Pemuda Masjid Dunia Usulkan Kampung Haji Prabowo
Presiden Pemuda Masjid Dunia, Said Aldi Al Idrus di Arab Saudi, Selasa (3/2/2026).-Foto: Antara-
JAKARTA – Organisasi Pemuda Masjid Dunia menyampaikan gagasan penamaan kawasan perkampungan haji milik Indonesia di Makkah, Arab Saudi, dengan nama Kampung Haji Indonesia Prabowo.
Usulan ini dinilai sebagai bentuk aspirasi masyarakat sipil untuk memperkuat identitas nasional Indonesia sekaligus menegaskan peran negara dalam pelayanan jemaah haji di Tanah Suci.
Presiden Pemuda Masjid Dunia, Said Aldi Al Idrus, menjelaskan bahwa penamaan tersebut mengandung makna simbolis yang menempatkan Indonesia sebagai subjek utama.
BACA JUGA:Akademisi Nilai Parliamentary Threshold 2,5 Persen Lebih Moderat dan Sejalan Putusan MK
BACA JUGA:Golkar Dorong Haji 2026 Lebih Berkualitas
Menurutnya, keberadaan perkampungan haji Indonesia di Makkah bukan sekadar fasilitas pendukung, melainkan representasi kehadiran negara dalam menjamin kenyamanan, keamanan, dan kualitas pelayanan bagi jutaan jemaah haji Indonesia setiap tahunnya.
“Nama Indonesia menjadi penegasan identitas bangsa. Sementara penyematan nama Prabowo dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan simbolik terhadap kepemimpinan nasional yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam peningkatan tata kelola dan kualitas penyelenggaraan ibadah haji,” kata Said dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Ia menambahkan, dari sudut pandang hukum administrasi negara, penamaan fasilitas publik merupakan bagian dari kebijakan administratif pemerintah.
BACA JUGA:Teknologi Penerbangan Indonesia Jadi Fokus
BACA JUGA:Diskusi BoP Gaza Bersama Ormas
Selama prosesnya dilakukan secara resmi, proporsional, dan melalui mekanisme yang berwenang, penamaan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Meski demikian, Said menegaskan bahwa gagasan tersebut tidak dimaksudkan untuk mempersonalisasi fasilitas publik.
Ia menilai, nama yang diusulkan lebih bersifat simbol historis dan etis, yang tetap mengedepankan prinsip kepentingan umum, netralitas negara, serta asas-asas pemerintahan yang baik.