Ratusan Warga Geruduk Kantor Desa Padang Bindu

Reporter: Fahrozi |

Editor: Maryati |

Jumat , 30 Jan 2026 - 21:06

TUNTUTAN : Warga menuntut uang koperasi plasma sawit Padang Bindu Tahun 2025 untuk segera dicairkan dan dibagikan kepada masyarakat, di kantor Desa Padang Bindu. -Foto : Fahrozi-

MUARA ENIM, KORANPALPOS.COM - Ratusan warga Desa Padang Bindu, Kecamatan Benakat, Kabupaten Muara Enim, geruduk kantor Desa Padang Bindu.

Warga menuntut uang koperasi plasma sawit Padang Bindu Tahun 2025 untuk segera dicairkan dan dibagikan kepada masyarakat, Kamis 29 Januari 2026.

"Kami meminta kepada Kepala Desa untuk segera mencairkan dan membagikan uang koperasi plasma sawit Padang Bindu tahun 2025 kepada masyarakat, karena itu hak masyarakat, mengapa ditunda-tunda," tegas perwakilan pendemo Kandar dan Edianto, Jumat 30 Januari 2026.

Menurut Kandar, bahwa masyarakat telah lama meminta kepada Kepala Desa untuk segera mencairkan dan membagikan uang koperasi plasma sawit Padang Bindu tahun 2025 kepada masyarakat.

Bahkan, pada bulan Oktober 2025, warga desa Padang Bindu telah melakukan unjuk rasa ke Pemkab Muara Enim menuntut pembagian uang hasil plasma sawit Padang Bindu tahun 2025.

"Namun sampai saat ini belum juga ada realisasi pencairan dana sepertinya berlarut-larut," ungkapnya.

Dijelaskan Kandar, bahwa kebun plasma sawit Padang Bindu tersebut bukan tanah kas desa, tetapi tanah adat atau ramuan masyarakat desa Padang Bindu.

Berdasarkan perjanjian di hadapan notaris, hak bagi hasil tersebut seharusnya sudah jatuh ke tangan masyarakat pada bulan Agustus 2025, namun proses pencairan dari pihak perusahaan terkendala karena belum adanya tanda tangan pengesahan dari Kades aktif yang saat ini.

Dari isi perjanjian tersebut adalah hak masyarakat Padang Bindu.

ratusan warga geruduk kantor desa padang bindu                            muara enim, koranpalpos.com - ratusan warga desa padang bindu, kecamatan benakat, kabupaten muara enim, geruduk kantor desa padang bindu.
warga menuntut uang koperasi plasma sawit padang bindu tahun 2025 untuk segera dicairkan dan dibagikan kepada masyarakat, kamis 29 januari 2026.
"kami meminta kepada kepala desa untuk segera mencairkan dan membagikan uang koperasi plasma sawit padang bindu tahun 2025 kepada masyarakat, karena itu hak masyarakat, mengapa ditunda-tunda," tegas perwakilan pendemo kandar dan edianto, jumat 30 januari 2026.
baca juga:tetap menganggarkan untuk visum dan mediko legal
baca juga:puluhan siswa sd di okut alami sakit perut dan muntah pasca menyantap mbg di sekolah ‎
menurut kandar, bahwa masyarakat telah lama meminta kepada kepala desa untuk segera mencairkan dan membagikan uang koperasi plasma sawit padang bindu tahun 2025 kepada masyarakat.
bahkan, pada bulan oktober 2025, warga desa padang bindu telah melakukan unjuk rasa ke pemkab muara enim menuntut pembagian uang hasil plasma sawit padang bindu tahun 2025.
"namun sampai saat ini belum juga ada realisasi pencairan dana sepertinya berlarut-larut," ungkapnya.
baca juga:turun langsung, kasat lantas polres oki edukasikan hal ini kepada tukang ojek!
baca juga:sekolah rakyat ogan ilir optimistis beroperasi pertengahan 2026
dijelaskan kandar, bahwa kebun plasma sawit padang bindu tersebut bukan tanah kas desa, tetapi tanah adat atau ramuan masyarakat desa padang bindu.
berdasarkan perjanjian di hadapan notaris, hak bagi hasil tersebut seharusnya sudah jatuh ke tangan masyarakat pada bulan agustus 2025, namun proses pencairan dari pihak perusahaan terkendala karena belum adanya tanda tangan pengesahan dari kades aktif yang saat ini.
dari isi perjanjian tersebut adalah hak masyarakat padang bindu.
baca juga:tokoh agama,adat dan pemuda muba dukung polri langsung dibawah kepimpinan presiden
baca juga:muba usulkan penambahan dua exit tol betung-jambi
"kami akan terus menuntut dan meminta kejelasan. jika tidak ada penyelesaiannya tidak menutup kemungkinan kami  akan melakukan aksi unjuk rasa kembali ke kantor desa padang bindu apabila tidak ada tindak lanjut atau realisasi dari pemerintah dan melakukan penyegelan kantor desa padang bindu," tegasnya.
kades padang bindu gustomi mengatakan dalam pertemuan tersebut bahwa alasan dirinya belum mau menandatangani pencairan uang koperasi plasma sawit padang bindu karena ada perjanjian kerja sama (mou) antara perusahaan (pt ssl) dengan pemerintah desa padang bindu.
selain itu juga, lanjut kades, adanya petunjuk dari sekda dan dinas pmd bahwa uang koperasi plasma sawit padang bindu merupakan pad yang harus masuk ke kas desa dan penggunaannya harus mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku.
baca juga:disnakertrans muba dan satgas disnakertrasn provinsi sumsel perketat monitoring di sektor industri
baca juga:pemkab oku lakukan penguatan manajemen talenta asn
"saya akan tandatangani berkas jika disaksikan pihak tripika dan pemda muara enim. saya tidak mau ada permasalahan hukum dikemudian hari," ujarnya.
camat benakat abu yamin, mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengatur jadwal pertemuan antara perwakilan masyarakat dan pihak terkait dengan pihak pemda muara enim untuk mencarikan solusi dan penyelesaian masalah ini sehingga kedepan tidak ada permasalahan hukum. "hari ini, (jumat, red) akan dilakukan mediasi kembali," ujarnya.
sementara itu, kapolres muara enim akbp hendri syaputra melalui kapolsek gunung megang akp kms erwin didampingi kasi humas akp rtm situmorang, membenarkan adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat desa padang bindu di kantor desa padang bindu, yang menuntut 
kades padang bindu supaya bersedia menandatangani berkas pencairan uang plasma sawit padang bindu.
"aksi tersebut sebelumnya tidak ada pemberitahuan ke pihak kepolisian, namun kami tetap amankan dan alhamdulilah kondusif serta tidak anarkis," ujarnya.
dari hasil mediasi, lanjut kapolsek, akhirnya ada kesepakatan bahwa kades padang bindu bersedia menandatangani berkas pencairan uang plasma sawit padang bindu dengan syarat disaksikan pihak tripika dan pemda muara enim.
selain itu, camat benakat akan segera mengatur jadwal pertemuan ke pemda muara enim. "kita mengimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga kamtibmas, dan jika ada permasalahan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat untuk mencari solusi yang terbaik," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 1 Februari 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan