PDIP Tegas Tolak Pilkada Lewat DPRD

SURABAYA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, kembali menegaskan posisi tegas partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurutnya, mekanisme tersebut bertentangan dengan semangat reformasi dan berpotensi menggerus kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya sendiri.

Pernyataan itu disampaikan Hasto saat menghadiri kegiatan partai di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu.

BACA JUGA:Partai Gema Bangsa Dukung Prabowo Pilpres 2029

BACA JUGA:Memasyarakatkan Olahraga dan Ramaikan Talang Jimar, Pemkot Prabumulih Gelar Turnamen Bola Voli

Ia menyebutkan bahwa sikap PDI Perjuangan bukan keputusan sepihak, melainkan hasil proses demokratis yang melibatkan struktur partai dari pusat hingga daerah.

“Pandangan partai diambil melalui mekanisme resmi dan demokratis, termasuk dengan menyerap aspirasi kader dan masyarakat dalam forum Rapat Kerja Nasional,” ujar Hasto.

Ia mengingatkan kembali pengalaman sejarah Indonesia pada masa Orde Baru, ketika pemilihan kepala daerah tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Sistem kekuasaan yang terpusat kala itu, kata Hasto, telah membatasi partisipasi publik dan pada akhirnya memicu krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan.

BACA JUGA:Kementan Usulkan Rp5,1 Triliun Pulihkan Pertanian Sumatera

BACA JUGA:Revitalisasi Sekolah Diperluas, Target 71 Ribu

Menurutnya, pemimpin yang tidak memperoleh mandat langsung dari rakyat berisiko kehilangan legitimasi politik.

Kondisi tersebut dapat membuka ruang bagi munculnya praktik kekuasaan yang otoriter, penyalahgunaan hukum, serta maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme akibat lemahnya kontrol masyarakat.

“Reformasi hadir untuk mengoreksi itu semua. Salah satu prinsip utamanya adalah memastikan pemimpin dipilih langsung oleh rakyat agar memiliki legitimasi kuat dan bertanggung jawab kepada publik, bukan pada elite politik semata,” jelasnya.