SPPG Langgar SOP Terancam Kartu Kuning

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Rabu , 04 Feb 2026 - 20:30

Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). -Foto : ANTARA-

Ia juga mengemukakan, saat ini Program MBG telah membentuk 22.275 SPPG yang melayani 60,7 juta penerima manfaat.

BGN menargetkan di tahun 2026 pihaknya segera membentuk tim akreditasi sertifikasi agar seluruh SPPG memiliki kualifikasi yang baik.

"Kita nanti akan gradasi dan menetapkan mana SPPG yang unggul atau nilai A, kemudian SPPG yang sangat baik atau nilai B, dan SPPG yang nilai baik atau C, lalu mungkin ada SPPG yang harus berjuang untuk bisa terus melanjutkan kegiatannya," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pihaknya untuk terus meningkatkan kualitas dan keamanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Pak Presiden menyampaikan bahwa BGN harus tetap bekerja dengan cermat. Target tetap dikejar, tetapi kualitas dan keamanan harus ditingkatkan, itu arahan Pak Presiden," ujar Dadan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (02/02/2026).

Ia juga mengemukakan, saat ini Program MBG telah membentuk 22.275 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani 60,7 juta penerima manfaat. BGN menargetkan pada tahun 2026 pihaknya segera membentuk tim akreditasi sertifikasi agar seluruh SPPG memiliki kualifikasi yang baik.

Dadan menjelaskan, pada tahun 2026, BGN akan menekankan pada peningkatan kualitas MBG dan melakukan tambahan edukasi di mana penerima manfaat tidak hanya mendapatkan intervensi pemenuhan gizi, tetapi juga mendapatkan edukasi terkait dengan pemilihan makanan yang sehat.

Adapun Presiden Prabowo Subianto mengatakan program prioritas pemerintah, mulai dari MBG, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga pemerataan pendidikan telah menunjukkan capaian nyata sekaligus memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.

Prabowo mengatakan seluruh kebijakan tersebut dijalankan secara terintegrasi sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional untuk memperkuat fondasi ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

Ia mengatakan, hingga 2026 Program MBG telah berkembang pesat dan menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Presiden juga menjelaskan pelaksanaan Program MBG juga memberikan dampak ekonomi yang luas. Program tersebut menciptakan ekosistem usaha dan lapangan kerja di berbagai daerah.

sppg langgar sop terancam kartu kuning                            koranpalpos.com - kepala badan gizi nasional (bgn) dadan hindayana mengatakan satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg) yang menyebabkan kasus keracunan dan melanggar standar operasional prosedur (sop) akan diberi kartu kuning.
"saya melihat ada sppg yang akan kita berikan lampu kuning ya atau kartu kuning karena menyalahi prosedur yang lebih berat. kemudian, kita akan evaluasi dan mungkin akan dihentikan untuk sementara agak lama yang diberikan kartu kuning," katanya pada rapat koordinasi nasional (rakornas) pemerintah pusat dan daerah tahun 2026 di sentul, kabupaten bogor, jawa barat, senin (02/02/2026).
dadan menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh penerima manfaat yang mengalami kejadian keracunan mbg dan terus melakukan investigasi penyebab insiden keamanan pangan di beberapa wilayah yang hingga saat ini masih terjadi.
baca juga:satgas pkh dalami temuan ppatk soal tambang emas ilegal dengan perputaran dana rp992 triliun
baca juga:gubernur herman deru dorong pesantren cetak sdm unggul di sumatera selatan
"untuk yang kita berikan kartu kuning itu karena dia mengambil bahan baku dari luar sehingga tidak terawasi cara masaknya, dan kita akan berikan peringatan cukup keras terkait hal tersebut. kemudian, untuk beberapa sppg sekarang kita akan umumkan beberapa menu yang harus dihindari," ujar dia.
ia mengingatkan sppg agar terus melakukan quality control terhadap bahan baku yang digunakan untuk mbg, dan memastikan kandungan setiap bahan aman untuk dikonsumsi.
"dari kejadian-kejadian yang ada kami mulai mengevaluasi menu yang harus diberikan. jadi, beberapa menu mungkin harus kita hindarkan supaya kejadian tidak terulang kembali. kami akan membuat edaran supaya program makan bergizi bisa berjalan lebih aman," tuturnya.
baca juga:pergantian pimpinan ojk tak ganggu stabilitas pasar modal
baca juga:lima tantangan distribusi film nasional, dari minim distributor hingga ancaman pembajakan
saat ini, lanjut dia, bgn juga terus melakukan investigasi dan analisis untuk beberapa sppg yang mengalami kejadian keracunan.
dadan juga mengemukakan presiden prabowo subianto memerintahkan pihaknya terus meningkatkan kualitas dan keamanan program mbg.
"pak presiden menyampaikan bahwa bgn harus tetap bekerja dengan cermat. target tetap dikejar, tetapi kualitas dan keamanan harus ditingkatkan, itu arahan pak presiden," ujar dadan.
baca juga:komisi ii dpr ri sepakati 9 anggota ombudsman ri periode 2026–2031
baca juga:penegakan hukum lingkungan diperkuat sebagai upaya cegah bencana hidrometeorologi
ia juga mengemukakan, saat ini program mbg telah membentuk 22.275 sppg yang melayani 60,7 juta penerima manfaat.
bgn menargetkan di tahun 2026 pihaknya segera membentuk tim akreditasi sertifikasi agar seluruh sppg memiliki kualifikasi yang baik.
"kita nanti akan gradasi dan menetapkan mana sppg yang unggul atau nilai a, kemudian sppg yang sangat baik atau nilai b, dan sppg yang nilai baik atau c, lalu mungkin ada sppg yang harus berjuang untuk bisa terus melanjutkan kegiatannya," katanya.
baca juga:kapolri mutasi 85 pati dan pamen: irjen. pol. sandi nugroho jabat kapolda sumsel 
baca juga:gubernur herman deru tinjau sppbe ogan ilir, pastikan elpiji aman dan tepat sasaran
sementara itu, kepala badan gizi nasional (bgn) dadan hindayana mengatakan presiden prabowo subianto memerintahkan pihaknya untuk terus meningkatkan kualitas dan keamanan program makan bergizi gratis (mbg).
"pak presiden menyampaikan bahwa bgn harus tetap bekerja dengan cermat. target tetap dikejar, tetapi kualitas dan keamanan harus ditingkatkan, itu arahan pak presiden," ujar dadan pada rapat koordinasi nasional (rakornas) pemerintah pusat dan daerah tahun 2026 di sentul, kabupaten bogor, jawa barat, senin (02/02/2026).
ia juga mengemukakan, saat ini program mbg telah membentuk 22.275 satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg) yang melayani 60,7 juta penerima manfaat. bgn menargetkan pada tahun 2026 pihaknya segera membentuk tim akreditasi sertifikasi agar seluruh sppg memiliki kualifikasi yang baik.
"kita nanti akan gradasi dan menetapkan mana sppg yang unggul atau nilai a, kemudian sppg yang sangat baik atau nilai b, dan sppg yang nilai baik atau c, lalu mungkin ada sppg yang harus berjuang untuk bisa terus melanjutkan kegiatannya," kata dia.
dadan menjelaskan, pada tahun 2026, bgn akan menekankan pada peningkatan kualitas mbg dan melakukan tambahan edukasi di mana penerima manfaat tidak hanya mendapatkan intervensi pemenuhan gizi, tetapi juga mendapatkan edukasi terkait dengan pemilihan makanan yang sehat.
adapun presiden prabowo subianto mengatakan program prioritas pemerintah, mulai dari mbg, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga pemerataan pendidikan telah menunjukkan capaian nyata sekaligus memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.
prabowo mengatakan seluruh kebijakan tersebut dijalankan secara terintegrasi sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional untuk memperkuat fondasi ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.
ia mengatakan, hingga 2026 program mbg telah berkembang pesat dan menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh indonesia.
presiden juga menjelaskan pelaksanaan program mbg juga memberikan dampak ekonomi yang luas. program tersebut menciptakan ekosistem usaha dan lapangan kerja di berbagai daerah. 
