksploitasi seksual.
menurut peta jalan pelindungan anak 2025, anak-anak antara lain menghadapi risiko paparan konten tidak sesuai usia, eksploitasi seksual daring, perundungan siber, hingga penyalahgunaan data pribadi di ruang digital.
hasil survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 13 persen anak usia 13 sampai 17 tahun pernah mengalami perundungan siber.
alex mengatakan bahwa situasi tersebut menuntut pelaksanaan upaya pelindungan anak di ruang digital.
pelindungan anak di ruang digital, menurut dia, harus menjadi bagian dari tata kelola ekosistem digital secara menyeluruh.
oleh karena itu, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak atau pp tunas untuk mendorong pelindungan anak berbasis risiko di ruang digital.
dengan menerapkan pendekatan berbasis risiko, setiap produk, layanan, dan fitur digital dinilai berdasarkan potensi dampaknya terhadap anak.
alex menyatakan bahwa pp tunas diterbitkan untuk memastikan inovasi berjalan sesuai dengan prinsip keamanan anak dan kepentingan terbaik bagi anak.
dia menekankan pentingnya memastikan penerapan regulasi pelindungan anak di ruang digital yang efektif, jelas, dan tidak menimbulkan ketidakpastian yang bisa berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi digital.
di sisi lain, kementerian komunikasi dan digital (komdigi) ri mengatakan bahwa kecerdasan artifisial (ai) tidak lagi sebatas teknologi, tetapi juga infrastruktur kekuatan yang menentukan kedaulatan digital dan masa depan transformasi strategis indonesia.
hal itu disampaikan oleh direktur jenderal (dirjen) ekosistem digital komdigi ri, edwin hidayat abdullah, dalam acara digital day 2026 “digital sovereignty: leaders must act now to secure the future” yang diselenggarakan oleh the iconomics di jakarta.
edwin menyebutkan, laporan unesco mengatakan bahwa risiko terbesar ai di indonesia bukan kebocoran data, melainkan potensi yang dapat memperlebar kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin serta antara masyarakat berpendidikan dan tidak berpendidikan.
menurutnya, hal itu dapat terjadi karena ai telah masuk ke kategori emerging technology yang memengaruhi pengambilan keputusan ekonomi, politik, hingga kehidupan sosial, di mana pendekatan terhadap ai tidak lagi bisa bersifat sektoral atau parsial.
edwin menyatakan kedaulatan digital tidak cukup hanya dengan membangun pusat data atau keamanan siber, tetapi juga terlibat dalam seluruh ekosistem ai, termasuk energi hijau, chip dan semikonduktor, infrastruktur, model, serta aplikasi, agar indonesia dapat mencegah monopoli ai global.
edwin juga menyebutkan bahwa dalam konteks global, indonesia dipandang memiliki posisi unik karena skala populasi, keragaman etnis, dan karakter kepulauan yang menjadikannya laboratorium tata kelola ai yang etis dan inklusif.
saat ini, edwin melanjutkan, pemerintah sedang menyusun peta jalan ai nasional yang memuat 10 sektor prioritas dan ratusan program turunan, serta standar etika ai yang akan diterapkan lintas kementerian.
dia mengatakan bahwa prinsip etika ai meliputi inklusivitas, transparansi, dan keberlanjutan, dan peraturan yang sedang disiapkan diharapkan tidak sebatas menjadi pedoman, tetapi memiliki kekuatan penegakan hukum agar tata kelola ai berjalan sesuai sistem.
edwin juga menekankan pentingnya penguatan talenta nasional di bidang ai karena transformasi dalam bidang ai diperkirakan memicu pergeseran besar pasar kerja global; jutaan pekerjaan hilang, tercipta, maupun berevolusi, akibat otomatisasi dan digitalisasi.
karena itulah, edwin menyatakan bahwa transformasi di bidang ai memerlukan partisipasi dari seluruh elemen; pemerintah, sektor swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil, untuk memastikan teknologi tersebut memperkuat kesejahteraan, kecerdasan, dan stabilitas nasional.
pada kesempatan yang sama, presiden direktur itsec asia, patrick rudolf dannacher, mengatakan kedaulatan digital dimulai dengan memiliki semuanya di indonesia; infrastruktur dan alat-alat yang dibutuhkan harus dioperasikan sendiri oleh indonesia.
dia menekankan bahwa indonesia harus mampu beroperasi secara mandiri dalam seluruh layanan strategis, termasuk listrik, telekomunikasi, pusat data, inovasi, dan perbankan, sehingga ekosistem nasional dapat berjalan di dalam negeri tanpa ketergantungan pada lembaga maupun penyedia asing.
dannacher juga menggarisbawahi bahwa kepemimpinan yang visioner dalam perusahaan milik negara dan infrastruktur dibutuhkan agar indonesia dapat mengoperasikan ekosistem ai secara mandiri. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 4 Maret 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan