Sah!!!, Per Hari ini MK Resmi Perkuat UU Pers, Stop Kriminalisasi Jurnalis

Reporter: Putra |

Editor: Yuli |

Senin , 19 Jan 2026 - 15:09

Sidang uji materi Terhadap UU Pers di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membawa wajah baru Jurnalis Yang independen dan profesional.-Foto: M Mahendra Putra/Palembang Pos-

Jika selama ini laporan pidana bisa diproses beriringan dengan aduan etik, kini MK mewajibkan prosedur satu pintu.

Setiap keberatan terhadap karya jurnalistik wajib diselesaikan melalui Hak Jawab, Hak Koreksi, dan penilaian Kode Etik oleh Dewan Pers sebagai pintu pertama dan utama.

Penegak hukum dilarang keras memulai penyidikan sebelum ada rekomendasi atau penilaian akhir dari Dewan Pers yang menyatakan bahwa produk tersebut bukanlah karya jurnalistik yang sah.

Pergeseran ini sekaligus memperkuat prinsip keadilan restoratif yang telah lama didengungkan namun sering kali diabaikan dalam sengketa pers.

Dengan putusan ini, polisi tak lagi memiliki diskresi bebas untuk menggunakan pasal-pasal karet dalam KUHP maupun UU ITE terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas profesinya.

Dewan Pers kini berdiri sebagai institusi penentu atau quasi-yudisial yang harus memastikan apakah sebuah berita adalah murni kerja intelektual atau tindak pidana murni, sebelum aparat hukum bisa mengambil tindakan.

Dinamika di meja hakim pun tak kalah sengit. Putusan ini tidak diambil secara bulat; tiga hakim konstitusi yakni Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Arsul Sani menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion.

Namun, suara mayoritas hakim tetap kukuh pada pendirian bahwa kedaulatan demokrasi tidak boleh dikorbankan demi syahwat pemidanaan.

Ketukan palu di Medan Merdeka Barat hari ini seolah mengirimkan pesan dingin kepada para penggugat sengketa berita harus selesai dengan berita, bukan dengan penjara.

sah!!!, per hari ini mk resmi perkuat uu pers, stop kriminalisasi jurnalis                            koranpalpos.com – mahkamah konstitusi baru saja memancangkan tonggak baru dalam sejarah kebebasan pers indonesia.
melalui putusan nomor 145/puu-xxiii/2025 yang dibacakan pada senin, 19 januari 2026, lembaga pengawal konstitusi tersebut secara tegas memerintahkan penghentian segala bentuk kriminalisasi instan terhadap wartawan. 
dalam amar putusannya, mk menyatakan bahwa karya jurnalistik yang diproduksi secara sah tidak dapat lagi langsung diseret ke ranah pidana maupun perdata sebelum menuntaskan seluruh mekanisme di dewan pers.
baca juga:mahkamah konstitusi: wartawan tak bisa dipidana sebelum mekanisme pers ditempuh
baca juga:memasyarakatkan olahraga dan ramaikan talang jimar, pemkot prabumulih gelar turnamen bola voli
ini merupakan jawaban atas kegelisahan panjang para pemburu berita yang selama ini kerap dibayangi jeruji besi saat berhadapan dengan kekuasaan.
keputusan monumental ini lahir dari tafsir baru terhadap pasal 8 undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers.
selama dua dekade lebih, frasa "perlindungan hukum" dalam pasal tersebut dianggap hanya sebagai "macan kertas" yang deklaratif dan kehilangan taring di hadapan penyidik kepolisian. 
baca juga: hujan sedang berpotensi guyur oku hingga musi rawas utara
baca juga:kesehatan alex noerdin drop, sidang korupsi pasar cinde tertunda
hakim konstitusi m.guntur hamzah dalam pertimbangannya membedah realitas pahit di lapangan: jurnalis adalah kelompok yang sangat rentan karena berdiri di garis depan melawan penyimpangan kekuasaan, politik, dan ekonomi.
tanpa proteksi hukum yang konkret, pena wartawan akan mudah dipatahkan oleh mereka yang alergi terhadap kritik.
secara fundamental, putusan ini mengubah peta hukum penyelesaian sengketa pemberitaan di tanah air.
baca juga:kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di prabumulih meningkat pada 2025, dp2kbpppa catat 15 kasus
baca juga:gubernur deru groundbreaking underpass mipp lahat, jadi trendsetter perusahaan tambang
jika selama ini laporan pidana bisa diproses beriringan dengan aduan etik, kini mk mewajibkan prosedur satu pintu.
setiap keberatan terhadap karya jurnalistik wajib diselesaikan melalui hak jawab, hak koreksi, dan penilaian kode etik oleh dewan pers sebagai pintu pertama dan utama.
penegak hukum dilarang keras memulai penyidikan sebelum ada rekomendasi atau penilaian akhir dari dewan pers yang menyatakan bahwa produk tersebut bukanlah karya jurnalistik yang sah.
pergeseran ini sekaligus memperkuat prinsip keadilan restoratif yang telah lama didengungkan namun sering kali diabaikan dalam sengketa pers.
dengan putusan ini, polisi tak lagi memiliki diskresi bebas untuk menggunakan pasal-pasal karet dalam kuhp maupun uu ite terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas profesinya.
dewan pers kini berdiri sebagai institusi penentu atau quasi-yudisial yang harus memastikan apakah sebuah berita adalah murni kerja intelektual atau tindak pidana murni, sebelum aparat hukum bisa mengambil tindakan.
dinamika di meja hakim pun tak kalah sengit. putusan ini tidak diambil secara bulat; tiga hakim konstitusi yakni saldi isra, daniel yusmic p. foekh, dan arsul sani menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion. 
namun, suara mayoritas hakim tetap kukuh pada pendirian bahwa kedaulatan demokrasi tidak boleh dikorbankan demi syahwat pemidanaan.
ketukan palu di medan merdeka barat hari ini seolah mengirimkan pesan dingin kepada para penggugat sengketa berita harus selesai dengan berita, bukan dengan penjara.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 12 Maret 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan