Kasus Korupsi di Muara Enim Karena Ada Kesepakatan Eksekutif Membuka Peluang Bancaan Korupsi

Reporter: Ozi |

Editor: Yuli |

Selasa , 03 Mar 2026 - 15:34

Kasus Korupsi di Muara Enim Karena Ada Kesepakatan Eksekutif Membuka Peluang Bancaan Korupsi Korupsi Terjadi Karena Sistemik-foto:Istimewa-

MUARA ENIM,KORANPALPOS.COM - Kesepakatan sering terjadi dalam penyusunan APBD.

Eksekutif (Pemerintah Daerah) butuh APBD disahkan cepat, sementara Legislatif (DPRD) memiliki hak penganggaran.

Sehingga terjadi bancaan APBD atau jatah proyek untuk anggota DPRD yang dikemas rencana kerja (Renja) maupun Pokir.

Hal tersebut disampaikan Pemerhati Politik dari Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDes) Bagindo Togar, menyampaikan terduga pelaku korupsi Kholizol Tamullis (KT) yang berprofesi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muara Enim bersama anaknya Raga Alan (RA) sudah korupsi sistimik.

Menurutnya, bapak dan anak itu ditangkap terkait proyek pengembangan saluran irigasi Ataran Lubuk Genting 1 Air Lemutu Desa Tanjung Bulan yang dibangun PT Danadipa Cipta Konstruksi dengan kode lelang 10048797000, dengan pagu anggaran senailai Rp7.162.400.000.

Dan diduga menerima uang sekitar Rp1,6 miliar dari pengusaha/rekanan terkait pencairan uang muka proyek irigasi tersebut, tidak mungkin berjalan sendiri pasti ada peran oknum yang lainnya dan tidak hanya irigasi hanya irigasi air lemutu saja mungkin ada proyek-proyek lainnya.

"Yang mobil Alphard itu kan renja (Rencana Kerja) kasusnya kemarin yang anggota dewan Rp1,6 M itu. Renja dan Pokir ini sudah menjadi jeratan yang berulang-ulang. Jadi banyak yang jatuh pada lubang yang sama. Hanya keledai yang jatuh berulang-ulang pada lubang yang sama, lubang ini adalah namanya Renja dan Pokir," ujar Bagindo Togar, Selasa 3 Maret 2026.

Kasus renja maupun pokir ini banyak terjadi diberbagai daerah seperti Palembang, ada di Banyuasin dan Muara Enim.

Anggota dewan yang tersandung kasus ini sebenarnya tidak pernah mencari pelajaran, ketika ada peluang mereka langsung sikat, apalagi dibelakangnya ada kekuatan.

kasus korupsi di muara enim karena ada kesepakatan eksekutif membuka peluang bancaan korupsi                             muara enim,koranpalpos.com - kesepakatan sering terjadi dalam penyusunan apbd.
eksekutif (pemerintah daerah) butuh apbd disahkan cepat, sementara legislatif (dprd) memiliki hak penganggaran.
sehingga terjadi bancaan apbd atau jatah proyek untuk anggota dprd yang dikemas rencana kerja (renja) maupun pokir.
baca juga:pemkot prabumulih gelar rapat bulanan, wali kota h arlan tekankan disiplin dan pelayanan maksimal 
baca juga:beri kenyamanan bagi pemudik, polres oku tambal jalan berlubang di jalinsum
hal tersebut disampaikan pemerhati politik dari forum demokrasi sriwijaya (fordes) bagindo togar, menyampaikan  terduga pelaku korupsi kholizol tamullis (kt) yang berprofesi sebagai anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) muara enim bersama anaknya raga alan (ra) sudah korupsi sistimik.
menurutnya, bapak dan anak itu ditangkap terkait proyek pengembangan saluran irigasi ataran lubuk genting 1 air lemutu desa tanjung bulan yang dibangun pt danadipa cipta konstruksi dengan kode lelang 10048797000, dengan pagu anggaran senailai rp7.162.400.000.
dan diduga menerima uang sekitar rp1,6 miliar dari pengusaha/rekanan terkait pencairan uang muka proyek irigasi tersebut, tidak mungkin berjalan sendiri pasti ada peran oknum yang lainnya dan tidak hanya irigasi hanya irigasi air lemutu saja mungkin ada proyek-proyek lainnya.
baca juga:baznas oku serahkan kunci program bedah rumah gratis
baca juga:dprd prabumulih soroti informasi hilangnya mobil dinas, ketua dprd tegaskan pejabat harus bertanggungjawab
"yang mobil alphard itu kan renja (rencana kerja) kasusnya kemarin  yang anggota dewan rp1,6 m itu. renja dan pokir ini sudah menjadi jeratan yang berulang-ulang. jadi banyak yang jatuh pada lubang yang sama. hanya keledai yang jatuh berulang-ulang pada lubang yang sama, lubang ini adalah namanya renja dan pokir," ujar bagindo togar, selasa 3 maret 2026.
kasus renja maupun pokir ini banyak terjadi diberbagai daerah seperti palembang, ada di banyuasin dan muara enim.
anggota dewan yang tersandung kasus ini sebenarnya tidak pernah mencari pelajaran, ketika ada peluang mereka langsung sikat, apalagi dibelakangnya ada kekuatan.
baca juga:pemkab muba bahas pkkpr perkebunan sawit, dorong investasi dan serapan tenaga kerja
baca juga:hunian layak dan listrik gratis, nyalakan harapan keluarga pra sejahtera di lempuing 
padahal taruhannya itu, kata dia, status sosial bersangkutan karena dia akan menjadi tersangka dan terpidana, akibatnya segalanya yang diperolehnya secara instan itu akan sia-sia.
"rusaknya status sosialnya sendiri karena adanya peluang untuk korupsi yang nilai ekonominya sangat  menggiurkan," jelasnya..
lanjutnya, keberadaan antar eksekutif dan legislatif ini pasti ada upaya kolaborasi untuk membuka adanya peluang karena tidak mungkin hanya legislatif sendiri, pihak eksekutif juga membuka ruang untuk kolaborasi sehingga terjadilah praktik korupsi.
"itu tadi sistemik inikan, artinya by sistem bagaimana mengambil  ini (uang proyek) menjadi bancakan, terjadinya peluang praktik korupsi. kalau tidak ada kesepakatan tidak mungkin menjadi peluang untuk terjadinya korupsi," ujarnya.
senada, praktisi hukum gunawan apriyadi sh mh, mengapresiasi kejati sumsel telah mengungkap diduga praktik korupsi di kabupaten muara enim.
menurutnya, apa yang dilakukan kholizol tamullis tersebut tidak sendirian. oleh karena itu dirinya berharap terus dikembangkan sampai seluruhnya yang terlibat.
"jangan hanya putus di dia saja, kalau memang ada yang terlibat lagi segera tuntaskan. kalau memang jaksa ada kejutan segera tetap tersangka baru, jangan terkesan tarik ulur," pungkasnya.(ozi)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 4 Maret 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan