SPPG Langgar SOP Terancam Kartu Kuning
Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). -Foto : ANTARA-
"MBG penting, lapangan kerja penting,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan MBG merupakan program strategis nasional yang mendukung pencapaian dua trisula pembangunan yakni peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, serta percepatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Program MBG dirancang secara menyeluruh untuk menciptakan multiplier effect pada perekonomian dan mempercepat proses industrialisasi pangan di pedesaan.
MBG disebut menyerap produk desa dan mendorong hilirisasi produk desa dengan memenuhi standar mutu, sehingga mampu menjadi bagian dari rantai pasok modern.
“Program ini bukan sekadar memberikan ‘ikan’ ke penerima manfaat, melainkan juga memberikan ‘kail’ untuk memutar roda perekonomian. Pemberian ‘ikan dan kail’ mencerminkan bahwa program MBG tidak hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, hingga memperkuat rantai pasok lokal,” kata Kepala Bappenas.
Pada akhir Januari 2026, MBG telah menyasar ke lebih dari 60 juta penerima manfaat, melalui 22.091 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia.
Kehadiran SPPG tersebut dianggap berhasil menyerap sekitar 1,4 juta tenaga kerja. Sementara dari sisi penyedia, lanjutnya, program MBG turut meningkatkan produktivitas pertanian, seperti padi, sayur, dan buah, lalu peternakan, termasuk ayam, sapi, kambing, dan domba, serta perikanan lokal yang menjadi bahan baku MBG.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah Indonesia kini menjadi perhatian dan dipelajari oleh para pakar internasional, termasuk dari Gedung Putih Amerika Serikat, karena dinilai sebagai investasi sosial dan ekonomi yang strategis.
Dalam taklimat lanjutan pada agenda Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (02/02/2026), Kepala Negara mengatakan MBG merupakan bagian dari upaya besar mewujudkan swasembada pangan dan energi sekaligus mengubah aliran ekonomi agar lebih banyak berputar dari desa, bukan tersedot ke kota maupun ke luar negeri.
“Kita harus mengubah aliran uang dari desa ke kota dan ke luar negeri. Kita harus hentikan antara lain dengan MBG,” kata dia.
Ia mengatakan, hingga saat ini program MBG telah menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat dalam kurun waktu satu tahun.
Capaian tersebut, menurut dia, melampaui berbagai prediksi pesimistis yang meragukan kemampuan Indonesia menjalankan program berskala besar tanpa masalah serius.
“Banyak orang hebat meramalkan (MBG, red) pasti gagal, sekian ribu keracunan. Kita makan di restoran Jakarta saja ada keracunan, kalau kita jumlahkan berapa milyar makanan yang sudah kita bagi? Statistiknya adalah 0,008 atau 7 persen, artinya apa? Artinya, 99,99 persen usaha MBG harus dinyatakan berhasil,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan tersebut turut menarik perhatian lembaga dan pakar internasional.
Ia menyebut, para ahli dari Gedung Putih tengah mempelajari pelaksanaan MBG di Indonesia, sementara beberapa bulan sebelumnya Rockefeller Institute juga menilai MBG sebagai investasi terbaik yang dapat dilakukan sebuah negara.