sedangkan, komisi ix dpr ri meminta kerja sama antara badan gizi nasional (bgn) dan badan pengawas obat dan makanan (bpom) dioptimalkan guna memastikan makan bergizi gratis (mbg) yang disajikan pada penerima manfaat terjamin kualitasnya.
"kami menyarankan agar kerja sama dengan bpom itu dioptimalkan. mou sudah dilakukan oleh bgn dan bpom, tinggal pelaksanaannya," kata anggota komisi ix dpr ri achmad ru'yat dalam siniar yang dipantau melalui kanal youtube tvr parlemen, jakarta, senin (02/02/2026).
dengan optimalisasi kerja sama itu, komisi ix meyakini baik sumber daya manusia (sdm) dari bgn maupun bpom dapat berkolaborasi dalam memastikan makan bergizi gratis (mbg) bagi penerima manfaat benar-benar bergizi dan aman.
"ini agar bgn juga welcome terhadap sdm bpom untuk berkolaborasi memastikan makanan berkualitas, bergizi, aman, sanitasi sppg (satuan pemenuhan pelayanan gizi) juga tersedia dengan baik," kata dia.
selain itu, kerja sama tersebut juga diharapkan dapat mencegah terjadinya kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh presiden prabowo subianto itu.
lebih lanjut, ru'yat mengungkapkan berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan oleh komisi ix dpr ri, ditemukan bahwa salah satu penyebab terjadinya keracunan mbg adalah air dan tempat pembuatan makanan yang tidak higienis.
"berarti ini menunjukkan bahwa ketersediaan air yang tidak higienis atau juga tempat yang mungkin tidak higienis sehingga masih ada kontaminasi bakteri dan ini harus dieliminasi," kata dia.
sebelumnya, badan gizi nasional telah memastikan bakal memperketat pengawasan operasional seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg) guna mencegah kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.
wakil kepala bgn nanik sudaryati deyang mengatakan dapur sppg yang belum mendaftarkan sertifikat laik higiene sanitasi (slhs) diberi tenggat waktu sebulan untuk segera mengurus perizinan tersebut.
jika tidak, katanya, operasional dapur dihentikan sementara waktu, sebagai sanksi.
dia juga menyampaikan bahwa pengawasan operasional dapur sppg kini diperkuat melalui keputusan presiden nomor 28 tahun 2025 tentang tim koordinasi penyelenggaraan program mbg serta peraturan presiden nomor 115 tahun 2025 tentang tata kelola mbg.
terpisah, menteri perencanaan pembangunan nasional/kepala badan perencanaan pembangunan nasional (ppn/bappenas) rachmat pambudy mengatakan program makan bergizi gratis (mbg) merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur sosial.
“mbg merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur yang harus diselesaikan. ketika kita berbicara tentang infrastruktur, mohon tidak dibatasi hanya pada infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup infrastruktur sosial. mohon kita dibantu untuk menyelesaikan persoalan dasar kita,” ujar dia dalam kegiatan prasasti center for policy studies – prasasti economic forum 2026.
dalam keterangan bappenas yang diterima di jakarta, senin (02/02/2026), dalam kesempatan tersebut, kepala bappenas menekankan urgensi pelaksanaan program mbg sebagai bagian penting dalam pembangunan nasional.
kebutuhan pemenuhan gizi di masyarakat dinilai merupakan hal yang perlu untuk segera diselesaikan.
"mbg penting, lapangan kerja penting,” katanya.
lebih lanjut, ia mengatakan mbg merupakan program strategis nasional yang mendukung pencapaian dua trisula pembangunan yakni peningkatan sumber daya manusia indonesia yang berkualitas, serta percepatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
program mbg dirancang secara menyeluruh untuk menciptakan multiplier effect pada perekonomian dan mempercepat proses industrialisasi pangan di pedesaan.
mbg disebut menyerap produk desa dan mendorong hilirisasi produk desa dengan memenuhi standar mutu, sehingga mampu menjadi bagian dari rantai pasok modern.
“program ini bukan sekadar memberikan ‘ikan’ ke penerima manfaat, melainkan juga memberikan ‘kail’ untuk memutar roda perekonomian. pemberian ‘ikan dan kail’ mencerminkan bahwa program mbg tidak hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, hingga memperkuat rantai pasok lokal,” kata kepala bappenas.
pada akhir januari 2026, mbg telah menyasar ke lebih dari 60 juta penerima manfaat, melalui 22.091 satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg) yang beroperasi di seluruh wilayah indonesia.
kehadiran sppg tersebut dianggap berhasil menyerap sekitar 1,4 juta tenaga kerja. sementara dari sisi penyedia, lanjutnya, program mbg turut meningkatkan produktivitas pertanian, seperti padi, sayur, dan buah, lalu peternakan, termasuk ayam, sapi, kambing, dan domba, serta perikanan lokal yang menjadi bahan baku mbg.
di sisi lain, presiden prabowo subianto menyatakan program makan bergizi gratis (mbg) yang dijalankan pemerintah indonesia kini menjadi perhatian dan dipelajari oleh para pakar internasional, termasuk dari gedung putih amerika serikat, karena dinilai sebagai investasi sosial dan ekonomi yang strategis.
dalam taklimat lanjutan pada agenda rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah 2026 di sentul, bogor, jawa barat, senin (02/02/2026), kepala negara mengatakan mbg merupakan bagian dari upaya besar mewujudkan swasembada pangan dan energi sekaligus mengubah aliran ekonomi agar lebih banyak berputar dari desa, bukan tersedot ke kota maupun ke luar negeri.
“kita harus mengubah aliran uang dari desa ke kota dan ke luar negeri. kita harus hentikan antara lain dengan mbg,” kata dia.
ia mengatakan, hingga saat ini program mbg telah menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat dalam kurun waktu satu tahun.
capaian tersebut, menurut dia, melampaui berbagai prediksi pesimistis yang meragukan kemampuan indonesia menjalankan program berskala besar tanpa masalah serius.
“banyak orang hebat meramalkan (mbg, red) pasti gagal, sekian ribu keracunan. kita makan di restoran jakarta saja ada keracunan, kalau kita jumlahkan berapa milyar makanan yang sudah kita bagi? statistiknya adalah 0,008 atau 7 persen, artinya apa? artinya, 99,99 persen usaha mbg harus dinyatakan berhasil,” ujarnya.
ia menambahkan, keberhasilan tersebut turut menarik perhatian lembaga dan pakar internasional.
ia menyebut, para ahli dari gedung putih tengah mempelajari pelaksanaan mbg di indonesia, sementara beberapa bulan sebelumnya rockefeller institute juga menilai mbg sebagai investasi terbaik yang dapat dilakukan sebuah negara.
“satu rupiah yang kita keluarkan untuk mbg minimal kembali lima kali,” katanya.
ia juga menyoroti dampak ekonomi nyata dari program tersebut. hingga kini, sebanyak 22.275 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg) telah beroperasi, dengan tambahan 13.829 dapur dalam proses pengajuan.
setiap dapur melibatkan pemasok bahan pangan lokal, mulai dari sayuran, ikan, ayam hingga daging, yang menyerap tenaga kerja di tingkat desa, kata presiden menambahkan.
jika cakupan mbg mencapai target 82 juta penerima manfaat paling lambat desember 2026, kata dia, program ini berpotensi menciptakan sekitar 3 hingga 5 juta lapangan kerja.
ia mengatakan, saat ini saja mbg telah menghasilkan sekitar satu juta lapangan pekerjaan.
terakhir, wakil dekan ii fakultas ilmu kesehatan universitas muhammadiyah prof. dr. hamka, leni sri rahayu, mengatakan program makan bergizi gratis (mbg) dan pendidikan saling memperkuat untuk membangun sumber daya manusia (sdm) unggul.
"jika dilihat dari tujuan dan dampaknya, program mbg tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan, justru saling memperkuat. keduanya bertujuan mengoptimalkan kapasitas individu agar mampu belajar secara optimal dan hidup mandiri di masa depan," ujar leni di jakarta.
intervensi gizi sejak dini, khususnya pada kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, hingga anak usia sekolah dan remaja, dipandang sebagai fondasi penting dalam meningkatkan kapasitas belajar dan kualitas hidup masyarakat di masa depan.
leni juga mengatakan, salah satu tujuan utama mbg adalah menyediakan makanan dengan gizi layak sesuai kebutuhan kelompok sasaran, yakni ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah usia paud hingga sma.
"program ini menyediakan satu kali makan utama, baik pagi maupun siang, dengan harapan dapat meningkatkan akses penerima manfaat terhadap makanan bergizi yang layak," katanya.
menurutnya, jika pelaksanaan mbg mengikuti standar gizi yang telah ditetapkan, maka program tersebut berpotensi signifikan meningkatkan status gizi masyarakat.
namun, ia menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi (monev) berkelanjutan untuk memastikan program berjalan efektif dan sesuai target.
dengan jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg) yang terus bertambah, perlu dipersiapkan evaluasi pelaksanaan agar program mbg sesuai dengan tujuan seperti standar gizi hingga waktu distribusi.
selain itu, pengawasan tata kelola mbg harus terus diperkuat dengan berbagai dinamika yang terjadi, mengingat program ini memiliki alokasi anggaran yang besar.
ia menyoroti pentingnya pemenuhan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan (hpk), yang mencakup masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. periode ini disebut sebagai masa emas perkembangan otak.
"kekurangan gizi pada 1.000 hpk berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif dan perkembangan motorik saat anak memasuki usia sekolah," ucapnya.
berbagai penelitian, lanjut leni, menunjukkan anak yang mengalami kekurangan gizi cenderung memiliki konsentrasi belajar yang rendah dan prestasi akademik yang tidak optimal.
leni juga mengingatkan, gizi buruk dan stunting merupakan masalah gizi kronis yang terjadi akibat kekurangan asupan gizi dalam jangka panjang dan infeksi berulang, terutama pada periode awal kehidupan.
kondisi ini sangat krusial jika terjadi pada dua tahun pertama kehidupan, yang merupakan fase penting pertumbuhan otak.
"gangguan gizi pada masa ini dapat menimbulkan hambatan perkembangan otak yang bersifat permanen. dampaknya bukan hanya kesehatan, tetapi juga kemampuan kognitif dan kemampuan belajar anak," tuturnya.
leni mengutip laporan organisasi kesehatan dunia (who) yang menyebutkan anak dengan stunting memiliki skor iq sekitar 11 poin lebih rendah dibandingkan anak dengan status gizi normal.
kondisi ini berimplikasi langsung pada prestasi belajar, kesiapan sekolah, dan kualitas hasil pendidikan.
"jika masalah gizi buruk dan stunting tidak ditangani secara serius, ini bisa mengganggu sistem pendidikan nasional karena kemampuan belajar peserta didik menjadi lebih rendah, sehingga menghambat peningkatan kualitas sdm secara keseluruhan," kata leni. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 5 Februari 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan